Jakarta, The Stance - Setelah terkatung-katung hampir 2 dekade, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Pengesahan yang kerap dipandang publik sebagai ujian komitmen pemberantasan korupsi parlemen ini berlangsung dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sidang dengan agenda tunggal tersebut dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani, didampingi jajaran wakil ketua yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej ikut hadir.
Sebelum ketok palu, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, membacakan laporan proses pembahasan rancangan beleid tersebut.
"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan usai paparan Habiburokhman.
Forum paripurna tersebut mufakat mengesahkan RUU tersebut, tanpa dinamika penolakan.
Baca Juga: DPR Janji Sahkan RUU Perampasan Aset, tapi Tak Janji Bakal Transparan
Kepada jurnalis, Habiburokhman menyebut rampungnya regulasi ini sebagai jawaban atas penantian panjang masyarakat selama 18 tahun—yang kerap memicu kritik publik atas lambannya kemauan politik (political will) para pembuat kebijakan.
"Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," katanya, Kamis (19/11/2026).
Di sisi lain, politisi Partai Gerindra itu secara terbuka melontarkan pujian kepada rekan separtainya, Dasco yang memberi instruksi percepatan pembahasan RUU tersebut dan ketat mengawal prosesnya sejak pertengahan tahun lalu.
"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menegaskan kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset sangat mendesak untuk memberantas korupsi, menindak kejahatan ekonomi, serta memulihkan hasil kejahatan.
Risiko Penyalahgunaan Wewenang dan Pembungkaman Sipil

Namun, berdasarkan telaah atas draf Tim Perumus (Timus)–Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU tersebut per 16 November 2026, YLBHI menilai ada beberapa persoalan krusial.
Misalnya, pada hukum acara, perlindungan hak asasi manusia (HAM), mekanisme pengawasan, pengelolaan aset, kepastian norma, hingga potensi penyalahgunaan wewenang aparat.
Ketua YLBHI Muhammad Isnur menegaskan bahwa regulasi perampasan aset tidak boleh memberikan daya paksa yang besar kepada negara tanpa disertai kontrol dan akuntabilitas yang sepadan.
"Semakin besar kekuasaan negara, semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawabannya. RUU ini tidak boleh kuat merampas aset tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya," ujarnya melalui keterangan tertulis.
Menurut Isnur, ancaman penyalahgunaan kewenangan dalam rezim perampasan aset bukan sekadar asumsi teoretis.
Rekam jejak pendampingan LBH-YLBHI memperlihatkan bahwa instrumen hukum pidana kerap bersinggungan dengan kriminalisasi gerakan protes, sengketa agraria, advokasi lingkungan, pembelaan hak masyarakat adat, serta suara kritis publik.
Pemblokiran rekening dan penyitaan aset berisiko menjelma menjadi bentuk penghukuman sebelum putusan pengadilan karena definisi "korporasi" yang sangat luas.
Definisi korporasi tersebut mencakup yayasan, perkumpulan, koperasi, hingga perkumpulan yang tak berbadan hukum, sehingga berpotensi melumpuhkan kerja organisasi masyarakat sipil, serikat, lembaga bantuan hukum, dan komunitas korban.
Hak Bantuan Hukum, Pembuktian, dan Kontrol Yudisial

Isnur menambahkan tolak ukur negara hukum terletak pada kemampuan negara mengejar harta hasil kejahatan tanpa melahirkan kesewenang-wenangan baru.
"Perampasan aset harus menghentikan pelaku menikmati hasil kejahatan, bukan menjadi jalan baru untuk menghukum warga sebelum dasar perampasannya dinyatakan sah," tegasnya.
YLBHI mendesak penghapusan Pasal 30 ayat (5) yang melarang tersangka atau terdakwa berstatus daftar pencarian orang (DPO), terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran (in absentia), dan/atau advokatnya mengajukan keberatan.
Meski status DPO dapat menjadi pijakan menjalankan non-conviction-based forfeiture (NCBF) tanpa kehadiran pihak terkait, Isnur menilai hal itu tidak boleh mencabut hak atas bantuan hukum dan hak menguji keabsahan perampasan.
YLBHI juga menyoroti ketiadaan ambang batas pembuktian awal yang jelas sebelum beban pembuktian beralih kepada pihak yang mengajukan keberatan.
Negara dituntut terlebih dahulu menunjukkan keterkaitan kredibel antara aset dan tindak pidana serta membuktikan kebutuhan dan proporsionalitas pemblokiran atau penyitaan, agar mekanisme pembuktian terbalik tak dijadikan dalih sembarangan menyita.
Artinya, izin pengadilan atas pemblokiran dan penyitaan harus menjadi memkanisme pengawasan yudisial yang substantif.
Termasuk juga adanya proses untuk menilai dampak pemblokiran dan penyitaan terhadap pihak ketiga dan adanya opsi tindakan yang lebih ringan untuk menyediakan upaya hukum pemeriksaan ulang atas fakta dan hukum, tak berhenti pada kasasi.
Kerahasiaan Profesi, Pertanggungjawaban Aparat, dan Kelembagaan

YLBHI juga menyoroti Pasal 13 dan Pasal 14 terkait permintaan dan penyerahan dokumen asli oleh penyidik yang belum cukup melindungi rahasia profesi. Pengecualian atas kerahasiaan tersebut hanya boleh dibuka melalui kontrol pengadilan yang ketat.
Kerahasiaan profesi yang dimaksud meliputi advokat-klien, dokumen bantuan hukum, sumber jurnalistik, rekam medis, identitas korban dan saksi, serta data sensitif pejuang HAM.
Terkait Pasal 52, penyebutan bahwa aparat "dapat dikenai sanksi" atas penyalahgunaan wewenang dipandang belum memadai.
YLBHI menilai harus ada konsekuensi hukum nyata berupa pembatalan tindakan, pengembalian aset, ganti kerugian, rehabilitasi, pelarangan penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum, serta pertanggungjawaban individual aparat.
Pada sisi kelembagaan, YLBHI mengingatkan agar badan pengelola aset berdasarkan Pasal 53 maupun badan pengawas tidak berubah menjadi pusat kekuasaan baru yang minim kontrol.
Struktur, batas wewenang, audit, transparansi dan akuntabilitas badan pengelola aset harus diatur langsung di UU, sementara seleksi badan pengawas harus terbuka melibatkan unsur masyarakat sipil, pakar HAM, akademisi, dan profesional independen.
Pidana Mati, Cakupan Kejahatan, dan Pemulihan Korban

YLBHI juga menolak pencantuman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam Pasal 4 ayat (2) karena tidak sejalan dengan misi pemulihan aset serta standar HAM internasional.
Sebaliknya, YLBHI meminta agar tindak pidana pencucian uang serta kejahatan ekonomi dan sumber daya alam seperti kejahatan lingkungan, kehutanan, pertambangan, dan perikanan dimasukkan secara eksplisit.
YLBHI juga mengingatkan agar norma dalam RUU dirumuskan secara presisi agar tak menjadi pasal karet, seperti frasa penipuan atau penggelapan yang "berdampak pada perekonomian masyarakat luas" yang masih terlalu multitafsir.
Demikian juga frasa "aset yang diduga hasil tindak pidana", maupun "perampasan aset yang dialihkan ke pihak lain" yang hanya didasarkan pada relasi keluarga atau sosial tanpa pembuktian keterkaitan kejahatan.
Arah pemulihan aset pun dituntut untuk mengutamakan keadilan sosial dan pemulihan korban, masyarakat terdampak, serta lingkungan, tidak sekadar mengejar penerimaan negara.
"Ketika negara diberi kekuasaan luar biasa untuk melacak, membekukan, menyita, merampas, dan mengelola harta, pertanyaan yang wajib dijawab bukan hanya berapa banyak aset yang berhasil dirampas, tetapi siapa yang mengawasi mereka?" ujar Isnur. (par)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance