Jakarta, The Stance – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menegaskan bahwa penebalan ribuan pasukan di Jakarta murni kesiapsiagaan.
TNI meminta masyarakat tak mengaitkan pergerakan pasukan itu dengan dinamika isu apa pun termasuk kasus mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kaplori) Listyo Sigit Prabowo yang jadi tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Muhammad Nas meminta agar masyarakat tenang dan tak mengaitkan pergerakan prajurit dengan isu yang sedang berkembang.
"Tidak perlu dikait-kaitkan dengan isu apapun," kata Kapuspen TNI, Mayjen Muhammad Nas, Rabu 4 November 2026.
Nas menjelaskan, pengerahan pasukan berskala besar ini merupakan agenda rutin untuk menguji kesiapsiagaan prajurit menghadapi berbagai skenario situasi.
Langkah ini disebut sebagai prosedur standar pertahanan terhadap situasi keamanan yang terus berkembang. "Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan TNI untuk kesiapsiagaan," kata Nas.
Sebelumnya, beredar kabar, sekitar 100 ribu personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikerahkan untuk memperkuat pengamanan di Jakarta dan sekitarnya.
Penebalan kekuatan militer tersebut dinilai sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan stabilitas keamanan di tengah perkembangan sejumlah kasus hukum yang menyeret petinggi Polri.
20.980 Personel TNI AL Disiapkan dalam Empat Tahap
TNI Angkatan Laut (TNI AL) menyiapkan sebanyak 20.980 prajurit untuk memperkuat pengamanan ibu kota dan mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah DKI Jakarta.
Rencana pengerahan tersebut dilaksanakan secara bertahap berdasarkan instruksi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melalui Surat Telegram Nomor STR/96/2026 tertanggal 2 November 2026.
Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyan menjelaskan, pengerahan melibatkan sejumlah satuan TNI AL di Jakarta maupun luar daerah.
Seluruh personel yang terlibat akan berada di bawah kendali operasi (BKO) Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya untuk mendukung penebalan pengamanan wilayah ibu kota.
Pergerakan pasukan dilakukan melalui jalur darat dan laut. Sejumlah personel dari luar Jakarta juga menggunakan kapal perang Republik Indonesia (KRI) untuk menuju wilayah penempatan.
Meski jumlah personel yang disiapkan mencapai lebih dari 20 ribu prajurit, tidak seluruhnya langsung ditempatkan di lapangan. Sebagian personel masih berada dalam status siaga di markas masing-masing dan menunggu perintah pergerakan.
Rencana pengerahan 20.980 personel TNI AL dibagi menjadi empat tahap. Sebanyak 2.100 personel berasal dari satuan di Jakarta, 5.740 personel didatangkan dari luar daerah, sedangkan 13.140 personel lainnya disiagakan di markas masing-masing.
Setiap tahap melibatkan satuan dan jumlah prajurit berbeda, menyesuaikan kebutuhan pergerakan serta kesiapsiagaan pasukan.
TNI AL Sebut Ada Persiapan Latihan Militer
Selain untuk mendukung pengamanan ibukota, pergerakan sejumlah personel TNI AL juga berkaitan dengan persiapan kegiatan latihan militer.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI Tunggul, mengatakan pengerahan pasukan tersebut berkaitan dengan persiapan sejumlah latihan militer yang akan digelar dalam waktu dekat di wilayah sekitar Jakarta dan Banten.
“Informasi tentang pengerahan personel TNI AL tersebut adalah benar. Pengerahan personel tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas negara dan menjaga stabilitas keamanan Republik Indonesia,” tulis Tunggul dalam pernyataan resmi TNI AL, Rabu 4 November 2026.
Dua kegiatan yang disiapkan antara lain Operasi Pendaratan Khusus di Tanjung Burung dan Tanjung Pasir, Tangerang, serta latihan Tembus Gelombang di Rancecet, Pandeglang.
Kegiatan tersebut melibatkan unsur personel dan satuan yang membutuhkan persiapan serta dukungan logistik. Kondisi itu menjadi salah satu konteks pergerakan prajurit dari sejumlah daerah menuju kawasan Jakarta dan sekitarnya.
Meski demikian, pengerahan untuk penebalan pengamanan dan persiapan latihan militer merupakan dua konteks yang perlu dibedakan. TNI AL belum merinci secara terbuka pembagian seluruh personel berdasarkan tugas operasional masing-masing.
Menko Polkam Jamin Kondisi Keamanan Nasional Kondusif
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban nasional tetap kondusif di tengah berkembangnya berbagai dinamika dan informasi.
Ia meminta masyarakat tak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi di media sosial, serta terus menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
"Mari kita tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta terus menjaga persatuan dan kebersamaan. Insya Allah, dengan kedewasaan dan kebersamaan kita semua, Indonesia akan tetap aman, damai, dan kondusif," ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu malam 4 November 2026.
Dudung menjelaskan, dinamika yang terjadi di internal Polri merupakan bagian dari proses dalam kehidupan sebuah organisasi besar.
Kondisi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan institusi agar semakin profesional serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh proses yang berlangsung tetap berpedoman pada ketentuan hukum dan prinsip profesionalitas, transparansi, serta keadilan.
"Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum, secara profesional, transparan, dan berkeadilan," tegasnya.
Pramono Dukung Pemerintah Pusat Jaga Keamanan Jakarta
Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah pusat dalam menjaga keamanan Jakarta. Dia mengakui urusan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memberikan support, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk pengamanan di ibu kota ini," ujarnya, Rabu, 4 November 2026.
Meski mendukung langkah tersebut, Pramono menegaskan tidak ingin mengaitkan pengerahan personel dengan perkembangan isu politik yang tengah menjadi perhatian masyarakat.
Ia memilih menyerahkan penjelasan mengenai kebijakan dan tujuan operasional pengerahan pasukan kepada pemerintah pusat serta institusi TNI.
Pramono mengatakan Jakarta memiliki posisi strategis sebagai ibu kota negara sekaligus pusat perekonomian nasional. Menurut dia, pengamanan di Jakarta menjadi hal penting.
"Apapun Jakarta ini adalah ibu kota negara, kota global, pusat perekonomian nasional, sehingga kalau kemudian ada penebalan keamanan, saya sebagai Gubernur Jakarta menyampaikan rasa terima kasih," tuturnya.
Pengamat Militer: 100 Ribu Personil TNI Amankan Jakarta
Sebelumnya, Analis Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, memperkirakan penebalan pengerahan personel tersebut melibatkan tiga matra TNI, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
Menurut di, penambahan kekuatan personel perlu dilihat dalam konteks perkembangan situasi politik dan keamanan nasional. Dia menduga aparat keamanan dan intelijen telah mengantisipasi kemungkinan pergerakan massa dari berbagai daerah
"Saya perkirakan sekitar 100 ribu personel TNI akan menjaga ibu kota negara ini," ujar Selamat, Rabu, 4 November 2026.
Dia merinci, dari total perkiraan 100 ribu personel tersebut, sekitar 65 ribu berasal dari TNI AD, 20 ribu personel TNI AL, dan 15 ribu lainnya merupakan prajurit TNI AU.
Pengerahan kekuatan militer itu, lanjutnya, berkaitan dengan upaya mengantisipasi kemungkinan munculnya perlawanan dari kelompok-kelompok tertentu di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang.
"Untuk mengantisipasi situasi perlawanan-perlawanan yang kemungkinan akan dilakukan oleh kubu Jokowi maupun Listyo Sigit Prabowo," kata Selamat.
Menurut dia, kasus hukum yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian berisiko memunculkan dinamika politik dan keamanan. Dalam situasi tersebut, TNI dinilai perlu memberikan dukungan kepada kepolisian untuk menjaga stabilitas nasional.
Selamat juga menyoroti kesiapan kekuatan TNI AL. Berdasarkan informasi yang dimilikinya, terdapat sekitar 13.140 personel TNI AL yang disiagakan untuk mendukung pengamanan.
Baca Juga: Pemimpin yang Merusak Hukum dan Institusi
Selain itu, kesiapan itu turut didukung dengan pengerahan dua kapal perang, yakni Kapal Republik Indonesia (KRI) Makassar-590 dan KRI dr. Soeharso yang merupakan kapal bantu rumah sakit.
Selamat juga mengamati adanya perubahan penggunaan seragam di kalangan prajurit TNI yang bertugas. Dia menyebut personel yang sebelumnya menggunakan pakaian dinas harian kini terlihat mengenakan pakaian dinas lapangan (PDL).
"Ya, tentu saja mereka siaga. Kalau kita lihat, enggak ada lagi hari ini atau dari malam itu, tentara yang menggunakan pakaian dinas harian, enggak ada. Sekarang sudah menggunakan pakaian dinas lapangan," ungkapnya.
Dia turut menyoroti dugaan penyiapan kebutuhan logistik oleh Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan.
Menurutnya, langkah tersebut mengindikasikan adanya antisipasi terhadap kemungkinan situasi darurat yang membutuhkan kesiapan personel maupun dukungan operasional. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
