Jakarta, The Stance –Di tengah perekonomian yang menantang dengan pembukaan lapangan kerja baru masih terbatas, lebih dari 2.722 Aparatur Sipil Negara (ASN) memilih mengundurkan diri di paruh pertama tahun ini.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah itu terdiri dari 1.197 pegawai negeri sipil (PNS), 1.146 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, 227 PPPK, dan 152 calon PNS (CPNS).
Lima instansi dengan pengajuan pemberhentian atas permintaan sendiri terbanyak adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Berdasarkan kelompok usia, paling banyak yang mundur berusia 31-40 tahun atau generasi milenial dengan porsi 33%. Kelompok usia 51-60 tahun mencapai 32%, sedangkan pegawai berusia 21-30 tahun sebesar 20%.
Menariknya, data BKN menunjukan bahwa sekitar 58% atau mayoritas ASN yang mengundurkan diri berasal dari kelompok pegawai dengan masa kerja relatif singkat, yakni antara nol hingga 5 tahun.
Alasan pengunduran diri beragam, mulai dari faktor kesehatan, urusan keluarga, melanjutkan pendidikan, hingga memilih peluang karier non-pemerintahan.
Gaji ASN Terimbas Pemangkasan TKD
Fenomena ini terjadi di tengah kebijakan yang semakin terpusat di Jakarta dengan gelontoran program top-down berdana besar yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mencapai Rp518 triliun.
Di sisi lain, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 dipangkas menjadi sekitar Rp649 triliun-Rp693 triliun, turun signifikan dari Rp919,9 triliun pada 2025.
Di berbagai daerah, banyak ditemui Pemerintah Daerah atau Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai imbas dari kebijakan pemotongan TKD oleh Pemerintah Pusat.
Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) mengungkap setidaknya ada 79 pemda yang membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp3,7 triliun hanya untuk menggaji pegawai ASN.
Bahkan, di Kota Tidore Kepulauan sempat muncul wacana untuk merumahkan ribuan pegawai PPPK menyusul defisit anggaran daerah lebih dari Rp50 miliar.
Sebagai solusi pengganti, pemda Tidore Kepulauan akhirnya menerapkan kebijakan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tunjangan ASN sebesar 30% untuk menutupi kas daerah yang kosong.
Meski demikian, harapan daerah untuk mendapatkan tambahan anggaran tampaknya masih butuh waktu mengingat skema penambahan anggaran TKD merupakan opsi terakhir dari tiga opsi yang disiapkan pemerintah.
Sebelum itu, pemerintah pusat lebih dulu meminta pemda untuk melakukan efisiensi secara tepat.
Baca Juga: Anggaran Terbatas, Ribuan PPPK di NTT dan Sulbar Terancam Diberhentikan
Sistem meritokrasi di birokrasi pemerintahan juga menjadi sorotan. ASN muda yang vokal mengungkap dugaan penyimpangan bukannya diberi apresiasi dan penghargaan justru dilabeli sebagai pembangkang dan diancam mutasi.
Misalnya, mutasi massal ASN di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diduga terjadi karena bocornya dokumen perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke New York, Amerika Serikat beberapa waktu lalu.
Ada juga kasus dokter spesialis jantung anak senior, dr. Piprim Basarah Yanuarso, yang dimutasi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta ke RSUP Fatmawati Jakarta oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2025.
Mutasi ini berujung pada polemik dan pemberhentian status ASN karena ia menolak pindah dan tak bekerja di penempatan baru. Mutasi ini diduga terkait dengan sikap kritisnya terhadap kebijakan kolegium Kesehatan.
Padahal, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), perlindungan terhadap ASN yang berperan sebagai whistleblower merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas.
Talenta terbaik cenderung bertahan ketika melihat adanya hubungan yang jelas antara kompetensi, kinerja, promosi, dan penghargaan. Ketika hubungan itu melemah, loyalitas organisasi ikut terkikis.
Hal ini membuat daya tarik profesi ASN kian memudar bagi generasi milenial dan gen-Z. Status, keamanan kerja dan finansial yang selama ini menjadi keunggulan ASN seolah tidak lagi menarik di mata mereka.
Respons Pemerintah
Dua ribuan ASN yang mengundurkan diri berarti negara kehilangan investasi untuk proses seleksi, pelatihan, pengembangan kompetensi, hingga pengalaman kerja yang telah dibangun.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja mengatakan birokrasi perlu terus bertransformasi karena generasi muda memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap lingkungan kerja.
Dia berjanji akan memperkuat manajemen talenta dan sistem merit agar pengembangan karier dilakukan berdasarkan kompetensi serta kinerja.
Pemerintah juga menegaskan pengunduran diri ASN harus dilihat secara proporsional karena masih banyak pegawai yang memilih bertahan hingga masa pensiun.
Selain itu, BKN mulai menerapkan program penempatan pegawai lebih dekat dengan keluarga dan domisili di lingkungan internalnya.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyatakan kebijakan itu ditujukan untuk mengurangi pengeluaran transportasi dan tempat tinggal ketika peningkatan pendapatan belum dapat diberikan.
Program tersebut telah memindahkan 38 pegawai BKN agar bekerja lebih dekat dengan keluarganya hingga akhir Juli 2026.
Pengamat : Birokrasi Gagal beradaptasi dengan Karakter Generasi Muda
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, menilai banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengundurkan diri terjadi karena birokrasi gagal beradaptasi dengan karakter generasi muda atau milenial yang mendominasi pegawai baru.
Menurutnya, tantangan birokrasi saat ini tidak hanya soal administrasi, tetapi juga kemampuan instansi pemerintah menciptakan budaya kerja yang profesional, adaptif, dan memberikan ruang berkembang bagi pegawai.
"Jika persoalan tersebut tidak direspons dengan baik, bukan tidak mungkin tren pengunduran diri ASN akan terus berlanjut," ujar Trubus dalam keterangannya, Kamis 6 Agustus 2026.
Dia melihat adanya perbedaan karakter generasi muda dan milenial yang menginginkan adanya ruang untuk berkreasi, berinovasi, serta menyampaikan gagasan secara bebas.
Di sisi lain, birokrasi pemerintah dinilai masih kaku, sarat senioritas, dan tidak memberi wadah bagi aspirasi pegawai muda. Alhasil, ketika ide dan kreatifitas tidak dihargai, para ASN muda ini memilih untuk mengundurkan diri.
Untuk itu, Trubus menyampaikan Pemerintah harus mengubah sistem dan cara mengelola pegawai agar sesuai dengan gaya hidup serta karakter masa kini.
"Lingkungan kerja birokrasi perlu dibuat lebih terbuka, fleksibel, dan mendukung inovasi," ujarnya.
Selain itu, pembinaan pegawai juga tidak cukup hanya dengan memindahkan lokasi kerja agar dekat keluarga, tetapi harus menyentuh akar budaya kerjanya.
Benturan Idealisme Generasi Muda
Sementara itu, Analis Kebijakan Publik dari Lembaga Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul, juga menemukan banyak kasus serupa mulai bermunculan di berbagai instansi pemerintahan, meski belum bisa disebut sebagai tren nasional.
Menurut Adib, keputusan sebagian ASN untuk meninggalkan birokrasi tidak lahir dari satu faktor tunggal.
Berdasarkan pengamatan lapangan, wawancara, dan riset sederhana terhadap ASN di berbagai level, dia melihat adanya benturan antara idealisme generasi muda dengan realitas yang mereka temui setelah menjadi bagian dari birokrasi.
“Anak-anak muda itu kalau idealismenya kuat, itu calon-calon paling cepat mereka mengundurkan diri. Karena, meritokrasi tidak berjalan optimal, kualitas kompetensi mereka tidak dihargai,” jelas Adib.
Ia mencontohkan ASN muda dengan kompetensi yang baik, terutama pada bidang-bidang tertentu seperti teknologi informasi, kerap membandingkan peluang karier di birokrasi dan sektor swasta.
Apalagi, sebagian dari mereka, kata Adib, merasa kemampuan yang dimiliki lebih dihargai di luar pemerintahan.
“Ternyata kalau mau jujur sebagai ASN dengan pendapatan seperti itu, sedangkan di swasta mereka bisa mendapatkan yang lebih banyak daripada itu,” ucap Adib.
Meski begitu, ia menilai bahwa fenomena tersebut belum bisa dimaknai sebagai menurunnya minat generasi muda menjadi ASN. Sebab, hingga kini animo masyarakat untuk mengikuti seleksi ASN masih tetap tinggi. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
