Temuan ICW: Harga Instagram Story Raffi Ahmad Lebih Mahal dari Anggaran Dana Desa

Jakarta, The Stance – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap belanja jasa influencer dua kementerian untuk PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, menembus Rp14,69 miliar dari 2024-2026.

Dua instansi tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ada delapan paket pengadaan jasa influenser yang melibatkan perusahaan tersebut.

ICW menemukan kontrak tersebut berdasarkan data pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kontrak tersebut mencakup promosi melalui media sosial hingga kehadiran Raffi dalam acara pemerintah, sekalipun pemerintah menggembar-gemborkan kebijakan efisiensi anggaran.

Kemendikbudristek mengadakan lima paket pengadaan pada 2024, sedangkan KKP mengadakan tiga paket pada 2025–2026. Total nilai seluruh kontrak mencapai Rp14.696.955.002.

Kemendikbudristek membayar Rp575,65 juta untuk IG Story di medsos RANS Entertaninment, Rp452,69 juta untuk penayangan video di YouTubenya, dan Rp205,89 juta untuk IG Reels.

Lalu, penayangan konten TikTok di @raffinagita1717 senilai Rp144,42 juta dan paket kehadiran Raffi di acara senilai Rp2,52 miliar.

Sementara itu, KKP mengontrak tiga paket jasa influenser dengan nilai masing-masing Rp3,6 miliar dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (2025), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (2025), dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2026) untuk publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna.

ICW menilai temuan ini memunculkan sejumlah persoalan serius, terutama terkait inkonsistensi terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah di tengah upaya pengetatan pengeluaran dan pengurangan alokasi di berbagai daerah.

Bahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 1/2025 yang menargetkan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun serta meminta pembatasan berbagai pengeluaran seremonial, kajian, studi banding, publikasi hingga seminar.

Namun, KKP dengan enteng mengalokasikan anggaran Rp7,2 miliar hanya untuk Raffi dan mengulangnya lagi pada 2026 senilai Rp3,6 miliar.

ICW pun mempertanyakan pengeluaran sebesar Rp575.655.000 untuk penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717. Organisasi antikorupsi itu membandingkan nilai kontrak tersebut dengan perkiraan sisa alokasi dana desa pada 2026.

Menurut perhitungan ICW, rata-rata desa diperkirakan hanya memiliki dana sekitar Rp200 juta-Rp300 juta setelah penyesuaian anggaran. Artinya, nilai satu paket pengadaan IG Story itu lebih besar dari perkiraan sisa anggaran yang tersedia bagi satu desa.

Perbandingan ini menjadi salah satu dasar kritik ICW terhadap prioritas belanja pemerintah di tengah kebijakan efisiensi.

"Pengadaan ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten," tulis ICW dalam siaran pers, Senin 9 November 2026.

Selain mempertanyakan konsistensi efisiensi anggaran, ICW mengidentifikasi berbagai persoalan lain terkait pengadaan jasa influenser oleh kedua kementerian tersebut.

ICW menilai manfaat belanja jasa kementerian tidak dapat diukur secara terbuka. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran publik untuk kegiatan promosi melalui influenser.

ICW juga menemukan adanya potensi konflik kepentingan mengingat Raffi saat ini menduduki jabatan publik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni yang dilantik pada 22 Oktober 2024.

Selain itu, spesifikasi pengadaan yang secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun IG dan TikTok @raffinagita1717 dinilai membatasi persaingan usaha sehat karena mengarah pada penunjukan langsung.

Atas berbagai kejanggalan tersebut, ICW mendesak pemerintah dan kementerian terkait untuk membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan secara transparan mulai dari KAK, HPS hingga bukti pembayaran.

PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, 10 Juli 2026 yang kini juga merambah ke dunia olahraga.

Berdasarkan dokumen keterbukan informasi bursa, sebesar 99,1% saham Rans Animasi dimiliki oleh RANS Entertainment. Raffi Ahmad diketahui menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut.

Selain memiliki saham secara tidak langsung melalui perusahaan induk, Raffi juga tercatat mengantongi 0,9% saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia dan menduduki posisi komisaris.

PT Rans Animasi Indonesia, pemenang tender jasa pengadaan jasa influencer di Kemendikbudristek dan KKP merupakan salah satu unit bisnis dari grup besar RANS Entertainment.

RANS Entertainment didirikan sejak tahun 2015, didasari pengelolaan kanal YouTube milik Raffi dan istrinya, Nagita Slavina. Berawal dari situ, Raffi merintis rumah produksi yang kini memiliki valuasi hingga triliunan rupiah.

Selama hampir 10 tahun berdiri, kiprah RANS terbilang cemerlang, menjadi salah satu kanal dengan jumlah pengikut terbanyak di Indonesia. Valuasi perusahaan ini pun mendorong beberapa tokoh ikut menjadi pemegang saham di dalamnya.

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria juga menjadi Co-founder RANS dengan persentase kepemilikan saham 6,92%.

Dia adalah paman dari Nagita Slavina, yang memiliki 1,25% saham RANS, mengekor CEO SCTV Sutanto Hartono yang memiliki 1,44% saham RANS.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, putra bungsi Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menjadi pemegang saham sekaligus Komisaris RANS sejak 2021. Ia diketahui memiliki setidaknya 1,15% saham RANS.

Ada juga Hikmat Janika, Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR) RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Pasar Minggu dengan 0,86% saham. Roofi Ardianto (mantan calon bupati Kabupaten Bandung Barat) memiliki 0,02% saham.

Merespons temuan ICW tersebut, KKP mengaku menghargai perhatian dan masukan publik terkait kerja sama publikasi yang saat ini berkembang dan akan mengevaluasi secara menyeluruh.

"Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku," demikian keterangan KKP, Selasa 10 NOvember 2026.

Dalam keterangannya, KKP menilai bahwa publikasi dan komunikasi publik merupakan tugas dan fungsi KKP dalam menyampaikan kebijakan, program serta capaian kinerja kepada masyarakat.

KKP berdalih bahwa komunikasi yang dilakukan selama ini tak hanya melalui influenser, tapi juga media massa, baik cetak, tevelisi hingga media digital. "Dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah."

Dalam pelaksanaannya, KKP juga memakai pertimbangan kapasitas untuk menjangkau mitra komunikasi serta sejumlah indikator antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di Indonesia.

"Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional, sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif,".

KKP berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Menanggapi temuan ICW, RANS menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan dan profesional, membantah adanya potensi konflik kepentingan meski Raffi Ahmad kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Dalam keterangannya pada Selasa 10 November 2026, RANS menyebut proses pengadaan tersebut dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui platform Inaproc.id maupun e-catalogue.com.

"Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Terkait tujuan kerja sama, RANS menjelaskan proyek bersama Kemenbud berfokus pada promosi museum di Indonesia. Melalui konten yang menarik dan interaktif, RANS berupaya meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke museum.

Sementara itu, kerja sama dengan KKP bertujuan mengedukasi masyarakat soal potensi sumber daya laut dan industri perikanan. RANS menggandeng The Dudas-1 untuk mengemas konten edukasi dengan konsep perjalanan dan touring.

Menanggapi besarnya nilai kerja sama yang menjadi perhatian publik, RANS menjelaskan bahwa angka tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi publikasi konten di media sosial.

Baca Juga: Selain Mufli Budi Ananda, Berikut Ini Jejaring Raffi Ahmad di Pemerintahan

Perusahaan menyebut perhitungan biaya mengacu pada commercial rate card yang biasa disodorkan ke klien lainnya. Termasuk ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan hingga tingkat kompleksitas produksi.

"Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air serta berbagai aktivitas promosi lainnya," jelas RANS.

RANS mengeklaim seluruh campaign tersebut telah menghasilkan lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di berbagai kanal digital. Selama periode pelaksanaan, keempat campaign tersebut menghasilkan lebih dari 150 output atau materi pekerjaan.

Rinciannya, lebih dari 120 output dari tiga campaign bersama KKP. Sementara itu, lebih dari 25 output lainnya merupakan bagian dari campaign promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.

Kabar mengenai kontrak tersebut muncul ketika Raffi sedang disorot akibat berbagai polemik yang berkembang di media sosial, terkait posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Sebagai pejabat negara, kekayaannya tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhitung fantastis, dengan total nilai aset mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Data LHKPN tersebut menunjukkan bahwa kekayaan Raffi berasal dari berbagai kategori aset, termasuk tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, kas, serta harta bergerak lainnya.

Sebelumnya, usaha Raffi Ahmad kerap dituding sebagai sarana untuk pencucian uang (money laundering). Salah satunya usaha pusat kuliner Rans Nusantara Hebat yang kini sudah tutup.

Pada awal 2024, Ketua National Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna menuding Raffi dan RANS Entertainment menjadi tempat pencucian uang para koruptor, menyusul dugaan aliran dana tak wajar berjumlah fantastis ke Raffi.

NCW mengeklaim ada ratusan rekening yang diduga dimiliki Raffi Ahmad sebagai kantong untuk mengelola uang haram milik para terduga korupsi, bahkan terdakwa korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pun didesak memeriksa dugaan aliran transaksi tersebut.

Raffi telah membantah keras tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai fitnah belaka. Ia bahkan mempersilakan siapa pun mengecek kondisi aset perusahaannya yang menurutnya masih memiliki cicilan. Kasus itu akhirnya meredup sendiri. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance