Jakarta, The Stance - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bergerak cepat menyikapi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Namun, akhirnya tunduk pada permintaan presiden.

Awalnya, dalam Rapat Gabungan (Ragab) di Kompleks Parlemen, Senayan, pimpinan dan anggota MPR bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepakat mempercepat rangkaian proses suksesi agar kursi kekosongan jabatan tidak berlarut-larut.

Dalam Ragab yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat lalu (13/11/2026), Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan komitmennya untuk menyelesaikannya lebih cepat demi stabilitas ketatanegaraan.

Padahal, konstitusi telah memberikan waktu hingga 60 hari sejak surat pengunduran diri diterima pada 20 November 2026, yang artinya batas akhir waktunya adalah 10 Januari 2027.

"Makin cepat makin baik sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama," ujar Muzani kepada pers, usai Ragab.

Ragab tersebut menelorkan empat kesepakatan salah satunya, terkait jadwal paripurna MPR dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden diselenggarakan pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Selain itu, berkirim surat dengan presiden pada hari itu juga agar segera mengajukan dua nama calon wakil presiden (cawapres) beserta syarat-syaratnya. Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat diterima untuk menyerahkan nama-nama tersebut.

Akhirnya Mundurkan Jadwal Sidang Paripurna

mpr

Namun Senin kemarin, komitmen tersebut kendor. Dalam keterangan pers di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026), Muzani mengumumkan penjadwalan ulang Sidang Paripurna MPR RI.

“Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada hari ini menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna,” ujarnya.

Muzani menjelaskan pengunduran jadwal tersebut--hingga 7 hari dari rencana sebelumnya, diputuskan dalam Ragab Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD setelah Pimpinan MPR menerima surat dari Presiden.

Surat dari Prabowo tersebut berisi tanggapan atas surat yang dikirimkan MPR tertanggal 13 November 2026 yang menetapkan Sidang Paripurna pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden akan diselenggarakan pada 2 Desember 2026.

Sesuai ketentuan, apabila Sidang Paripurna dilaksanakan pada 2 Desember, presiden harus menyampaikan dua nama calon wakil presiden ke MPR paling lambat 18 November.

Hal tersebut mengacu pada ketentuan bahwa nama calon harus disampaikan "selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna."

Namun, Presiden Prabowo berdalih memiliki jadwal kegiatan kenegaraan yang sangat padat sehingga belum bisa melakukan pertimbangan matang untuk menentukan dua nama cawapres.

Padahal, Presiden perlu berkoordinasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta para tokoh untuk memperoleh pertimbangan.

Teknis Penyaringan Nama Cawapres Tidak Kaku

Ahmad Muzani

Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak Presiden untuk mengusulkan 2 nama, meski detail teknis penyaringannya tidak diatur secara kaku di dalam penjelasan undang-undang.

"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana? Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang itu. Saya kira Presiden mempertimbangkan itu," kata Muzani.

MPR telah membentuk tim verifikasi beranggotakan sekitar 5% dari total anggota MPR (36 orang) yang diketuai oleh unsur pimpinan MPR. Tim ini bertugas memverifikasi seluruh dokumen dan persyaratan administrasi calon Wapres yang diajukan.

Selain itu, parlemen tersebut juga membentuk Tim Ad Hoc beranggota 36 orang yang dipimpin tiga Wakil Ketua MPR dari unsur fraksi dan DPD. Tugas tim ini adalah mempersiapkan draf Ketetapan (Tap) MPR terkait pengangkatan Wakil Presiden terpilih.

Muzani menyampaikan apresiasi yang tinggi atas antusiasme, perhatian, serta berbagai masukan konstruktif masyarakat luas terkait transisi kepemimpinan ini.

"Semua pikiran dan pandangan itu kami serap sebagai sebuah masukan untuk memperkaya praktik ketatanegaraan kita," pungkasnya.

MPR mengimbau masyarakat untuk terus mengawal dan mendoakan kelancaran seluruh rangkaian proses demokrasi konstitusional ini hingga pelantikan Wakil Presiden baru pada awal Desember mendatang.

Yusril: MPR Hanya Menindaklanjuti Surat Gibran

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Azasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pengunduran diri Gibran tak perlu persetujuan MPR, karena hak Gibran untuk mundur juga dijamin konstitusi.

Apalagi, pada paragraf keempat dalam surat pengunduran dirinya, Gibran juga secara gamblang meminta MPR untuk memproses pengunduran dirinya berlandaskan aturan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

"Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan."

Surat pengunduran itulah yang kemudian berfungsi sebagai pijakan bagi MPR untuk memproses dampak konstitusionalnya, yakni mengisi kekosongan posisi wakil presiden.

"Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat2 calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR," jelas Yusril.

Dalam penjelasannya, Yusril mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukum pengisian kursi Wakil Presiden yang kosong.

Bunyinya: "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Baca Juga: Parpol Koalisi Tak Ajukan Nama Wapres: Wujud Loyalitas atau Taktik Main Aman?

Berangkat dari aturan itu, begitu posisi Wakil Presiden dinyatakan kosong, Presiden berwenang mengajukan 2 kandidat kepada MPR untuk dipilih lewat sidang MPR. Seluruh tahapan ini wajib dirampungkan maksimal 60 hari sesuai amanat konstitusi.

Sebagai penutup, Yusril mengingatkan agar keseluruhan rangkaian suksesi ini berjalan di atas rel konstitusi dan tunduk pada regulasi yang ada.

Langkah ini krusial guna memastikan setiap transisi jabatan tinggi negara tetap berpegang teguh pada prinsip negara hukum serta tata kelola ketatanegaraan yang sah. (ags/par)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance