Jakarta, The Stance – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape sebagai perbuatan haram.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI No. 131/2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta, pada Jumat 6 November 2026.
Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tetapi juga menetapkan hukum haram terhadap produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan MUI juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat untuk mengendalikan peredaran dan mencegah penyalahgunaan vape.
"Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya," katanya, Senin 9 November 2026.
Ketentuan Hukum Penggunaan Vape Menurut MUI
Dalam fatwanya, Komisi Fatwa MUI menyebut terdapat tiga ketentuan hukum terkait penggunaan dan peredaran rokok elektrik. Ketentuan hukum tersebut antara lain:
Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.
Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI memberikan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan berbagai pihak untuk menindaklanjuti ketetapan tersebut. Berikut isi rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026:
Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.
Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.
Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
BNN dan aparat penegak hukum menutup segala celah peredaran narkoba salah satunya melalui vape dan melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape secara tegas.
Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga agar meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.
Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
Seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Permintaan Kapolri
Sebelum fatwa ini keluar, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) meminta dukungan para ulama dan pengurus MUI untuk mengkaji kemungkinan penerbitan fatwa yang mengharamkan penggunaan vape secara menyeluruh di Indonesia.
Kapolri Suyudi Ario Seto beralasan, vape atau rokok elektrik kini menjadi jalur baru peredaran narkotika berbentuk cair. Modus ini dinilai berbahaya karena sulit dibedakan dari produk vape biasa, baik dari segi bentuk maupun aromanya.
Peredaran narkotika kini mengalami perubahan modus, dari yang sebelumnya padat menjadi cair. Rokok elektrik dimanfaatkan sebagai media mengonsumsi narkotika karena kemasannya terselubung dengan cairan beragam aroma, seperti buah-buahan.
“BNN dan Polri pun sulit membedakannya secara kasat mata karena bentuk dan wanginya sama, tetapi isinya narkotika cair," katanya di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 13 Oktober 2026.
Di sela kunjungan silaturahim ke kantor pusat MUI tersebut, Suyudi juga mengapresiasi langkah MUI Jawa Timur yang sebelumnya telah mengeluarkan langkah tegas terkait pelarangan vape.
Hal ini juga sejalan dengan kebijakan di lebih dari 90 negara dunia, termasuk negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam yang telah melarang total operasional vape.
Surat Edaran Larangan Personel Polri Gunakan Vape
Sebagai tindakan nyata di internal, Kapolri Suyudi Ario Seto melarang seluruh personel Polri menggunakan rokok elektrik atau vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar kantor.
Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Polri dan mulai berlaku sejak diterbitkan pada 30 Oktober 2026.
“Seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Johnny Eddizon Isir dalam siaran pers, Senin (2/11/2026).
Johnny mengatakan, larangan tersebut juga menjadi langkah pencegahan di internal Polri.
“Polri menjadi bagian dari institusi yang mendukung sekaligus menginisiasi kebijakan pelarangan penggunaan vape di lingkungan internal sebagai bentuk komitmen nyata dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” tegas Johnny.
Larangan berlaku bagi seluruh PNPP, mulai dari Mabes Polri, kepolisian daerah (Polda), kepolisian resor (Polres), hingga kepolisian sektor (Polsek). Personel yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap langkah yang dimulai dari internal Polri ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh lingkungan institusi maupun elemen masyarakat lainnya,” jelasnya.
Menperin akan Koordinasi dengan Industri Rokok Elektrik
Menanggapi fatwa MUI tersebut, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan menghargai keputusan itu, namun ia juga menyampaikan akan berupaya melakukan koordinasi untuk menindaklanjutinya.
“Ya kita hargai saja. Kan orang punya perspektif yang macam-macam, punya tinjauan di luar pagar Kementerian Perindustrian,” kata Menteri Perindustrian RI Muhammad Sarmuji di Jakarta, Selasa 10 November 2026.
Sarmuji memastikan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan industri rokok elektrik terkait dampak dan kelangsungan bisnis vape ke depan.
Namun, politikus Partai Golkar itu menegaskan kementeriannya tidak memiliki kapasitas untuk menganulir ketetapan tersebut.
"Nanti kita koordinasikan seperti apa, tetapi fatwa haram itu kan enggak bisa terus Kementerian Perindustrian mengeluarkan fatwa halal," ujar Sarmuji.
