The Stance - Di Pulau Batam, Kepulauan Riau, warga di kawasan Nongsa dan sekitarnya menghadapi kenyataan pahit. Keran air di rumah mereka sering mati selama berbulan-bulan. Memasak nasi, mandi, bahkan mencuci piring menjadi sulit.
Banyak warga terpaksa membeli air dari truk tangki seharga Rp125.000–Rp130.000 per 1.000 liter dengan uang yang seharusnya mereka pakai untuk membeli beras atau kebutuhan lain.
Sebagian warga di desa pesisir bahkan menggunakan air laut untuk membersihkan diri setelah buang air. Kemarahan warga atas masalah ini memuncak pada Oktober lalu.
Ratusan orang, sebagian besar perempuan, menutup akses menuju Nongsa Digital Park (NDP), kawasan ekonomi khusus yang menjadi pusat pembangunan data center. Mereka membawa galon kosong dan berteriak menuntut air.
Aksi serupa sudah berlangsung sejak Agustus. “Pasokan air kami andal sampai data center datang,” kata salah satu peserta unjuk rasa, Dewi Susanti, kepada media. Banyak warga yakin fasilitas pendingin server itulah yang “menghisap” air mereka.
Beberapa organisasi lingkungan memperkirakan Batam menghadapi defisit air baku yang signifikan akibat data center. Dalam tahap awal, kebutuhan industri digital tersebut akan menambah tekanan pada sistem penyediaan air bersih yang sudah defisit.
Lonjakan Investasi Data Center

Batam memang mengalami lonjakan pembangunan data center. Pemerintah dan Badan Pengusahaan (BP) Batam mendorong pulau ini menjadi hub digital, memanfaatkan kedekatannya dengan Singapura.
Setidaknya 10 fasilitas data center telah disetujui di Nongsa dan kawasan industri lain seperti Kabil. Dua di antaranya sudah beroperasi, satu sedang dibangun, dan lebih banyak lagi dalam perencanaan.
Data center tersebut akan mendukung ledakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) global yang membutuhkan daya komputasi dan pendinginan besar.
Investasinya diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS), termasuk dari Singapura dan Hong Kong.
Masalahnya, Batam tidak punya sumber air tawar alami. Sekitar 1,3 juta penduduknya bergantung sepenuhnya pada air hujan yang ditampung di enam hingga tujuh waduk buatan. Tahun 2026, fenomena El Niño yang kuat memperburuk kekeringan.
Curah hujan rendah membuat permukaan air Waduk Nongsa anjlok. Produksi air di kawasan itu turun drastis dari sekitar 90 liter per detik menjadi hanya 25–30 liter per detik. Gangguan listrik pada sistem distribusi juga memperparah pemadaman.
Kekhawatiran warga tidak sepenuhnya tanpa dasar. Data center membutuhkan air dalam jumlah besar untuk mendinginkan server yang terus menyala.
Proyeksi untuk 10 fasilitas di NDP saja, jika beroperasi penuh sekitar 2032, bisa mencapai 29 juta liter per hari—setara kebutuhan ratusan ribu orang.
BP Batam dan Air Batam Hilir Membantah

BP Batam dan operator air setempat (Air Batam Hilir) membantah tuduhan bahwa data center mengambil air rumah tangga. Menurut mereka, penyebab utamanya adalah kemarau ekstrem.
Menurut pejabat BP Batam, fasilitas data center yang sudah beroperasi menggunakan pasokan terpisah dari kawasan industri lain atau kolam penampungan sendiri. Mereka juga membantah klaim bahwa ratusan liter per detik dialihkan ke pusat data.
Menanggapi protes, otoritas mengambil langkah konkret. Pengembang data center diwajibkan membangun instalasi pengolahan air laut sendiri (Seawater Reverse Osmosis atau SWRO).
Beberapa proyek sudah menyiapkan atau mulai membangun fasilitas desalinasi yang nanti bisa diserahkan ke BP Batam. Pemerintah pusat telah mendukung solusi desalinasi tersebut, agar investasi tidak mengorbankan kebutuhan warga.
Pemerintah juga menambah pasokan sementara lewat truk tangki, memperkuat interkoneksi pipa antarwaduk (termasuk dari Waduk Duriangkang yang lebih stabil), dan menjanjikan pemulihan bertahap.
Krisis ini mencerminkan dilema yang lebih luas di Asia Tenggara. Lonjakan AI dan data center mendatangkan investasi, lapangan kerja, dan ambisi digital nasional.
Baca Juga: Viral Waduk di Batam Mengering, Bukti Data Center Ancam Sumber Air?
Namun, di pulau-pulau atau daerah yang rentan air, dampaknya langsung terasa di kehidupan sehari-hari.
Di Batam, kegembiraan awal warga yang menyambut industri baru berubah menjadi frustrasi ketika keran rumah tangga kering sementara mesin-mesin di kawasan khusus terus berjalan.
Hingga awal November 2026, pasokan air di sebagian wilayah sudah mulai membaik, meski belum merata. Warga tetap waspada. Mereka menuntut jaminan jangka panjang agar pertumbuhan digital tidak mengorbankan hak dasar atas air bersih.
Keberhasilan solusi desalinasi dan pengelolaan waduk akan menentukan apakah Batam bisa menjadi data center hub yang berkelanjutan, atau justru menjadi contoh konflik antara kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia yang paling mendasar.
Pemerintah daerah dan pusat kini diuji: bagaimana menyeimbangkan investasi miliaran dolar dengan ketersediaan air bagi 1,3 juta warga.
Jawaban atas pertanyaan itu akan membentuk masa depan pembangunan digital Indonesia di daerah yang sumber dayanya terbatas. (EDITORIAL)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance