Jakarta, The Stance – Anggaran Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) disorot tajam selama pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Dari pagu sekitar Rp22 miliar–25,37 miliar pada 2026, anggaran badan itu diusulkan melonjak menjadi Rp1,95 triliun—meningkat 77 kali lipat atau lebih dari 7.600%.
Pemerintah berargumen bahwa tantangan komunikasi publik semakin kompleks di era digital, media sosial, dan polarisasi informasi. Kenaikan anggaran Bakom tersebut dinilai sebagai investasi jangka panjang.
Bakom dinilai perlu dana besar untuk operasional kelembagaan, layanan komunikasi langsung kepada Prabowo dan Gibran, serta penyampaian program strategis secara lebih masif, objektif, dan mudah dipahami masyarakat.
Komunikasi pemerintah yang efektif dapat membantu menjelaskan capaian-capaian yang selama ini dianggap “belum sampai” ke masyarakat, seperti pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, realisasi investasi, dan berbagai program prioritas.
Ketika narasi digital bergerak sangat cepat, kapasitas komunikasi yang lemah bisa menjadi sumber kerawanan politik. Bakom yang lebih kuat diharapkan mengurangi tumpang tindih pesan antar lembaga dan memperkuat rasa persatuan nasional.
Kini, anggaran Bakom tersebut telah mendapat persetujuan prinsip dari Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan masuk dalam struktur anggaran tambahan Kementerian Sekretariat Negara.
Pusat Orkestrasi Komunikasi Kebijakan
Bakom RI adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk pada 17 September 2025 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 96/2025. Lembaga ini merupakan transformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO).
Tugas utamanya? Membantu Presiden Prabowo mengorkestrasi komunikasi kebijakan dan program strategis pemerintah, menyelaraskan narasi antarkementerian serta pemerintah daerah, dan membangun komunikasi dua arah dengan publik.
Di bawah kepemimpinan Syahganda Nainggolan yang dilantik awal Oktober 2026, Bakom diharapkan tidak hanya menjadi “pengeras suara” pemerintah, tetapi juga saluran yang mendengar masukan masyarakat.
Lonjakan anggaran ini tidak lepas dari konteks politik dan komunikasi pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka yang memasuki tahun ketiga.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, secara prinsip menyetujui kenaikan tersebut, namun menekankan perlunya indikator kinerja yang terukur.
Dia bahkan menyinggung bahwa jika rating persetujuan publik terhadap pemerintahan tetap rendah, maka Bakom bisa dianggap gagal menjalankan mandatnya.
Namun, angka Rp1,95 triliun memicu perdebatan publik yang cukup hangat. Perbandingan dengan pos anggaran lain memperlihatkan ketimpangan yang mencolok.
Baca Juga: Pengerahan TNI untuk Adang Demo Mahasiswa di Bundaran HI Melanggar UUD 1945
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), misalnya, hanya mendapat pagu indikatif Rp1,003 triliun untuk 2027—hampir separuh dari usulan Bakom. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahkan hanya sekitar Rp187 miliar.
Di tengah isu kebakaran hutan yang masih membara, demonstrasi mahasiswa yang menuntut akuntabilitas pemerintah, serta berbagai tantangan sosial-ekonomi, alokasi sebesar itu untuk komunikasi publik dianggap sebagian kalangan tidak proporsional.
Menanggapi kenaikan pagu anggaran Bakom, lembaga riset LAB 45 menegasan, kepercayaan publik tidak bisa dibeli dengan anggaran besar.
Kepercayaan tumbuh dari keterbukaan pejabat dalam mengakui permasalahan sebelum menjelaskannya, serta kemampuan menyampaikan informasi yang akurat dan konsisten, terutama saat krisis.
Data mereka menunjukkan bahwa meskipun jumlah “blunder” komunikasi pejabat secara keseluruhan sedikit menurun, blunder yang melibatkan Prabowo justru meningkat.
Peningkatan anggaran, kata mereka, harus diikuti dengan perbaikan tata kelola komunikasi krisis dan mekanisme koreksi informasi yang jelas.
Ke Mana Prioritas Pemerintah?
Persoalan yang lebih dalam sebenarnya terletak pada pertanyaan tentang prioritas.
Apakah penguatan citra dan komunikasi publik sepadan dengan kebutuhan mendesak di bidang kebencanaan, perlindungan sosial, atau pemberdayaan kelompok rentan?
Anggaran komunikasi yang besar tanpa diimbangi transparansi penggunaan dan evaluasi berbasis hasil berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pemerintah lebih fokus pada “pencitraan” ketimbang substansi pelayanan.
Sebaliknya, jika dana tersebut benar-benar digunakan untuk membangun mekanisme dengar publik yang efektif, memperkuat media lokal, dan memastikan informasi kebijakan sampai ke lapisan terbawah, maka lonjakan ini bisa menjadi justifikasi.
Ke depan, DPR dan publik perlu mengawasi secara ketat bagaimana anggaran Rp1,95 triliun itu dijabarkan dalam program konkret.
Indikator keberhasilan tak boleh berhenti pada jumlah konten yang diproduksi atau jangkauan media, tapi harus mencakup peningkatan pemahaman publik terhadap kebijakan, penurunan disinformasi, dan kenaikan kepercayaan publik secara organik.
Bakom RI berdiri di persimpangan antara kebutuhan legitimasi politik dan tuntutan akuntabilitas publik.
Bagaimana lembaga ini mengelola sumber daya yang sangat besar akan menjadi salah satu ujian penting bagi kualitas komunikasi pemerintahan di sisa masa jabatan Prabowo–Gibran. (ipn)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