Dia juga belum bisa mengungkapkan lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap industri tembakau atau hasil tembakau imbas fatwa haram tersebut.
Vape diketahui masuk dalam kategori Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), serta terkait dengan industri cairan rokok elektrik dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Pengusaha Khawatir Keberlangsungan Industri Terganggu
Sementara itu, pengusaha vape mengkhawatirkan dampak fatwa haram vape tersebut terhadap usaha mereka. Pengharaman penggunaan hingga perdagangan vape dikhawatirkan memengaruhi pembelian dan aktivitas usahanya.
Dikutip dari Republika, pengusaha vape sekaligus pemilik VapePackers, Rhomedal Aquino, mengatakan fatwa tersebut sedikit banyak akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap produk rokok elektrik yang merembet pada keputusan konsumen.
“Fatwa yang menyatakan haram ya otomatis pasti berpengaruh. Untuk daya beli masyarakat, keyakinan masyarakat, dan lain sebagainya pasti sedikit banyak berpengaruh,” kata Rhomedal.
Meski demikian, dia menilai terlalu dini untuk memperkirakan dampak fatwa terhadap penjualan. Sebab, keputusan tersebut baru diumumkan dan belum terlihat perubahan perilaku konsumen.
Rhomedal juga mempertanyakan pembedaan perlakuan rokok konvensional dan rokok elektrik. Dia menilai perlu ada penjelasan mengenai dasar pembedaan hukum keduanya yang sama-sama berkaitan dengan produk tembakau.
“Kenapa rokok itu makruh, lalu kenapa vape itu haram? Padahal kita secara undang-undang ada di hal yang sama, sama-sama turunan tembakau,” katanya.
Baca Juga: Setahun Berlaku, PP 28/2024 Gagal Sterilkan Ruang Digital dari Promosi Rokok
Menurutnya pemerintah perlu memberikan penjelasan perihal perbedaan perlakuan tersebut agar tak menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha. Apalagi, berdasarkan catatan asosiasi, sektor itu melibatkan sekitar 100 ribu hingga 150 ribu pekerja.
“Bayangin, kita ini industri legal. Ada ratusan ribu, di catatan asosiasi kita bahkan ada 100-150 ribu pekerja di industri ini, yang bekerja secara legal,” ujarnya.
Rhomedal berharap pemerintah mempertimbangkan dampak ekonomi dan ketenagakerjaan sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut terhadap industri vape.
“Kita memohon agar Istana, agar Presiden, bisa memberikan atensi lebih, supaya bisa lebih objektif, bukan subjektif terhadap industri kita,” katanya.
Risiko Munculkan Pasar Gelap
Kriminolog Universitas Lampung (Unila) Teuku Fahmi menilai, wacana pelarangan total rokok elektronik atau vape sebagai respons penyalahgunaan vape yang mengandung narkotika berpotensi memicu persoalan baru, yakni meluasnya pasar gelap.
Menurut dia, penanganan penyalahgunaan vape seharusnya fokus pada pengawasan rantai pasok bahan kimia, penindakan terhadap peredaran zat psikoaktif ilegal, serta pemberantasan jaringan narkobanya, bukan dengan melarang seluruh vape.
"Pendekatan efektif semestinya ditekankan pada pengawasan, pembatasan rantai pasok kimia, serta penegakan hukum pada zat psikoaktifnya, bukan melarang media alatnya," kata Fahmi dalam keterangannya.
Persoalan utama penyalahgunaan vape untuk narkotika, tegas dia bukan terletak pada perangkatnya, melainkan pada masuknya zat psikoaktif ilegal ke dalam cairan vape.
Karena itu, pengawasan perlu diperkuat hingga ke tingkat hulu untuk mencegah kebocoran distribusi bahan kimia yang dapat disalahgunakan.
"Titik krusial permasalahan bukan pada perangkat vape-nya, tapi pada lemahnya pengawasan dan kebocoran rantai pasok bahan kimia medis di tingkat hulu yang perlu ditelusuri jalur distribusinya," ucapnya.
Ia menilai pelarangan total justru berisiko membuat peredaran produk kian sulit diawasi selama permintaan masih ada. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan jaringan peredaran zat terlarang lebih tepat untuk menjawab persoalan itu. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
