Oleh Harun Al-Rasyid Lubis. Guru Besar Rekayasa Sistem Transportasi di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dalam satu pekan, republik ini menyaksikan dua adegan yang sulit dibayangkan sebelumnya.
Seorang mantan presiden mengacungkan ijazah sarjananya di ruang sidang, dan seorang wakil presiden berhenti dari jabatannya di tengah persoalan selembar surat penyetaraan.
Keduanya bukan sekadar drama politik, melainkan cermin tentang cara kaum terdidik dan lembaga pendidikan kita memperlakukan kebenaran.
Cermin itu tiba tepat ketika Yudi Latif mengingatkan bahwa intelektual publik kita makin sering tampil sebagai komentator segala hal dan makin rentan menjadi stempel kekuasaan.
Meminjam Richard A. Posner, ia menegaskan bahwa otoritas keilmuan membawa tanggung jawab ilmiah atas kebenaran sekaligus tanggung jawab etis atas penggunaannya.
Saya sepakat, tetapi diagnosis itu terlalu santun, dan diagnosis yang terlalu santun hanya menghasilkan obat yang terlalu lemah.
Dekadensi kita bukan sekadar soal intelektual yang tergoda panggung. Ia adalah kegagalan sistemik untuk menjaga kebenaran, dan pekan ini kegagalan itu terpampang telanjang.
Pasar Tanpa Wasit
Posner sendiri tidak memulai dari moral, melainkan dari pasar. Komentar intelektual adalah komoditas di pasar tanpa kendali mutu: tak ada yang mencatat ramalan yang meleset, dan gelar berfungsi sebagai label merek yang dipercaya tanpa diperiksa.
Di Indonesia, pasar itu bahkan aktif mengganjar perangai buruk. Televisi mengundang yang paling lantang, algoritma menghadiahi kemarahan, dan kekuasaan membayar "pakar" dengan proyek, jabatan, atau kursi komisaris.
Kampus pun ikut menyumbang: laporan investigasi media pada 2024 tentang pengangkatan guru besar yang janggal menunjukkan bahwa gelar tertinggi bisa diproduksi tanpa substansi.
Profesor stempel bukan penyimpangan sistem; ia produk sistem. Menasihati intelektual agar jujur di pasar seperti ini ibarat menasihati pemain agar sportif di lapangan tanpa wasit: yang curang tak dikartu merah, yang jujur tak mendapat apa-apa.
Panggung itu dihuni beragam tipe. Ada pengamat yang sesungguhnya juru bicara. Ada pakar bunglon yang warnanya mengikuti penguasa. Ada yang diam secara selektif, lantang tentang apa saja kecuali yang menyentuh kubunya.
Dan, ada intelektual mengambang: tajam dalam obrolan tertutup, bisu di ruang publik karena takut pendengung, pasal karet, atau hilangnya hibah. Dulu Orde Baru menciptakan "massa mengambang"; kini kaum terdidik mengambangkan dirinya sendiri.
Ujian Ijazah
Tidak ada ujian yang lebih telanjang bagi intelektual selain pertanyaan sederhana tentang fakta: sahkah sebuah dokumen?
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dalam pertimbangannya bahwa dokumen dasar surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka hanya menunjukkan kehadiran, bukan kelulusan.
Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat itu melalui putusan kasasi. Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diteken lebih dari seratus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lintas fraksi mulai bergulir
Pada 12 November 2026 Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kasus ayahnya berjalan terbalik.
Universitas Gadjah Mada (UGM) berulang kali menegaskan Joko Widodo lulus dari Fakultas Kehutanan pada 1985, dan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) menyatakan ijazahnya identik dengan tiga ijazah pembanding.
Para penuding menolak hasil itu, sebagian kini disidangkan, dan pada 5 November 2026 Joko Widodo memperlihatkan ijazah aslinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan belum memutus, dan keraguan sebagian publik belum reda.
Ragam respons kaum terdidik terhadap dua pertanyaan itu memperlihatkan seluruh perangai tadi.
Ada ahli hukum tata negara yang memeriksa sejak Putusan MK No. 90/2023 dan dicap barisan sakit hati; kini sebagian kegelisahan mereka dibenarkan pengadilan.
Baca Juga: Gibran, Kelinci Percobaan Sang Ayah
Merekalah sosok yang dibayangkan Edward Said: orang luar yang menyampaikan kebenaran kepada kekuasaan, meski tidak populer. Ada yang menjadi stempel dan tak pernah menguji ulang klaimnya.
Ada yang menjual kepastian palsu, menyatakan ijazah Joko Widodo "99,9 persen palsu" berdasarkan analisis atas salinan, meminjam bahasa sains untuk kepastian yang belum dimiliki.
Klaim seperti itu patut dipatahkan dengan bukti, bukan dengan penjara, sebab pemidanaan perselisihan fakta hanya memperbanyak intelektual mengambang.
Yang paling menyingkap adalah standar ganda: ketat terhadap ijazah sang anak tetapi menolak bukti forensik atas ijazah sang ayah, atau sebaliknya.
Siapa pun yang standar pembuktiannya berubah mengikuti kubu sedang membela pihak, bukan kebenaran.
Kampus pun diuji. Menegaskan catatan akademik alumninya adalah kewajiban UGM, tetapi pernyataan itu tak meredakan keraguan karena krisis kepercayaan terhadap institusi dan komunikasi yang reaktif.
Ironisnya, UGM juga kampus asal Petisi Bulaksumur 2024 yang mengkritik pemerintahan Joko Widodo.
Otoritas kampus tidak lahir dari pernyataan rektor, melainkan dari kesediaan membuka arsip dan prosedurnya untuk diperiksa pihak independen. (Bersambung)***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.
