Jakarta, The Stance – Pemerintah berencana memindahkan sejumlah badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Gagasan itu digulirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo saat mengikuti Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Türkiye, Kamis 12 November 2026.

Hashim beralasan, rencana tersebut diambil untuk menjamin kelangsungan populasi Badak Jawa dari ancaman tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

“Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa tsunami. Kalau ada tsunami, badak Jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo,” katanya.

Namun, gagasan relokasi badak jawa tersebut mendapat sorotan dan penolakan dari kalangan aktivis lingkungan, tokoh masyarakat dan warga.

Wacana tersebut harus diteliti secara menyeluruh, termasuk kondisi vegetasi, ketersediaan air, dan daya dukung habitat mengingat adanya perbedaan karakteristik ekosistem antara Ujung Kulon dan Alas Purwo.

Hashim Klaim Pihak Internasional Tertarik Membiayai

Hashim Djojohadikusumo

Hashim mengakui, relokasi badak jawa ke Alas Purwo masih menjadi gagasan. Sebab, Pemerintah perlu mengkaji kesesuaian habitat, kondisi kesehatan satwa, serta kesiapan kawasan tujuan sebelum mengeksekusi rencana relokasi tersebut.

Selain itu, pemindahan satwa dari Banten ke Jawa Timur juga membutuhkan pendanaan besar. Oleh sebab itu, pemerintah membuka peluang keterlibatan lembaga dan donatur internasional untuk mendukung pembangunan habitat baru.

Hashim mengatakan, salah satu opsi pendanaan yang ditawarkan adalah melalui skema forest financing dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Dia mengeklaim sejumlah pihak internasional telah menunjukkan ketertarikan mendukung rencana itu.

“Nanti mungkin ada lembaga internasional, donatur-donatur dan sebagainya nanti ingin membiayai. Kan perlu dana. Kalau mereka tertarik, ada sebagian tertarik untuk membiayai pendirian suatu tempat baru di Alas Purwo,” kata dia.

Indonesia baru saja mengumumkan perolehan dana sebesar US$ 100 juta dari Norwegia di tengah rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP 31 di Antalya, Turki pada Jumat 13 November 2026.

Dana ini diperoleh atas keberhasilan menurunkan emisi karbon dari deforestasi pada 2021-2023 melalui mekanisme Result Based Contribution (RBC) yang ke-5.

"Saat ini kan ada 57 taman nasional, skemanya nanti bisa seperti kerja sama dengan Norwegia," tambah Hasyim. Norwegia sebelumnya juga telah menyalurkan dana melalui skema pendanaan berbasis hasil ini sebesar US$216 juta.

Baca Juga: Keanekaragaman Hayati Harga Mati

Pendanaan ini adalah pengakuan atas pengurangan emisi terverifikasi di Indonesia pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forest and Other Land Use/FOLU).

Sebagai informasi, Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) adalah hewan purba yang masih bertahan hingga kini. Namun, nasibnya sangat memprihatinkan: hanya tersisa di satu tempat di dunia, yakni Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, Indonesia.

Menurut Prof Harini Muntasib, pakar konservasi dari IPB University, dahulu badak jawa tersebar luas di Asia Tenggara, mulai dari Assam (India), Myanmar, Thailand, Malaysia, hingga Vietnam.

“Namun kini, populasi yang ada di TNUK adalah satu-satunya di dunia. Ini merupakan suatu kebanggaan, sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia,” ungkap Harini, pada 30 Juli 2025.

Kemenhut: Sudah Digagas Sejak 1980-an

Ristianto Pribadi -  Kemenhut

Gagasan membangun habitat kedua bagi badak jawa ternyata bukan wacana baru. Gagasan tersebut bahkan telah berkembang sejak dekade 1980-an sebagai upaya mengurangi risiko kepunahan satwa langka tersebut.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan, gagasan habitat kedua muncul karena populasi badak jawa terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, sehingga sangat rentan oleh ancaman.

"Tujuannya adalah mengurangi kerentanan akibat terkonsentrasinya populasi pada satu kawasan, termasuk terhadap risiko bencana alam, penyakit, dan gangguan habitat," kata Ristianto dalam keterangan tertulis, Sabtu 14 November 2026.

Ristianto menyebut Taman Nasional Alas Purwo sebagai salah satu calon lokasi yang potensial untuk dikaji sebagai habitat kedua badak jawa. Namun, dia menegaskan, gagasan itu masih pada tahap wacana dan belum disertai rencana terperinci.

Penyebutan Alas Purwo, kata dia, juga belum menjadi keputusan resmi pemerintah mengenai penetapan translokasi badak jawa. Perlu kajian menyeluruh untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan biologis Badak Jawa.

Sejumlah aspek yang perlu diperiksa antara lain jenis dan ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, luas habitat efektif, ruang jelajah, serta kondisi lingkungan.

Selain itu, kajian juga harus memperhitungkan potensi konflik dengan manusia, interaksi dengan satwa setempat, persaingan sumber daya, risiko penularan penyakit, hingga dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem.

"Karena itu, penyebutan Alas Purwo sebagai calon yang sangat potensial belum dapat diartikan bahwa seluruh persyaratan kelayakannya telah terpenuhi," ujarnya.

Tragedi Kematian Badak Jawa Musofa Saat Relokasi

badak jawa musofa

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Balai TNUK telah berupaya melakukan penguatan populasi melalui translokasi lokal di dalam zona Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) seluas 5.100 hektare.

Namun, upaya pelestarian melalui translokasi individu untuk penguatan populasi tersebut menghadapi kendala ketika badak bernama Musofa yang menjalani perawatan intensif di JRSCA tidak dapat diselamatkan akibat penyakit kronis.

Kasus kematian satwa dilindungi saat proses translokasi lokal ini pun menjadi sorotan di tengah wacana pemerintah yang berencana menggagas pemindahan sebagian populasi badak Jawa menuju Taman Nasional Alas Purwo.

Kepala Balai TNUK Ardi Andono menjelaskan, proses pemindahan Musofa ke area JRSCA sebelumnya telah dirancang melalui perencanaan matang dengan melibatkan para ahli konservasi domestik maupun internasional, dokter hewan, serta jajaran TNI.

"Dilaksanakan sesuai standar konservasi internasional, dengan simulasi, penilaian etik, serta kesiapan logistik dan pengamanan, namun penyakit kronis yang lama diderita menjadi tantangan medis yang tidak dapat diatasi," ujarnya, Sabtu 14 November 2026.

Ia mengatakan, translokasi lokal tersebut merupakan kebutuhan konservasi jangka panjang demi mengatasi problem keragaman genetik. Berdasarkan penelitian IPB University, tingkat perkawinan sedarah (inbreeding) Badak Jawa sangatlah tinggi.

Musofa tercatat sebagai Badak Jawa pertama yang ditranslokasi. Evakuasi dimulai sejak ia masuk ke pit trap pada 3 November 2025 hingga tiba di JRSCA pada 5 November 2025. Sayangnya, kondisi kesehatan Musofa menurun dan mati 2 hari kemudian.

Penguatan deteksi dini kesehatan satwa dan pemantauan habitat mutlak diperlukan agar upaya pelestarian ke depan berjalan aman tanpa mengancam keselamatan populasi aslinya di Ujung Kulon.

Dugaan Kaitan dengan Potensi Tambang Emas

ujung kulon

Di tengah wacana tersebut, beredar narasi liar di sosial media yang mengaitkan keberadaan tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Antam Tbk, dengan kawasan konservasi Ujung Kulon.

Dalam unggahannya, akun media sosial @anggimulyono menyebut aktivitas pertambangan emas di Cibaliung telah berlangsung sekitar 10 tahun dan terhenti karena persoalan cadangan dan batas kawasan konservasi.

Ia mengeklaim terdapat potensi emas dalam jumlah besar di bawah kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Narasi serupa disampaikan sejumlah akun lain, termasuk @akunhewan dan @OrangWaras82. Mereka mempertanyakan apakah wacana pemindahan Badak Jawa berpotensi membuka ruang bagi kepentingan eksplorasi sumber daya mineral.

Meski demikian, klaim soal keberadaan cadangan emas dalam jumlah besar di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun kaitannya dengan rencana relokasi tak disertai bukti geologis dan dokumen resmi yang mendasari dugaan tersebut.

Menanggapi berbagai kecurigaan tersebut, Hashim menegaskan gagasan relokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan mitigasi bencana dan perlindungan populasi Badak Jawa.

Menurutnya, keberadaan satu-satunya populasi Badak Jawa di Ujung Kulon membuat spesies tersebut sangat rentan terhadap bencana besar.

Aktivis Tolak Relokasi Badak Jawa

badak ujung kulon

Menanggapi rencana relokasi badak jawa ke Alas Purwo, Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon menyampaikan penolakan dengan berdasarkan lima pertimbangan.

Pertama, perbedaan karakteristik ekosistem antara Ujung Kulon dan Alas Purwo dinilai perlu diteliti secara menyeluruh, termasuk kondisi vegetasi, ketersediaan air, dan daya dukung habitat.

Kedua, proses penangkapan, pembiusan, pengangkutan lintas provinsi, hingga adaptasi di lingkungan baru dinilai memiliki risiko terhadap keselamatan satwa.

Menurut aliansi, risiko tersebut harus diperhitungkan mengingat populasi Badak Jawa sangat terbatas.

Ketiga, pemerintah diminta memperkuat perlindungan habitat dan penanganan ancaman utama, seperti perburuan liar serta persoalan keragaman genetik atau perkawinan sedarah (inbreeding).

Keempat, aliansi meminta pemerintah mengevaluasi dan mengoptimalkan program Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di kawasan Ujung Kulon yang disebut memiliki luas sekitar 5.100 hektare.

Program tersebut dinilai perlu dimaksimalkan sebelum pemerintah mempertimbangkan pemindahan satwa ke kawasan lain.

Kelima, aliansi mengingatkan agar konservasi tak hanya dipandang sebagai proyek pendanaan atau investasi. Menurut mereka, keselamatan satwa, dasar ilmiah, dan keterlibatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan.

Empat Tuntutan kepada Pemerintah

Atas dasar itu, aliansi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah yakni meminta agar membatalkan rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.

Kemudian, membuka dokumen kajian ilmiah dan dokumen lingkungan kepada publik, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) apabila diwajibkan.

"Ketiga, memprioritaskan penguatan perlindungan, patroli pengamanan, serta pengelolaan habitat Badak Jawa di Ujung Kulon, termasuk optimalisasi kawasan JRSCA," tulis Aliansi.

Serta melibatkan aktivis lingkungan, akademisi, serta masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Aliansi menegaskan Badak Jawa merupakan kekayaan hayati Indonesia yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Banten dan dunia. Karena itu, kebijakan konservasi dinilai harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, serta pertimbangan ilmiah.

“Biarkan Badak Jawa hidup di rumahnya sendiri: Ujung Kulon,” tegas Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon dalam pernyataaannya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance