Perlawanan Gibran demi Kuasa: Coba Bertarung di PTUN Meski Kans Kecil

Jakarta, The Stance – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengeklaim Presiden Prabowo Subianto menyarankannya untuk menyiapkan langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) untuk membela diri.

Prabowo, demikian kata Gibran, menyarankannya agar dia tetap fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” katanya.

Dia juga mengaku disarankan oleh Prabowo untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna membuktikan bahwa ijazahnya adalah asli--sehingga dia tetap layak menduduki kursi wapres.

“Dan juga (Presiden menyarankan agar saya) berkoordinasi dengan Kemendikdasmen, untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran kepada para wartawan di kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026.

Dalam pertemuannya bersama Presiden di tengah polemik terkait ijazah itu, saran lain yang didapat dari Presiden adalah menampilkan seluruh dokumen pendidikannya dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan S1 saat bertarung di PTUN.

Gibran mengaku tidak ingin polemik mengenai dokumen pendidikannya berkembang menjadi persoalan politik berkepanjangan. Dia menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait dinamika yang tengah berlangsung.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," kata Gibran.

Sebelumnya di hari yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat pengunduran dirinya dari jabatan Wapres.

Niat Wapres Gibran itu disampaikan saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto selama 2.5 jam pada Selasa Pagi 10 November 2026.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjut Pras.

Atas niat itu, Pras mengatakan bahwa Prabowo tidak menolak niat itu. "Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut."

Meski demikian, dia mengakui bahwa Presiden memberikan beberapa saran.

"Bapak Presiden memberikan saran-saran, dan Bapak Wapres Gibran dalam pertemuan itu juga memohon diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di PTUN," tambah Hadi.

Dia bilang akan menghormati proses hukum yang berlaku dan Gibran dipersilakan untuk membuktikan hal ini melalui PTUN.

Di hari yang sama, MA juga merilis salinan putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Gibran. Putusan ini sudah diketok pada 30 Oktober 2026.

MA telah menyatakan suket penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. MA menyebut putusan tersebut bukan sekadar kepentingan kontestan pemilu.

Sebelumnya, MA menyatakan judex facti atau PTUN Jakarta telah salah menerapkan hukum saat mengadili gugatan yang diajukan Subhan tersebut.

MA menyebut PTUN mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi yang terjadi, bukan dalam konteks kepentingan kontestan pilpres belaka, melainkan menyangkut kepentingan bangsa Indonesia.

"Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat," ujar MA.

MA menyebut Subhan selaku penggugat dan pemohon kasasi merupakan warga yang punya hak pilih dan dipilih dalam pemilu. Sehingga, kata MA, kepentingannya harus dilindungi.

"Hal mana kepentingan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tersebut merupakan kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi oleh hukum," ujar MA.

MA menyatakan perlindungan hukum itu harus diberikan dalam rangka menegakkan aturan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), termasuk soal syarat sebagai calon Wakil Presiden yang diatur dalam UU Pemilu.

Sementara itu di DPR, dorongan agar Gibran mengundurkan diri semakin menguat. Dinamika ini muncul menyusul putusan MA yang memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dijamin di Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

UU No. 17/2014 yang telah diubah dengan UU No. 13/2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) juga mengaturnya di Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4).

Menurut UU tersebut, HMP dimungkinkan untuk mengusut salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Pelanggaran yang dimaksud di Pasal 79 ayat (4) UU MD3 berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Sampai Selasa 10 November 2026 siang, sebanyak 50 anggota yang mewakili 6 fraksi di DPR telah meneken usul HMP untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus MA dan MK.

"Sudah disampaikan ke pimpinan, 50-an anggota, enam fraksi" kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang turut mengusulkan HMP. Jumlah ini bertambah dari awalnya di kisaran 25 pengusul.

Baca Juga: Jokowi Membungkuk, Lalu Kita Diharapkan Lupa

Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi pihaknya telah menerima usulan tersebut. Puan bilang pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan dimaksud sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan usai menghadiri rapat paripurna.

menyatakan, DPR dapat menggunakan HMP atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Hak Menyatakan Pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR.

Namun, untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Azasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai tak ada lagi jalur hukum bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui pengadilan.

Putusan MA, yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran batal dan tidak sah, bersifat final karena Gibran bukan pihak dalam perkara yang diajukan ke pengadilan.

Dengan demikian, jelas Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10 November 2026), Gibran tak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut.

"Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan, putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," katanya.

Dia menerangkan perkara di MA melibatkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat. Gibran tidak mengajukan diri sebagai tergugat intervensi, sehingga tidak memiliki kesempatan menempuh upaya hukum lanjutan.

Yusril juga menegaskan pembuktian keabsahan dokumen pendidikan semestinya dilakukan lewat proses persidangan, bukan melalui pernyataan atau pembuktian di luar pengadilan.

Terlebih, perkara tersebut telah melewati proses hukum dan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Membuktikan itu kan waktu sidang. Ya, kalau di luar pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan," ujarnya.

Menurut Yusril, putusan MA secara tegas menyatakan surat keputusan yang diterbitkan pada Agustus 2019 batal dan tidak sah. Putusan tersebut juga memerintahkan Dirjen Dikdasmen mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa.

Putusan MA akan berdampak terhadap perkara serupa dengan objek sengketa yang sama, yakni surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan pada 2019, yang kini masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dus, gugatan yang diajukan Mercy Barends dan Denny Indrayana itu berpotensi dihentikan karena objek yang disengketakan sudah diputus oleh MA.

Apabila Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeksekusi putusan MA dengan mencabut keputusan tersebut, tidak ada lagi objek yang dapat disengketakan.

"Kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, suketnya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Mendikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu, apa lagi yang mau disengketakan?" tutur Yusril.

Menurut catatan The Stance, PTUN adalah proses peradilan yang lebih rendah dari pengadilan MA, sehingga putusan MA tidak bisa digugat di PTUN. Solusi prosedural yang bisa diambil Gibran adalah Peninjauan Kembali (PK) Putusan MA.

Namun problem PK ada dua. Pertama, jika materi yang diajukan sama dengan yang pernah diuji MA otomatis PK akan ditolak. Kedua, yang memiliki legal standing untuk mengajukan PK adalah Kemendikdasmen, bukan Gibran.

Apakah Kemendikdasmen akan berani melangkah "berseberangan" dengan Istana? (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance