Jakarta, The Stance – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941, naik Rp407.065 atau 7,1% dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 1270/2026 yang ditandatangani Gubernur Pramono Anung pada Jumat, 20 November 2026.

Pramono mengatakan, penetapan UMP tersebut sudah mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.

"Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif," ujar Pramono dalam keterangannya, Jumat 20 November 2026.

Penetapan UMP 2027 dilakukan setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja atau serikat pekerja, dan pengusaha.

Pembahasan berlangsung secara tripartit melalui serangkaian rapat dan kajian sepanjang 2026, dengan mempertimbangkan kondisi pengupahan serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Pramono - UMP

Pramono mengungkapkan, pembahasan UMP berlangsung selama tiga hari. Meski batas akhir penetapan sebenarnya pada Sabtu 21 November 2026, Pemprov DKI Jakarta bersama unsur pekerja dan pengusaha berhasil menyelesaikannya lebih awal.

"Saya berulang kali menekankan agar pemerintah, sebagai mediator dan fasilitator, mampu menjembatani perbedaan pandangan antara serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah melalui Dewan Pengupahan," jelasnya.

Sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan turut menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP 2027. Indikator tersebut meliputi kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (alfa).

Selain itu, penetapan UMP 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026.

Kebijakan ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang (UU) No. 27/2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum, pemenuhan hak pekerja, dan perlindungan tenaga kerja.

Pramono berharap, kenaikan UMP tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha di Jakarta.

"Mudah-mudahan semuanya berlangsung menjadi lebih baik. Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tidak melupakan kepentingan pengusaha agar tetap bisa bertahan dan menjalankan usahanya dengan baik di Jakarta," ujarnya.

Pembahasan Berlangsung Alot

buruh demo UMP

Sebelumnya, negosiasi penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2027 berlangsung alot menyusul belum adanya kesepahaman angka antara perwakilan serikat buruh, kalangan pengusaha, dan pemerintah daerah.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta sekaligus anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha Nurjaman mengatakan perbedaan terlihat dari nilai alfa yang dipakai untuk menghitung upah.

"Karena tidak ada kesepakatan dari ketiga unsur, kami masing-masing mengajukan rekomendasi kepada Pak Gubernur. Artinya, Dewan Pengupahan DKI mengajukan tiga usulan dari tiga unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, serta buruh atau pekerja,” kata Nurjaman, Jumat 20 November 2026.

Unsur pengusaha mengusulkan UMP DKI 2027 sebesar Rp6.047.589 dengan nilai alfa 0,5. Lalu, unsur pemerintah mengusulkan UMP Rp6.136.941 dengan nilai alfa 0,775. Adapun unsur buruh mengajukan usulan sebesar Rp6.210.040 dengan nilai alfa 1,0.

Seluruh usulan itu memakai formula penghitungan yang diatur di PP No. 49/2025 tentang Pengupahan. Ketiga usulan tersebut disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta sebagai bahan pertimbangan UMP 2027.

“Dewan Pengupahan membuat berita acara dan merekomendasikan tiga usulan tersebut melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta kepada Pak Gubernur untuk ditetapkan. Ada hak prerogatif Pak Gubernur,” ujar Nurjaman.

Pemerintah Daerah (Pemda) harus menetapkan UMP 2027 paling lambat 21 November ini, sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 pada 16 November 2026.

Buruh Minta UMP DKI Naik Jadi Rp6,21 Juta

KSPI

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000. Dia menilai kenaikan sekitar Rp407.000 belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak dan memulihkan daya beli pekerja.

KSPI pun mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi penetapan UMP 2027 menjadi Rp6.210.000. Angka tersebut merupakan usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.

“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000,” kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat 20 November 2026.

Iqbal menilai kebijakan pengupahan seharusnya berorientasi pada peningkatan daya beli pekerja, bukan sekadar menghasilkan angka kompromi antara kepentingan buruh dan pengusaha.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh itu juga menilai UMP yang ditetapkan belum mencerminkan KHL di Jakarta. Padahal, kenaikan upah merupakan salah satu instrumen untuk menjaga konsumsi masyarakat.

Selain persoalan daya beli, Iqbal mengkhawatirkan UMP Jakarta 2027 akan lebih rendah dibandingkan upah minimum di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Dia memperkirakan upah minimum di ketiga wilayah itu bisa melampaui UMP Jakarta apabila mengalami kenaikan sekitar 7-8%. Namun, angka tersebut masih berupa proyeksi karena proses penetapan upah di daerah bersangkutan belum selesai.

Baca Juga: Dana Cadangan Pesangon: Lindungi Hak Pekerja tapi Bebani Pengusaha

Said menilai insentif transportasi, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak otomatis menjamin seluruh buruh dan keluarganya memperoleh manfaat karena terdapat persyaratan, kuota, dan keterbatasan akses.

Atas penetapan UMP oleh Pemprov DKI tersebut, KSPI dan Partai Buruh menyiapkan langkah hukum melalui penyampaian keberatan kepada gubernur hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mereka juga berencana menggelar aksi lanjutan di Balai Kota dan meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan pertimbangan penetapan UMP.

Selain itu, mereka mendesak pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2027 dengan besaran yang lebih tinggi dibandingkan upah sektoral di Bekasi dan Karawang. “Buruh meminta Rp6.210.000,” tegas Iqbal.

Pengusaha Cemaskan PHK

Nurjaman - Apindo DKI

Nurjaman menilai kenaikan tersebut berisiko mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi tenaga kerja hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kalau hal ini terus digenjot terus-terusan, maka tentu para pengusaha juga akan melakukan efisiensi di bidang atau di sektor sumber daya manusianya. Nah, kalau itu terjadi, maka dikhawatirkan ada efisiensi di tenaga kerja," ujarnya dalam keterangan, Jumat 20 November 2026.

Menurut Nurjaman, dengan kenaikan ini, pengusaha mau tidak mau harus menerima keputusan tersebut karena telah ditetapkan menjadi produk hukum.

Meski demikian, ia menyoroti kemampuan setiap sektor usaha dalam memenuhi ketentuan upah minimum yang baru.

Ia menilai, pemerintah tidak bisa begitu saja menyamaratakan kemampuan finansial seluruh perusahaan. Sebab, kondisi dan kapasitas usaha setiap sektor berbeda-beda.

Karena itu, Nurjaman meminta pemerintah memberikan ruang pengecualian bagi pengusaha yang tidak mampu memenuhi ketentuan UMP. Ia juga berharap proses pengajuan pengecualian tersebut tidak dibebani persyaratan yang terlalu ketat.

"Nah, pengecualian ini yang akan kami coba dorong kepada para pengusaha untuk melakukan permohonan kepada pemerintah agar ada pengecualian untuk tidak melaksanakan upah minimum tahun 2027," ungkap Nurjaman. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance