The Stance – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah penegakan hukum secara tegas dan segera terhadap perusahaan Arif Kurniawan (AK), mantan trader nikel Glencore.
AK selama ini dikenal sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di industri nikel nasional. Namun itu tak menghentikan satgas yang dipimpin langsung Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Hasil penelaahan dan verifikasi awal Satgas PKH menemukan indikasi penyimpangan dalam tata kelola kegiatan pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan secara ilegal.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung pada Senin (9 November 2026) mengatakan pihaknya memutuskan mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap AK.
“Terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK, termasuk seluruh jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Republik Indonesia,” katanya.
Satgas PKH, yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto tahun lalu, memiliki kewenangan luas untuk merebut kembali lahan, menjatuhkan denda administratif, serta melakukan pemulihan aset melalui jalur perdata maupun pidana.
Langkah konkret yang sudah dimulai mencakup inventarisasi, verifikasi, dan pengambilalihan penguasaan kawasan hutan yang diduga dikuasai secara melawan hukum.
Nikel Masuk dalam Radar Penertiban
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna menegaskan bahwa salah satu komoditas yang masuk radar penertiban adalah nikel
AK adalah sosok yang relatif tertutup tapi sangat berpengaruh. Setelah meninggalkan Glencore lebih dari 1 dekade lalu, ia membangun posisi dominan di pasar bijih nikel dengan konsesi-konsesi yang diduga tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
Laporan Bloomberg pada akhir 2025 menggambarkan bagaimana AK, bersama mitra bisnis utamanya Edi Liu Amas, menguasai saham di setidaknya 20 konsesi pertambangan dengan total luas lebih dari 71.000 hektare—setara dengan luas Kota New York.
Estimasi industri menempatkan volume perdagangan bijih nikelnya mencapai sekitar sepertiga dari total pasokan domestik Indonesia pada 2024, dengan nilai transaksi tahunan diperkirakan mencapai miliaran dolar AS.
Indonesia sendiri menyumbang sekitar 60% pasokan nikel global, menjadikannya pemain kunci dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia.
Dominasi AK di perdagangan bijih nikel menjadikannya perantara penting antara penambang lokal dan smelter, khususnya yang berorientasi ekspor dan pengolahan lebih lanjut.
Namun, pertumbuhan pesat industri nikel dalam satu dekade terakhir juga diwarnai isu tata kelola lahan, termasuk dugaan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin yang memadai.
Baca Juga: Saktinya Anton Timbang
Langkah Satgas PKH ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menekankan penertiban di sektor sumber daya alam dan peningkatan penerimaan negara.
Hingga saat ini, Satgas belum merinci nama-nama perusahaan lain atau lokasi konsesi spesifik yang menjadi target. Proses validasi pun masih berlangsung untuk menentukan luas lahan dan jumlah perusahaan pastinya.
Jika ditemukan unsur pidana, perkara akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. AK sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas langkah ini.
Satgas PKH berjanji menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik setelah validasi selesai. Sementara itu, industri nikel nasional terus diawasi ketat di tengah upaya pemerintah memperkuat kedaulatan atas sumber daya strategis. (EDITORIAL)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
