Wacana revisi UU MK ditengarai sebagai serangan balasan DPR setelah beberapa produk legislasi mereka dibatalkan di MK karena bermasalah dalam aspek tata negara. Lembaga yudikatif ini dituding mengambil kewenangan legislatif terkait open legal policy yang menjadi ranah DPR dan pemerintah.
MK putuskan pemilu 2029 tak lagi serentak. Setelah pemilu nasional, ada jeda 2 tahun sebelum digelar pilkada, demi meningkatkan kualitas demokrasi. Tapi putusan ini juga menimbulkan tantangan baru: jabatan kepala daerah dan DPRD terpaksa diperpanjang, hingga bengkaknya anggaran pemilu.
Pertanyaan terbesar adalah bagaimana implementasi putusan ini. Mendikdasmen menilai implementasi kebijakan ini tergantung kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Jumlah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 menjadi rekor terbanyak sepanjang sejarah.
Pemungutan suara ulang adalah harga mahal akibat ketidakprofesionalan penyelenggara dan kecurangan.
Jatah ormas untuk menambang berisiko dijegal MK, perguruan tinggi kini ikut menemani, dapat jatah.
Putusan MK belum tentu berujung egalitarianisme dan kestabilan politik jika masyarakat sipil tak mengawalnya.