Jakarta, The Stance – Investasi data center di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menuai polemik menyusul video viral keringnya waduk Nongsa yang berdekatan dengan lokasi proyek Nongsa Digital Park (NDP), salah satu pusat data center di Batam.
Sejumlah masyarakat Kavling Sambau, Kecamatan Nongsa, Batam mengeluhkan air mati berbulan-bulan di wilayahnya yang diduga sebagai imbas proyek data center di Nongsa yang memang memerlukan air dalam jumlah besar sebagai pendingin.
"Saya tidak pernah mengatakan 100 persen bahwa [air mati akibat] data center. Tapi semenjak berdirinya, dikerjakannya data center ini, kami terdampak total mati," kata Ketua RT 03 RW 02 Sambau, Andi Lalang dikutip Detik, Selasa 6 Oktober 2026.
Narasi dalam video viral tersebut menyebut bahwa penyusutan air waduk mencapai 4 sentimeter setiap hari. Namun, Badan Pengusahaan (BP) Batam membantah.
Mereka mengeklaim data center yang beroperasi di NDP memiliki sistem pengolahan air sendiri.
Organisasi pemerhati lingkungan menilai booming proyek data center menghadirkan banyak persoalan yang tak terbayangkan sebelumnya. Mulai dari kebutuhan air dalam jumlah besar, hingga jebakan ketergantungan pada energi fosil.
BP Batam: Danau Menyusut karena Musim Kemarau
Deputi Bidang Pengusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Denny Tondano mengatakan pihaknya akan mengecek ke jaringan dan sumber aliran pada setiap wilayah.
"Nanti kita akan cek dari mana sumbernya. Maka tadi contoh, beda RT saja ada beda aliran. Barusan kan disampaikan, RT 3 ngalir, RT 4 tidak ngalir. Nah, itu yang akan kita cek alirannya seperti apa," ujarnya.
Denny menjelaskan pasokan air di Nongsa bukan hanya karena adanya data center, melainkan juga terdampak musim kemarau. Produksi air di Nongsa biasanya mencapai 90 liter per detik (LPS), namun kini hanya memproduksi sekitar 25 LPS saja.
Untuk memenuhi pasokan air, BP Batam menggunakan dukungan pasokan dari Waduk Duriangkang. Dia juga membantah adanya pasokan air yang mengalir ke data center, termasuk dugaan 160 LPS menuju ke kawasan data center.
"Kalau saya bilang 160 LPS, mungkin saya tahu persis berapa yang terkirim. Tidak mungkin 160 LPS saya berkirim dari sana. Itu enggak ada," kata Denny.
Sejumlah data center yang beroperasi, disebutnya tengah menyiapkan sistem pengolahan air sendiri. Bahkan di salah satu kawasan telah memilikinya.
"Di situ mereka ada pengolahan sendiri. Cukup besar produksinya, itu yang mereka pakai untuk saat ini," ujarnya.
NDP Akui Data Center Masih Andalkan Air Waduk
Direktur Utama Nongsa Digital Park (NDP) Nyoman Suwarjoni Astawa mengakui sebagian data center di NDP menggunakan air waduk.
Berdasar data sementara yang dia peroleh, BP Batam mengalokasikan 160 Lps dari total kebutuhan 500 liter/detik. Meski begitu, angka itu belum mencakup total keseluruhan kebutuhan data center di NDP yang dia proyeksikan mencapai 900 liter/detik.
“Kami berupaya memenuhi kebutuhan air dengan membangun SWRO. Kami siapkan juga jalan keluarnya bagaimana mengatasi kebutuhan ini, tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat lain dan industri,” ujarnya kepada Mongabay.
Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) adalah fasilitas desalinasi air laut. Dari proyek inilah air akan dipasok melalui pipa untuk mendinginkan data center.
Nyoman menyebut total ada sembilan data center yang sudah dibangun di berbagai negara dengan nilai miliaran dolar. Selain di Batam, beberapa proyek lain berada di Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Hongkong, dan China.
Nilai investasi tiap data center berkapasitas 100 megawatt (MW) sekitar US$1,6 miliar atau setara Rp28 triliun. Dengan kapasitas data center di Batam mencapai 2.000 MW, maka total nilai investasi data center bisa mencapai Rp560 triliun.
“Angka tersebut belum termasuk investasi untuk pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan infrastruktur pendukung lainnya,” katanya.
Baca Juga: Peluang Investasi Data Center, Jangan Seperti Pelanduk Terperosok Dua Kali
Air bukan satu-satunya tantangan keberadaan data center. Menurut Nyoman, total kebutuhan listrik bagi 9 data center di NDP diperkirakan mencapai 1.200-1.500 megawatt (MW) hingga tahun 2032.
“Tapi itu bertahap. Tahun ini 50 megawatt yang dipasok dari PLN. Nanti naik perlahan 100-200 Megawatt, 2029, 2030 sampai 2032 puncaknya,” katanya.
PLN, kata Nyoman, memastikan akan menambah daya guna menyesuaikan dengan kebutuhan data center di Batam. Selain dari gas, peningkatan kapasitas listrik juga akan diupayakan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Belum Kantongi Amdal, Proyek Data Center di Jawa Barat Disetop
Kekhawatiran terhadap dampak lingkungan atas keberadaan data center juga terjadi di Jawa Barat, mendorong Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pembangunan pusat data kecerdasan buatan (AI) di Jatiluhur, Purwakarta.
Proyek pusat data AI yang berada di lahan seluas 8.000 meter itu mulai dibangun sejak 22 September 2026. Proyek tersebut akan memiliki kapasitas daya listrik hingga 640 Megawatt (MW).
Penyebabnya, BDX Data Centers sebagai pihak yang membangun proyek tersebut belum mengantongi analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang berisiko memicu masalah ke depannya.
Ia juga meminta konsultan terkait untuk segera menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan agar AMDAL dan PBG pembangunan pusat data AI dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
"PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya," kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Rabu 30 September 2026.
KDM juga meminta konsultan membuka kajian analisis proyek tersebut kepada masyarakat, terutama terkait potensi kebisingan dan penggunaan air Waduk Jatiluhur.
Ia pun meminta konsultan memastikan keberadaan pusat data AI tidak mengganggu pemanfaatan air Waduk Jatiluhur bagi petani.
Kacaukan Agenda Transisi Energi
Ahmad Ashov Birry dari TrendAsia, organisasi yang fokus pada transisi energi bersih, menilai booming proyek data center menghadirkan banyak persoalan mulai dari kebutuhan air dalam jumlah besar, hingga jebakan ketergantungan pada energi fosil.
“Jadi, banyak hal yang harus diperhatikan dari awal, harus dipastikan bahwa proyek ini tidak mengganggu hak masyarakat,” kata Asrov dalam keterangannya, Minggu 4 Oktober 2026.
Menurutnya, perusahaan harus mencari cara efisien mendekarbonisasi dirinya dan meminimalisir dampak lingkungan. Di banyak tempat, proyek data center mendapat resistensi dari masyarakat akibat dampak lingkungan yang ditimbulkannya.
Dalam konteks Indonesia, keberadaan data center berisiko mengacaukan agenda transisi energi. Pasalnya, data center memerlukan jaringan listrik stabil selama 24 jam penuh. Secara bersamaan, mayoritas energi listrik dipasok dari bahan fosil.
“Data center menjadi alasan tidak terjadinya transisi energi. Karena konsumsinya besar. Jadi menambah kerusakan transisi. Kalau ini terus berlanjut, akan mempercepat kiamat iklim.”, ujarnya.
Asrov pun mendesak BP Batam bersikap lebih bijak dengan menghentikan izin pembangunan data center di Batam. Apalagi, sebagai pulau kecil, daya dukung Batam sangat terbatas.
“Mau tidak mau harus ada moratorium. Dan itu tidak hanya terjadi disini, di belahan dunia lain, dorongan moratorium itu sudah mulai muncul. Apalagi Batam yang pulau kecil, karena dampaknya yang besar.” ungkapnya. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
