Jakarta, The Stance – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa hingga akhir Oktober, penerimaan pajak baru terkumpul Rp1.796,8 triliun atau 76,12% dari target yang dipatok di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Artinya, hingga akhir tahun yang tinggal tersisa kurang dari dua bulan, pemerintah masih harus menghimpun Rp514 triliun lagi dari pajak untuk mencapai outlook akhir tahun Rp 2.310,8 triliun (sekitar 98% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun).
Suahasil pun meminta kesediaan masyarakat untuk mendukung pengumpulan pajak tersebut.
“Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” kata Suahasil dalam paparan APBN Kita, Jumat 13 November 2026.

Target penerimaan pajak tersebut kemudian menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kekhawatiran muncul di kalangan pelaku usaha atau perorangan lantaran menjadi sasaran target pajak itu.
Sejumlah ekonom menilai target Rp514 triliun sangat sulit dicapai. Selain itu, kesediaan masyarakat membayar pajak tidak cukup hanya digerakkan dengan imbauan, melainkan bergantung pada manfaat nyata yang dirasakan pembayar pajak.
Persoalan ini juga menyangkut isu kepercayaan publik (trust), di tengah kondisi konsumsi rumah tangga yang cenderung melambat.
DJP: Optimalkan Sektor Perdagangan Hingga Digital

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membeberkan sejumlah cara untuk menggenjot penerimaan pajak hingga Desember, di antaranya mengoptimalkan sektor-sektor kontributor utama penerimaan mulai dari perdagangan hingga ekonomi digital.
“Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, bantuan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non-digital,” kata Bimo dalam paparan APBN Kita, Jumat 13 November 2026.
Selain itu, Bimo menyebut pemerintah melakukan sejumlah program yang sudah dikeluarkan pada awal Oktober yang terkait dengan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
Tak cuma itu, perluasan basis pajak juga diharapkan dapat mengerek pendapatan dengan melakukan implementasi pajak penghasilan (PPh) pasal 22 marketplace, yang sudah diterapkan.
Demikian juga pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas layanan digital luar negeri SPPTDLN (Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri) pada akhir September lalu.
“Tentunya kami tetap menjaga basis kepatuhan pajak melalui pengawasan pembayaran masa, kemudian juga tindakan-tindakan enforcement, audit, kemudian dipermulaan penyidikan penagihan, sekaligus juga upaya-upaya super extra effort yang lain,” katanya.
Dalam memburu potensi pajak tersebut, DJP memanfaatkan data institusi pemerintahan, asosiasi, pemerintah daerah, pebisnis, perbankan dan data pihak ketiga.
CORE: Target Rp514 triliun Sulit Dicapai

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai peluang pemerintah mencapai pendapatan pajak sebesar Rp514 triliun hingga akhir tahun tidaklah mudah.
Selama Januari-Oktober, rata-rata penerimaan pajak sekitar Rp180 triliun per bulan. Untuk mencapai outlook, penerimaan pada November dan Desember setidaknya harus mencapai Rp257 triliun/bulan, atau sekitar 43% lebih tinggi dari rata-rata tersebut.
Meski begitu, pemerintah masih bisa mengandalkan periode puncak penerimaan karena pembayaran akhir tahun, bonus karyawan, dan meningkatnya aktivitas belanja pemerintah di bulan Desember.
Menurut Yusuf, dalam kondisi waktu yang tersisa hanya beberapa pekan, ruang yang tersedia bukan lagi perluasan basis pajak, melainkan intensifikasi.
“DJP kemungkinan akan mengandalkan pengawasan pembayaran pajak masa, penagihan tunggakan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang memiliki potensi penerimaan besar,” kata Yusuf dalam keterangannya.
Pendekatan yang paling produktif dalam jangka pendek adalah mendorong kepatuhan pada sektor yang sedang menikmati kenaikan keuntungan, terutama migas dan komoditas.
PPh migas, misalnya tumbuh 84,7% seiring kenaikan harga minyak, sementara pelaku usaha sawit juga menikmati peningkatan profitabilitas. Namun Yusuf mengingatkan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan.
“Penegakan hukum yang terlalu agresif di penghujung tahun berisiko mengganggu iklim usaha, sementara upaya meminta pembayaran dipercepat hanya akan memindahkan penerimaan dari 2027 ke 2026 tanpa memperkuat basis pajak secara nyata,” katanya.
Baca Juga: Hikayat Pembalut Wanita di Indonesia, Bukannya Difasilitasi Malah Dipajaki
Karena itu, menurutnya ada tiga hal yang lebih penting daripada sekadar mengejar angka akhir tahun atau menciptakan distorsi yang justru melemahkan basis penerimaan pada tahun berikutnya.
Pertama, lebih transparan dengan memisahkan laporan penerimaan bruto, restitusi yang sudah dibayar, dan antrean restitusi yang masih menunggu penyelesaian sehingga kualitas pertumbuhan penerimaan dapat dinilai secara lebih objektif.
Kedua, restitusi tetap harus diproses berdasarkan tingkat risiko wajib pajak, bukan ditunda demi mempertahankan capaian penerimaan jangka pendek.
Ketiga, jika shortfall memang terjadi, pengelolaannya lebih sehat dilakukan melalui penyesuaian prioritas belanja dan pembiayaan.
“Dengan defisit hingga Oktober yang masih berada di kisaran Rp379 triliun atau 1,47% PDB, ruang manajemen fiskal masih tersedia. Dalam pandangan saya, itu lebih baik daripada menekan wajib pajak yang sudah patuh,” katanya.
Bebankan ke Konglomerat

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menegaskan bahwa pemerintah jangan menutup difisit pajak dengan membebankan kepada kelas menengah ke bawah untuk menutup pajak tahun ini.
Menurutnya, untuk menutupi kekurangan dari pajak lebih baik ditujukan kepada konglomerat agar tidak menambah beban ekonomi di kalangan masyarakat kelas menengah kebawah.
"Para konglomerat saja, jangan masyarakat bawah kan. Kalau masyarakat umum ya bisa pingsan itu. Nanti masyarakatnya protes itu, ngamuk nanti. Itu, karena nggak boleh kan pajak membebani masyarakat," kata Trubus, Senin, 16 November 2026.
Selain itu, pemerintah seharusnya mengurangi pengeluaran anggaran yang dinilai tidak diperlukan, ketimbang mamaksa menargetkan menutup kekurangan pajak. Apalagi waktu tersisa hanya kurang dari 2 bulan.
"Terus yang kedua itu, pemerintah itu target-target yang kira-kira itu dicoret saja gitu lho. Kebutuhan yang kira-kira nggak mau terlalu banyak menguras anggaran itu ya dicoret saja. Terus itu bisa cara dia lakukan lagi perampingan," ucapnya.
Ia juga menyinggung soal gemuknya kabinet pemerintahan saat ini. Trubus menilai, perampingan kabinet dapat menekan bengkaknya anggaran belanja pemerintah.
"Mereka juga disuruh bayar pajak itu kan kebanyakan kan pegawai negeri [sipil] PNS itu kan enggak bayar pajak semua, pajaknya ditanggung negara kan gitu," ujarnya.
Trubus khawatir dengan dampak sosial yang timbul jika negara terlalu menekan rakyat menengah ke bawah membayar pajak lebih banyak dan lebih tinggi.
Pembayar Pajak Perlu Mendapat Manfaat Nyata

Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, menegaskan bahwa kepatuhan rakyat membayar pajak tidak cukup dibangun hanya dengan imbauan, melainkan dengan manfaat nyata yang dirasakan rakyat.
"Orang mau bayar pajak itu kalau merasa uangnya kembali dalam bentuk manfaat yang nyata bagi mereka yang membayar pajak itu," kata Rijadh dalam keterangannya, Sabtu 14 November 2026.
Dia menyoroti sejumlah program besar pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah dinilai perlu menunjukkan hasil nyata program tersebut, bukan sekadar menyebut besarnya anggaran yang sudah diserap.
Di sisi lain, Rijadh menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa harus terus menekan masyarakat luas.
Selain itu, juga perlu penguatan administrasi perpajakan melalui penagihan tunggakan, penyelesaian pemeriksaan pajak yang sudah berjalan, serta pemanfaatan data Coretax untuk menemukan ketidaksesuaian laporan wajib pajak.
Dia juga meminta pemerintah mengedepankan keadilan dalam mengejar penerimaan. Menurutnya, wajib pajak berpenghasilan tinggi dan koperasi besar yang menikmati keuntungan dari kenaikan harga komoditas harus menjadi perhatian utama DJP.
"Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi atau koperasi besar yang menikmati profit tinggi karena kenaikan harga komoditas ya, ini kan mereka jelas punya kapasitas bayar yang lebih baik ya dan ada risiko celah kepatuhan yang juga paling besar," ujarnya.
Rijadh pun mengingatkan pemerintah agar tidak menghalalkan segala cara demi mengejar target penerimaan dalam jangka pendek. Sebab, sejumlah kebijakan justru berisiko mengganggu arus kas perusahaan dan memperburuk iklim usaha. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance