#kebebasan berpendapat

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 Merosot, Sejajar Negara Berkonflik

Dari 180 negara di indeks tersebut, posisi Indonesia tahun 2025 merosot ke 109, jauh lebih rendah dari 2024 (peringkat 99). Skor Indonesia sejajar dengan Nepal yang sedang berkonflik. Penurunan skor dan peringkat IPK ini bisa berdampak kepada keinginan investor untuk berbisnis di Tanah Air.

Laras Faizati Divonis Bersalah Tanpa Penjara, Ancaman Besar Bagi Kebebasan Berekspresi Warga

Terdakwa kasus penghasutan pembakaran Gedung Mabes Polri saat demo akhir Agustus 2025, Laras Faizati Khairunnisa, divonis bersalah. Laras dijatuhi pidana pengawasan tanpa dipenjara selama 6 bulan dan langsung bebas dengan masa pengawasan 1 tahun. Laras berharap putusan ini menjadi titik awal perbaikan demokrasi dan perluasan ruang berekspresi di Indonesia.

Daftar Pasal-Pasal Kriminalisasi di KUHP dan KUHAP Baru

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi berlaku 2 Januari 2026. Masyarakat sipil menganggap banyak pasal di dalamnya yang mengancam privasi, kebebasan berpendapat, dan mengerdilkan hak-hak minoritas.