Yang Tidak Diceritakan Prabowo Saat Ia Berjanji Memberi Makan Gratis

Oleh Ikram Putra, pemerhati kebijakan publik, mantan editor BenarNews (Radio Free Asia).

Di tengah kemeriahan panggung politik, janji manis adalah komoditas paling laris. Salah satu contohnya, janji makan gratis dari Prabowo Subianto pada masa kampanye 2024 silam.

Di telinga calon pemilih, janji ini sangat idealis dan mulia: makanan berprotein tinggi secara cuma-cuma dibagikan kepada puluhan juta anak sekolah dan ibu hamil di seluruh pelosok negeri.

Orang gila mana yang sanggup melewatkan janji seperti itu? Terlebih makan gratis dipasarkan sebagai kunci pembuka gerbang Indonesia Emas 2045 di negara yang anak-anaknya terancam stunting ini.

Dengan makan gratis, anak akan lebih sehat, fokus belajar mereka meningkat, roda perekonomian berputar kencang–karena bahan baku makanan akan dibeli langsung dari petani, peternak, dan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) di sekitar sekolah.

Tapi hari ini kita sadar ada jurang yang sangat lebar antara janji politik dan kenyataan teknis di lapangan.

Apa yang tidak pernah diceritakan Prabowo kepada publik adalah betapa rumitnya memobilisasi rantai pasok makanan untuk belasan juta jiwa setiap hari.

Dan, betapa besarnya risiko kerentanan yang mengintai jika eksekusi kebijakan dilakukan secara tergesa-gesa demi mengejar target politik belaka.

Yang tidak diceritakan Prabowo: program ini mengancam jiwa

Memberikan makan kepada ribuan anak di ribuan lokasi berbeda adalah operasi logistik pangan berskala raksasa yang membutuhkan standar sanitasi tinggi, rantai dingin yang terjaga, dan kontrol mutu sangat ketat.

Di berbagai daerah, krisis ini telah memakan korban.

Makanan yang disajikan dalam kondisi basi, terkomposisi dari bahan baku berkualitas rendah, atau terkontaminasi bakteri akibat proses pengolahan dan distribusi yang memakan waktu terlalu lama di jalan menjadi pemandangan menakutkan bagi orang tua.

Banyak dapur penyedia dipaksakan beroperasi dalam skala besar tanpa dibekali sertifikasi kelayakan pengolahan makanan yang memadai. Kecepatan dan kuantitas diutamakan melebihi kualitas dan keselamatan.

Niat awal yang katanya ingin membebaskan anak-anak dari ancaman stunting justru berbalik menjadi ancaman kesehatan akut yang membawa anak-anak ke ruang Unit Gawat Darurat (UGD).

Yang tidak diceritakan Prabowo: beban anggaran dan pengorbanan sektor pendidikan

Program ini juga memicu distorsi besar dalam tata kelola keuangan negara. Betapa tidak, anggaran program ini mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.

Angka astronomis ini secara langsung menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah dibebani oleh pembayaran utang dan ketidakpastian ekonomi global.

Demi mengamankan dana segar untuk bagi-bagi makanan ini, pemerintah terpaksa melakukan efisiensi dan pergeseran anggaran secara masif. Celakanya, sektor yang paling terdampak oleh pengalihan anggaran ini justru adalah sektor pendidikan.

Dana alokasi untuk perbaikan fasilitas sekolah yang rusak, pembangunan ruang kelas baru di daerah terpencil, hingga peningkatkan kesejahteraan dan gaji guru-guru honorer terpaksa dipangkas atau ditunda.

Ironi besar pun terpampang nyata: anak-anak mungkin menerima sekotak makanan di mejanya, tetapi mereka harus memakannya di bawah atap sekolah yang hampir roboh, diampu oleh guru-guru yang belum sejahtera.

Pendidikan diposisikan seolah-olah hanya soal perut kenyang, sembari mengabaikan kualitas literasi, infrastruktur belajar, dan kualitas pengajaran yang sebenarnya merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.

Yang tidak diceritakan Prabowo: rantai pasok berantakan dan monopoli vendor

Angan-angan bahwa program ini akan menghidupkan perekonomian akar rumput melalui pemberdayaan UMKM lokal juga terbukti sekadar isapan jempol.

Dalam praktiknya, tuntutan kuantitas makanan yang sangat besar dalam waktu singkat justru membuat penyedia lokal berskala kecil kewalahan. UMKM, petani kecil, dan peternak lokal yang dijanjikan akan panen untung justru tersingkir dari ekosistem.

Sebagai gantinya, proyek-proyek pengadaan bahan pangan dan distribusi katering skala besar ini justru jatuh ke tangan vendor-vendor besar, korporasi, atau pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Baca Juga: Dua Tahun Prabowo (1): Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif

Alhasil ada celah baru bagi praktik perburuan rente, korupsi pengadaan barang, serta ketidaktransparanan dalam penunjukan mitra kerja.

Di daerah pedalaman, terdepan, dan terluar (3T), distribusi bahan makanan segar sering kali terlambat karena infrastruktur transportasi yang buruk.

Akibatnya, bahan makanan membusuk sebelum sempat diolah, atau biayanya membengkak berkali-kali lipat dari anggaran awal yang ditetapkan.

Tragedi makan gratis adalah pengingat keras bahwa kebijakan publik yang berdampak pada jutaan jiwa tidak boleh dirancang di atas retorika populis yang dangkal.

Populisme politik sering kali meninabobokan publik dengan kata "gratis". Namun, sebagai warga negara yang cerdas dan kritis, kita harus menyadari satu hukum dasar dalam ekonomi dan tata kelola negara: there is no such thing as a free lunch.

Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk program "gratisan" selalu dibayar dari pajak rakyat atau dipotong dari hak-hak publik di sektor vital lainnya.

Kita harus mengubah cara pandang kita dalam menilai para pemimpin politik. Di masa depan, ketika seorang politisi mengobral janji manis atau program bagi-bagi gratisan, kita harus mengejar mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar:

• Bagaimana skema rinci pelaksanaan teknisnya di lapangan?

• Dari mana persisnya sumber anggarannya dan sektor apa yang akan dikorbankan?

• Bagaimana bentuk pengawasan independen dan penjaminan mutu keselamatannya?

Jika sebuah janji tidak disertai peta jalan teknis yang rasional, transparan, dan teruji secara ilmiah, maka janji tersebut pada hakikatnya hanyalah bom waktu yang siap mengorbankan rakyat di kemudian hari.

Sudah saatnya kita berhenti menjadi penonton yang mudah terbuai, dan mulai menjadi pemilih cerdas yang menuntut akuntabilitas.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance