Jakarta, The Stance - Selebritas Raffi Ahmad kembali menjadi perhatian publik. Sorotan terbaru muncul setelah Mufli Budi Ananda, yang merupakan asisten pribadi Raffi Ahmad, ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Posco.
Perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan patungan strategis (joint venture) berskala besar yang mempertemukan raksasa baja milik negara, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dengan produsen baja terkemuka asal Korea Selatan, POSCO.
Walaupun status kepemilikannya bersifat konglomerasi patungan, keputusan menempatkan seorang asisten artis di posisi pengawas tertinggi tetap memicu perdebatan mengenai aspek kompetensi dan relevansi industri.
Masuknya nama Mufli ke dalam jajaran Komisaris PT Krakatau Posco pun memicu gelombang perdebatan dan sinisme di platform digital.
Sebagian warganet mempertanyakan korelasi rekam jejak profesionalnya di dunia hiburan dengan industri manufaktur metalurgi. Mereka meyakini faktor nepotisme dan bagi-bagi kue jauh lebih berperan ketimbang faktor meritokrasi.
Di sisi lain, masuknya Mufli sebagai komisaris menambah daftar nama sejumlah anggota keluarga dan orang-orang terdekat Raffi Ahmad yang mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahan dan BUMN.
Fenomena ini memicu perbincangan luas mengenai besarnya jejaring figur publik tersebut di lingkaran bisnis dan kekuasaan.
Profil Mufli Budi Ananda
Nama Mufli Budi Ananda menjadi perbincangan publik setelah profilnya resmi dipublikasikan di laman struktural dewan pengawas perusahaan PT Krakatau Posco.
Sebelum mendapatkan mandat ini, Mufli dikenal sebagai tangan kanan yang kerap mengawal segala lini bisnis, syuting hiburan, hingga pergerakan birokrasi Raffi.
Kedekatan mereka semakin intensif semenjak Raffi dilantik presiden untuk mengemban tugas negara sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Dalam setiap agenda dinas kepresidenan tersebut, Mufli hampir selalu tertangkap kamera berdiri sigap mendampingi 'Sultan Andara' tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun The Stance, Mufli merupakan lulusan Diploma III Teknik Listrik dan pernah menempuh pendidikan S1 Teknik Industri sebelum mengundurkan diri.
Latar belakang tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena dinilai tidak berkaitan langsung dengan industri baja.
Saking kesalnya warganet, mereka mengeklaim menantikan Merry, asisten Raffi lain yang sudah puluhan tahun bersamanya, untuk turut menjabat sebagai komisaris atau jabatan strategis lainnya di Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran.
"Gak sabar nunggu giliran tante Merry," komentar salah satu warganet.
Jejaring Raffi Ahmad di Pemerintahan dan BUMN
Penunjukan Mufli Budi Ananda sebagai Komisaris Krakatau Posco tentu saja menambah daftar keluarga dan orang dekat Raffi Ahmad yang menduduki jabatan di sektor publik. Berikut daftarnya.
1. Raffi Ahmad – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
2. Nisya Ahmad (Adik Raffi Ahmad) – Anggota DPRD Jawa Barat.
3. Jeje Ritchie Ismail (Adik Ipar) – Bupati Bandung Barat.
4. Tubagus Fiki Chikara Satari (suami dari sepupu Raffi Ahmad) – Direktur Utama TVRI.
5. Barry Tamin (Keluarga besar Nagita Slavina) – Komisaris Independen PT Sarinah.
6. Dony Oskaria (Keluarga besar Nagita Slavina) – Kepala Badan Pengaturan BUMN & COO Danantara.
7. Mufli Budi Ananda (Asisten Raffi Ahmad) – Komisaris PT Krakatau Posco.
Hingga kini, Krakatau Posco maupun Mufli belum memberikan klarifikasi terkait pengangkatannya sebagai Komisaris. Muncul dugaan Krakatau Posco sengaja menghapus halaman web yang berisi daftar nama komisarisnya setelah nama Mufli viral.
Dugaan ini pertama kali terungkap usai dibagikan oleh akun X (Twitter) dengan nama waskitaadijarto pada Minggu 28 Juni 2026 "Daftar Komisaris Krakatau Posco dihapus dari situs web resminya. Kok ada yang gerah begini ya," tulis akun tersebut.
Harus Mengedepankan Kompetensi dan Rekam Jejak
Menanggapi penunjukan Mufli sebagai Komisaris PT Krakatau Posco, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mempertanyakan apakah pengisian jabatan strategis di BUMN sudah mengedepankan kompetensi dan tata kelola yang baik.
Dia menilai, komisaris bukan sekadar jabatan formal, melainkan bertugas mengawasi kinerja direksi. Itu sebabnya seorang komisaris dinilai harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan.
"Komisaris harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mewakili pemegang saham mengawasi direksi perusahaan. Jika tidak memiliki track record yang cukup, bagaimana cara mengawasinya?" ujar Agus dalam keterangannya, Senin 29 Juni 2026.
Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik belum diterapkan dalam pengisian jabatan strategis. Menurut Agus, pejabat seharusnya dipilih secara transparan dengan dasar pertimbangan yang jelas agar kepercayaan publik terjaga.
"Dalam mengangkat jabatan, harus ada underlying yang jelas, perlu ada latar belakangnya, kenapa diputuskan seperti itu," ujarnya.
Baca Juga: Teka-Teki di Balik Mogoknya Green SM, Vinfast, dan Nama Raffi Ahmad
Lebih lanjut, Agus mengkhawatirkan penempatan orang yang tidak memiliki rekam jejak dan pengalaman yang relevan berpotensi melemahkan fungsi pengawasan di perusahaan milik negara.
Apalagi komisaris juga terlibat dalam memberikan persetujuan terhadap sejumlah keputusan dan dokumen perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Misalnya dalam semua surat menyurat itu kan ada aturannya. Sebelum itu dikirim ke Danantara, komisaris harus memberi persetujuan. Kalau tidak paham memang ada komisaris lain, misalnya komisaris utama yang paham, tapi kan ini tanggung jawabnya bersama," ujar Agus.
Untuk itu, Agus menekankan pengisian jabatan strategis seharusnya didasarkan pada kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak, agar tidak menimbulkan kesan penunjukan didasarkan pada faktor kedekatan personal. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
