Jakarta, The Stance – Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan tim advokasi demokrasi digital berencana menggugat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah hukum tersebut diambil menyusul temuan riset yang menunjukkan lebih dari 75% konten kritik publik dihapus atau take down atas permintaan Komdigi.

Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum menyatakan bahwa upaya hukum ini menjadi salah satu ikhtiar penting bagi warga negara untuk memastikan hak-hak konstitusional mereka di ruang digital terus dilindungi dan dihormati oleh negara.

"Kita sedang menyusun gugatannya dan semoga lancar itu sebagai salah satu ikhtiar kita sebagai warga untuk memastikan bahwa hak kita ini terus dilindungi dan dihormati," ujarnya di depan Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa 17 November 2026.

Konten-konten yang dihapus tersebut mayoritas merupakan ekspresi yang sah serta bentuk kritik publik, alih-alih konten berbahaya yang seharusnya dibersihkan dari ruang digital.

Di sisi lain, Komdigi membantah bertindak sebagai tukang sensor dan menyatakan siap untuk buka-bukaan data konten yang mereka takedown di media sosial, khususnya mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Komdigi menegaskan kewenangannya dalam moderasi konten memiliki batasan hukum dan tidak bisa digunakan untuk menghapus seluruh unggahan yang dianggap bermasalah.

Laporan SAFEnet: Komdigi Makin Agresif di Media Sosial

Nenden - SAFEnet

Dalam laporan SAFEnet dan Remotivi, Komdigi disebut makin masif melakukan moderasi konten terhadap konten-konten kritis di media sosial.

Tercatat, 127 konten mengalami moderasi atau penghapusan hingga 8 November 2026. Dari jumlah tersebut, 94 konten atau sekitar 74 persen disebut dimoderasi atas permintaan Komdigi.

Konten yang tercatat mencakup sejumlah topik, mulai dari kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah, demonstrasi, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

X masih menempati peringkat pertama platform yang melakukan moderasi (56 konten, 44,1%), tetapi pemantauan Remotivi dan SAFEnet juga menemukan peningkatan moderasi di Threads (43 konten, 33,9%).

Bentuk moderasi yang paling banyak dilakukan di Threads adalah geolock, yakni membuat konten tidak bisa diakses dari alamat IP Indonesia (25 dari 43 konten).

Platform juga bergerak atas inisiatif sendiri dengan dalih panduan komunitas. TikTok dan Instagram menghapus unggahan warga tentang situasi di Kalimantan dan kabut asap di Palangka Raya.

Kelompok Nalar Rawat melaporkan video investigasi ilmiahnya tentang karbon monoksida dan lonjakan ISPU hingga 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus TikTok hanya 16 jam setelah dipublikasikan.

Take Down Konten Berdasarkan Platform

demokrasi

Dalam dua bulan terakhir, Remotivi dan SAFEnet juga menemukan bentuk baru moderasi konten. Di Threads, pengguna yang menyuarakan karhutla berulang kali menerima pemberitahuan bahwa unggahannya hanya bisa dilihat pengguna di atas 18 tahun.

Keterangan bahwa konten hanya bisa diakses pengguna 18 tahun menandakan kemungkinan moderasi dilakukan bukan atas dasar Undang-Undang (UU) Informasi Transaksi Elektronik ITE, melainkan oleh PP Tunas.

Sementara itu, iklan bertema karhutla di Kalimantan ditolak Meta tanpa alasan jelas. Pelarangan iklan juga cukup unik, tidak pernah ditemukan dalam pemantauan sebelumnya.

Tren ini kian mengkhawatirkan, terutama ketika konten yang dimoderasi adalah ekspresi sah warga negara Indonesia.

Secara keseluruhan, kritik terhadap Prabowo Subianto dan kritik terhadap pejabat serta pemerintahan sama-sama menjadi topik terbanyak, masing-masing 32 konten (25,2%).

Sebelumnya, Remotivi dan SAFEnet menemukan lonjakan moderasi terhadap protes warga atas lambatnya penangan karhutla. Hasil pemantauan menunjukkan 13 konten bertopik karhutla terkena moderasi, sebagian pada pertengahan Oktober 2026.

Bentuknya beragam. Di X, 2 cuitan yang mengkritik Prabowo karena lambatnya penanganan karhutla dan 1 cuitan yang meratapi karhutla Way Kambas dan nasib satwanya, menerima pemberitahuan dugaan pelanggaran hukum atas permintaan Komdigi.

Di Instagram, konten tentang kebakaran hutan dengan sampul foto Prabowo di-takedown atas permintaan yang sama, begitu pula kritik keras terhadap presiden soal penanganan karhutla di Kalimantan yang diunggah di Threads.

Google Tutup 19.000 kanal YouTube Pro-Pemerintahan Prabowo

publisher right

Sementara itu, Google menutup 19.372 kanal YouTube dalam rentang Juli hingga September 2026 yang disebut-sebut terkait dengan operasi pengaruh terkoordinasi yang bertujuan menyebar konten pro-pemerintah Indonesia.

Berdasarkan laporan Google, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian dalam investigasi dengan ribuan kanal "yang menyebarkan konten berbahasa Indonesia dengan narasi mendukung pemerintah Indonesia".

"Kampanye tersebut membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dan mengkritik para pengkritik pemerintah Indonesia," tulis Trust & Safety Google dalam Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang dirilis 30 Oktober 2026.

Dalam dunia digital, istilah operasi pengaruh yang terkoordinasi adalah kegiatan sekelompok akun, kanal, atau individu yang bekerja terorganisir untuk memengaruhi opini, persepsi, dan perilaku masyarakat melalui penyebaran informasi di ruang digital.

Tujuannya bisa untuk membangun citra positif terhadap seseorang atau pemerintah, mendiskreditkan lawan politik, membentuk dukungan terhadap kebijakan tertentu, atau mengubah persepsi publik terhadap suatu isu.

Namun, yang membedakan operasi ini dari aktivitas kampanye pada umumnya adalah adanya koordinasi tersembunyi atau perilaku yang "tidak autentik" untuk memanipulasi persepsi publik.

Yang Mendukung Diorkestrasi, Yang Mengkritik Dimoderasi

Nenden menyebut penutupan puluhan ribu kanal itu menandakan bahwa "ada upaya orkestrasi dari aktor-aktor pro pemerintah untuk memanipulasi narasi publik".

"Dan kanal-kanal itu dibuat pakai bot, yang membuat ekosistem informasinya tidak original dan kemungkinan berisi misinformasi juga," ujarnya.

Narasi yang "dipoles" akun palsu tersebut terkait program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Rancangan UU (RUU) Perampasan Aset, militerisme, penegakan hukum, dan penanganan bencana Sumatra-Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Jadi narasi pro pemerintah ingin membuat orang percaya bahwa program Pak Prabowo bagus dan harus didukung," sebutnya.

Nenden bilang operasi pengaruh terkoordinasi seperti ini sebetulnya sangat berbahaya karena masyarakat bisa saja langsung percaya pada narasi sepihak tersebut. Imbasnya masyarakat yang percaya bakal "melawan" pihak yang mengkritik pemerintah.

Sebaliknya, pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah langsung terkena moderasi. Komedian Wendi Cagur mengeluhkan jangkauan unggahan ulang di story-nya dibatasi setelah ia bersuara soal karhutla.

Bahkan video Bupati Siak (Riau) Afni Zulkifli, tentang penanaman pohon di lokasi bekas karhutla dihapus TikTok karena dianggap melanggar panduan komunitas, padahal isinya upaya pemulihan, bukan kritik.

Komdigi Bantah jadi Tukang Sensor

Mediodecci Lustarini

Komdigi membantah anggapan bahwa pemerintah bertindak sebagai tukang sensor di ruang digital. Mereka menegaskan kewenangannya memoderasi konten memiliki batasan hukum dan tak bisa digunakan untuk menghapus seluruh unggahan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan mekanisme moderasi konten mengacu pada UU ITE beserta aturan turunannya.

"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," kata Mediodecci dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat 13 November 2026.

Pasal 40 UU ITE memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan pencegahan penyebarluasan dan pemutusan akses terhadap muatan yang dilarang. Namun, platform digital juga wajib menjalankan moderasi konten.

Mediodecci menegaskan Komdigi tidak bisa memutus akses konten secara sewenang-wenang. Penanganannya harus memiliki dasar berupa klasifikasi muatan ilegal, aduan masyarakat, atau laporan dari lembaga resmi yang berwenang.

Ada dua kategori konten yang langsung ditangani Komdigi melalui pemutusan akses yakni perjudian online dan pornografi. Kedua kategori itu telah dikoordinasikan dengan platform digital agar masuk pedoman komunitas atau community guidelines.

Sementara itu, konten yang berkaitan dengan pelanggaran sektoral memerlukan rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan. Sebagai contoh, dugaan perdagangan ilegal harus merujuk pada ketentuan Kementerian Perdagangan.

Selain itu, konten mengenai produk makanan dan obat tanpa izin edar perlu diverifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Adapun konten terkait alat kesehatan memerlukan keterlibatan Kementerian Kesehatan.

Dengan mekanisme tersebut, Komdigi menyatakan tidak mengambil alih seluruh kewenangan penegakan hukum maupun menentukan kesalahan pengguna secara langsung.

Lebih lajut, Mediodecci menambahkan tidak semua permintaan penurunan konten dari Komdigi otomatis disetujui platform. Ada proses komunikasi dan verifikasi sebelum penanganan dilanjutkan.

Untuk konten mendesak, platform memiliki waktu 12 jam untuk memberikan tanggapan pada tahap notifikasi awal. Sementara itu, untuk konten normal, waktu tanggapnya 1x24 jam.

Apabila proses berlanjut ke Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) dan surat perintah pemutusan akses diterbitkan, berlaku batas waktu penanganan maksimal empat jam untuk konten mendesak dan 1 x 24 jam untuk konten normal.

Kategori mendesak mencakup konten terorisme, pornografi anak, serta konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, Mediodecci menegaskan tidak semua konten yang dianggap meresahkan otomatis masuk kategori mendesak. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance