Ijazah, Kekuasaan, dan Martabat Republik
Membaca polemik dokumen publik dengan pendekatan ontologi, epistemologi, aksiologi, teleologi, dan E-OAT (Ethics, Outcome, Accountability, Transparency) dalam Islam.
11 artikel ditemukan
Membaca polemik dokumen publik dengan pendekatan ontologi, epistemologi, aksiologi, teleologi, dan E-OAT (Ethics, Outcome, Accountability, Transparency) dalam Islam.
Di hadapan seluruh rakyat Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan anaknya telah mempertontonkan perangai penipu. Ini akan dicatat sejarah bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan pembuktian kebohongan yang sempurna dari bapak dan anak (mantan presiden dan wakil presiden).
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 sekalipun tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA di luar negeri. Alasannnya, Gibran bukan lagi cawapres.
Joko Widodo akhirnya mengaku memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak setahun lalu. Langkah ini dinilai sebagai upaya mantan presiden itu untuk membesarkan partai, di tengah tantangan kenaikan ambang batas parlemen dari 1%. Namun Jokowi tak gentar.
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain mengajukan gugatan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 ke MK. Mereka menilai Gibran tak memenuhi syarat sebagai calon Wapres karena tak memenuhi syarat pendidikan SLTA atau sederajat.
Pasangan Prabowo dan Gibran adalah produk, end-result, dari proyek eksperimentasi politik Jokowi. Hari-hari ini pasangan ini semakin terlihat aneh, odd-couple, sebagai presiden dan wapres. Jika pemerintahan adalah keluarga, maka semakin jelas potret dysfunctional family.
Masa remaja adalah fase paling rentan dalam perkembangan manusia, fase transisi antara anak-anak dan dewasa, di mana identitas diri sedang terbentuk. Kalau remaja tidak punya satu orang pun yang bisa dia percaya, dia merasa sendirian. Dari situ, hal-hal ekstrem bisa muncul.
Tahun pertama Prabowo membuktikan keberanian politik yang tak diragukan. Namun itu saja tak cukup. Sudah waktunya menukar ketergesaan dengan ketelitian, trade-off politik dengan evidence-based policy, dan warisan slogan dengan warisan sistem. Masa depan Indonesia jadi pertaruhan.
Secara hukum, ada peluang untuk memakzulkan Gibran. Tapi secara politik sulit karena pemakzulan harus didukung oleh 2/3 anggota DPR.
Rekam jejak digital dibongkar, akun resmi pengajiannya di-private, PM Malaysia berkomentar. Gus Miftah pun mundur.
Ide tak segar yang berisiko tumpang-tindih didaur ulang. Bosan dengan pencitraan di tengah skandal etika, warganet melawan.