Jakarta, The Stance – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mRI) engabulkan kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Tragedi Paniai Berdarah di provinsi Papua Tengah.
MA membatalkan putusan bebas terhadap terdakwa tunggal Mayor Infanteri (Purn) Isak Sattu, dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara.
Berdasarkan penelusuran The Stance pada laman Kepaniteraan MA, putusan tersebut telah dikeluarkan pada 10 November 2026 dengan nomor perkara 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026.
Sebelumnya, Isak Sattu divonis bebas dari tuntutan jaksa 10 tahun penjara oleh Pengadilan HAM Makassar pada 8 Desember 2022 dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan mengabulkan kasasi jaksa, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri perkara tersebut.
Hasilnya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua.
Pembayaran Kompensasi kepada para Korban
Selain menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun, MA juga memerintahkan pembayaran kompensasi kepada para korban atau pihak yang berhak menerima kompensasi.
Besaran kompensasi yang ditetapkan berbeda berdasarkan kategori dampak yang dialami korban. Untuk korban meninggal dunia, kompensasi ditetapkan sebesar Rp250 juta untuk masing-masing korban.
Sementara itu, korban luka berat memperoleh Rp210 juta, korban luka sedang Rp115 juta, dan korban luka ringan Rp75 juta untuk masing-masing korban.
Putusan itu menjadi perkembangan penting dalam proses hukum Tragedi Paniai Berdarah, yang selama ini menjadi perhatian publik dan kelompok masyarakat sipil karena menyangkut penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua.
Perkara kasasi ini diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang diketuai Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. dengan anggota Dr. Moh. Puguh Haryogi, S.H., Sp.N., M.H., Edwin Partogi Pasaribu, S.H., M.H., Roki Panjaitan, S.H., dan Sutarjo, S.H., M.H.
Adapun panitera penggantinya adalah Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H. Informasi pada laman Kepaniteraan MA menyebutkan perkara telah diputus dan masih dalam proses minutasi.
Apa Itu Peristiwa Paniai Berdarah?
Tragedi Paniai Berdarah terjadi pada 8 Desember 2014 di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Warga menggelar aksi protes terkait pengeroyokan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap pemuda di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Paniai.
Untuk membubarkan aksi itu, TNI menembak dengan peluru tajam. Empat pelajar tewas di tempat terkena tembakan oleh pasukan gabungan militer. Satu orang lainnya tewas setelah mendapat perawatan di rumah sakit beberapa bulan kemudian.
Sementara itu, 17 orang lainnya luka-luka. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membeberkan 5 orang yang tewas bernama Otianus Gobai (18 tahun), Simon Degei (18), Yulian Yeimo (17), Abia Gobay (17) dan Alfius Youw (17).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut kasus itu sebagai pelanggaran HAM berat karena memenuhi unsur penganiayaan dan pembunuhan yang terstruktur dan sistematis.
Isak Sattu, yang ketika itu merupakan perwira penghubung Kodim 1705/Paniai, menjadi terdakwa tunggal dalam persidangan perkara tersebut di Pengadilan HAM Makassar.
Dia didakwa melanggar Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 dan atau Pasal 42 ayat 1 huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 UU Pengadilan HAM.
Sattu yang menjabat sebagai komandan militer mengetahui bahwa pasukan di bawah komando dan pengendaliannya telah melakukan pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, melakukan serangan yang meluas atau sistematis.
Baca Juga: Proposal Rp20 Triliun Menteri HAM Pigai Tak Singgung Isu HAM Masa Lalu
Serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan. Namun, Sattu tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut.
Dia juga tidak menyerahkan pelaku kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Meski demikian, pada 8 Desember 2022, majelis hakim tingkat pertama memutuskan membebaskannya karena dinilai tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM berat sebagaimana dakwaan jaksa.
Kejaksaan kemudian mengajukan kasasi ke MA. Melalui putusan 10 November 2026, MA mengabulkan permohonan tersebut dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Sattu.
Komnas HAM: Langkah Penegakan Akuntabilitas dan Pemenuhan Hak Korban
Putusan kasasi MA dalam perkara pelanggaran HAM berat Paniai yang membatalkan vonis bebas Sattu disambut positif berbagai pihak termasuk Komnas HAM yang menilainya langkah penting penegakan akuntabilitas dan pemenuhan hak korban.
Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai memandang perkembangan proses hukum dalam perkara Paniai sebagai bagian penting dari upaya negara memenuhi kewajibannya untuk menegakkan hukum.
Demikian juga kewajiban untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat.
"Proses peradilan yang berlangsung menunjukkan pentingnya komitmen dan konsistensi seluruh institusi penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana pelanggaran HAM yang berat," ujarnya dalam keterangan yang diterima The Stance, Jumat 13 November 2026.
Komnas HAM meminta Jaksa Agung untuk melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang memiliki kendali efektif atas pasukan yang terdapat dalam Laporan Hasil Penyelidikan Komnas HAM dan fakta persidangan pada Pengadilan HAM Makassar.
Semendawai berharap perkembangan dalam perkara Paniai dapat menjadi momentum untuk mendorong penyelesaian yudisial atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat lainnya yang telah diselidiki Komnas HAM.
Menurut catatan Komnas HAM, hingga kini masih ada 12 berkas hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat yang memerlukan tindak lanjut oleh Jaksa Agung melalui proses penyidikan dan Langkah hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemulihan Tak Boleh Berhenti pada Kompensasi
Dalam kaitan dengan hak korban, Komnas HAM menekankan pentingnya pelaksanaan putusan mengenai kompensasi secara efektif, tepat waktu, dan berorientasi pada korban.
Untuk itu, Komnas HAM mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama kementerian, lembaga, dan pihak terkait memastikan bahwa tiap korban yang berhak memperoleh kompensasi dapat menerima haknya sesuai ketentuan.
Namun, pemulihan korban tak boleh berhenti di kompensasi. Negara wajib memastikan pemulihan yang komprehensif, termasuk pemenuhan hak atas keadilan, kebenaran, rehabilitasi, restitusi jika relevan, dan jaminan ketidakberulangan.
"Pendekatan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diamanatkan oleh standar dan prinsip HAM," ujar Semendawai.
Komnas HAM berpendapat bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang berat harus menempatkan korban sebagai pusat proses penanganan.
"Setiap langkah penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan upaya pemulihan yang efektif guna memastikan penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum nasional," tegasnya.
DPR Papua Sambut Baik Putusan Kasasi MA
Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua, John NR Gobai--yang hadir sebagai saksi saat sidang keempat kasus Paniai Berdarah pada 6 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Makassar--menyambut baik putusan MA itu.
“Saya mengapresiasi Kejaksaan Agung yang telah mengajukan kasasi atas putusan di Pengadilan Negeri Makassar [8 Desember 2022] lalu yang memvonis bebas terdakwa,” kata John Gobai di Nabire, dikutip dari Jubi, Kamis 12 November 2026.
Menurutnya, ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak dalam mengadvokasi kasus-kasus kemanusiaan. Sekaligus bisa menjadi contoh, ketika konsisten memperjuangkan kasus kemanusiaan, tentu akan ada hasil yang dicapai.
Gobai juga mengapresiasi upaya Kejaksaan Agung yang mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut.
“Saya mengapresiasi Kejaksaan Agung. Saya banyak kenal mereka karena waktu saya terlibat mengawal kasus Paniai, saya sering pergi ke gedung Kejaksaan Agung untuk memastikan agar kasus ini bisa diproses,” ujarnya.
John Gobai pun berterimakasih kepada Komnas HAM Republik Indonesia periode itu, yang telah menetapkan kasus Paniai Berdarah sebagai kasus peristiwa pelanggaran HAM Berat.
“Saya juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada rekan-rekan NGO di Jakarta maupun di Jayapura yang selama ini bersama kami mengawal kasus Paniai,” ucapnya. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
