HMP, Bukti Anggota DPR Lebih Proaktif Sebagai Politisi Ketimbang Wakil Rakyat

Jakarta, The Stance - Krisis legitimasi posisi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akibat ketakabsahan ijazah pendidikannya membangkitkan soliditas politisi di parlemen, yang ironisnya, jarang ditemui ketika bertugas terkait isu rakyat.

Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) Republik Indonesia (RI) berduyun-duyun menandatangani pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari seluruh fraksi partai politik. Angka itu setara 20,7% atau seperlima dari total unsur DPR.

Berbekal soliditas tersebut, pada Rabu (11/11/2026) Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat menduduki posisinya, terkait persoalan ijazah.

“Maka, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Undang-Undang (UU) MD3 adalah UU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DPR Daerah (DPRD).

Anggota DPR Fraksi Nasionalis Demokrat (Nasdem) Arif Rahman menilai posisi Gibran bermasalah secara konstitusional dan moral sehingga tak layak menyandang posisi wapres dan perlu langkah politik di parlemen untuk menjaga marwah konstitusi.

"Tidak ada langkah lain selain mundur atau di mundurkan. Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi wapres saat ini cacat konstitusi,” tegasnya.

Saan menegaskan Pimpinan DPR langsung menerima usulan HMP sebagaimana dalam ketentuan Pasal 211 ayat 1 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI.

Namun dia membuat blunder ketika secara lisan membawa-bawa Pasal 79 ayat 3 huruf C UU MD3, yang tidak ada sangkut pautnya mengenai HMP, melainkan mengatur tentang Hak Angket.

“Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” paparnya.

Tingkat antusiasme yang begitu tinggi bahkan mengalahkan antusiasme kehadiran Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa lalu (6/2/2024).

Rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian pidato Ketua DPR tersebut dihadiri hanya 95 anggota. Sebanyak 196 anggota DPR absen (tapi dihitung hadir karena mengajukan surat izin resmi). Sementara itu, 284 anggota bolos (tanpa izin).

Sidang paripurna terkait pengesahan revisi UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) pun bernasib serupa. Hanya ada 89 anggota dan pimpinan DPR yang hadir sehingga gagal memenuhi kuorum 50% plus satu, dan dibatalkan.

Lebih ironis lagi, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) sektoral di tingkat komisi terkait pelayanan publik dan kepentingan rakyat--di mana mekanisme kuorum tak diperlukan--sering kali berlangsung dengan banyak kursi kosong.

Jika dibedah, motor politik di balik manuver HMP adalah partai politik yang di pemilihan presiden (pilpres) 2024 tak mendukung Prabowo-Gibran: Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasionalis Demokrat (NasDem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dari 120 pengusung HMP, fraksi PKS mengirim delegasi terbanyak yakni 28 orang, diikuti Fraksi NasDem sebanyak 19 orang dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 18 orang pengusung.

Fraksi Partai Demokrat yang sempat mendukung Anies Baswedan--sebelum mencabut mandat di tengah laga pilpres dan beralih mendukung Prabowo--juga mengirim 18 orang untuk mengusung HMP.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang vis-a-vis dengan ayah Gibran mengirim 14 orang, diikuti Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 11 orang, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) 1 orang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengonfirmasi bahwa berkas permohonan HMP telah diserahkan ke pimpinan DPR untuk memicu proses politik terkait pemberhentian Wakil Presiden.

Dari total 13 legislator yang tergabung dalam inisiatif ini, 11 di antaranya tercatat telah membubuhkan tanda tangan resmi sebagai bentuk komitmen politik.

Menurut Doli, manuver ini didorong oleh dua alasan mendasar yang tidak lagi bisa diabaikan yakni kepastian hukum dan "desakan aspirasi publik".

Menurut Doli, para pengusul memandang adanya cacat legitimasi yang melekat pada Wakil Presiden sehingga menuntut penyelesaian melalui mekanisme pengawasan DPR.

Apalagi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah memberikan legalitas bagi manuver politik mereka melawan Gibran, yang notabene representasi kekuasaan mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara dari aspek sosial politik, pengajuan HMP diklaim sebagai jawaban atas gelombang tuntutan masyarakat yang terus mempertanyakan kredibilitas serta legitimasi kepemimpinan nasional di tengah krisis yang terjadi.

"Kami menyampaikan permohonan dan hak menyatakan pendapat ini agar dapat diproses pada tahap pemberhentian Wakil Presiden, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945," ujar Doli, Rabu (11/11/2026).

Gibran sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keabsahan dokumen ijazahnya dari tingkat SD hingga Sarjana. Gibran juga menyebut bahwa hal itu juga sesuai saran dari Presiden Prabowo Subianto.

Namun, putusan MK sudah “final dan mengikat”, termasuk putusan MA yang telah “Inkracht” melalui perkara nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran yang diketok pada 30 Oktober 2026.

“Pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo dan menyatakan akan fight melalui PTUN serta PK, itu adalah sikap yang sangat kita sayangkan,” ujar Denny Indrayana melalui jumpa pers virtual, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: Gibran Resmi Mundur, Wapres Pengganti Harus dari Partai Koalisi?

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan juga membantah pengakuan Gibran yang mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo untuk menggugat ke PTUN.

Ia juga mengutip apa yang disampaikan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang menyebut bahwa putusan MK dan MA terkait ijazah sudah bersifat final dan tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh.

“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu diwakili oleh Yusril,” papar Syahganda.

Di samping itu PTUN Jakarta tetap menggelar sidang pembuktian terkait gugatan surat penyetaraan pendidikan Wapres Gibran pada Kamis 12 November 2026.

Sidang tetap digelar meski penggugat (PT Mercy Toga Kirana) mengajukan pencabutan atas gugatan tersebut, yang teregister dengan nomor 225/G/2026/PTUN.JKT pada Juli 2025, jauh sebelum MK memutuskan perkara serupa pada Oktober 2026.

Pihak tergugat yakni Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Segala keriuhan tersebut berakhir setelah Gibran mengundurkan diri. HMP tak ada kabar karena otomatis batal, proses PTUN pun kehilangan signifikansinya. Anggota DPR pun kemungkinan bakal kembali ke normalitas lama: hadir seperlunya. (par/ags)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance