Jakarta, The Stance - Insiden penyadapan terhadap presiden mengingatkan publik akan pentingnya tata kelola data nasional dan keamanan privasi. Undang-Undang (UU) Satu Data Indonesia (SDI) disiapkan untuk menjadi solusinya.
Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Yanuar Arif Wibowo menilai UU SDI sangat krusial untuk meruntuhkan ego sektoral kementerian/lembaga yang selama ini gagal terkonsolidasi lewat Peraturan Presiden (Perpres).
"Kalau sekelas presiden dan pejabat penting di republik ini bisa diakses, tentu kita sebagai rakyat biasa jadi worry. Jangan-jangan kita merasa tidak aman dan privasi kita tidak terlindungi di Indonesia," tuturnya di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Untuk itu, lanjut dia, perlu tata kelola data nasional yang berbasis ilmiah (science-based), akurat, dan aman dari penyadapan, untuk perumusan kebijakan seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.
Yanuar menjelaskan, pada masa lalu, Bappenas selaku leading sector berdasarkan Perpres gagal mengompilasi seluruh data di Indonesia menjadi satu data tunggal yang menjadi acuan bersama.
Akibatnya, setiap kementerian, lembaga, hingga pemda berjalan sendiri-sendiri dengan sistem proteksi data masing-masing dan enggan berbagi informasi.
"Dengan adanya UU SDI ini, harapannya bukan hanya data pribadi atau kependudukan saja, tetapi seluruh aset, informasi, hingga potensi geospasial republik ini bisa diakumulasi dan dibagikan secara terintegrasi antar-lembaga," ujarnya.
Audit Penggunaan Alat Sadap oleh Aparat

Di tengah derasnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), Yanuar menyoroti kerentanan keamanan data. Ia mengingatkan pentingnya implementasi UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara ketat.
Dia menyoroti penggunaan alat sadap yang dibiayai uang rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak semua instansi memiliki kewenangan untuk membeli dan menggunakan alat sadap tersebut.
Oleh karena itu, ia mendesak audit atas penggunaan fasilitas alat sadap oleh instansi-instansi negara guna menjamin pertanggungjawaban penggunaannya secara akuntabel kepada publik.
Lembaga intelijen negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN) memang memiliki mandat undang-undang untuk melakukan monitoring dan melaporkannya langsung ke presiden.
Namun tindakan tersebut pun dibatasi dalam rangka menjamin keamanan negara, dan bukan untuk mengejar kepentingan ekonomi, politik, atau kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
"Terhadap pihak-pihak yang tidak diberi kewenangan menggunakan alat itu sesuka hatinya untuk kepentingan apapun, tentu ini harus bisa akuntabel," ujar Yanuar.
Dia mendorong penyusunan regulasi yang tegas dan disegerakan, sehingga dalam menjalankan tugas monitoring dan survei, negara tetap mampu melindungi seluruh rakyat Indonesia agar tidak merasa saling curiga dan terancam privasinya
Pengelolaan Data Bukan Hanya untuk Bansos

Pengamat politik Iwan Setiawan menilai isu penyadapan ilegal yang menyasar pejabat negara, pimpinan partai politik, pengusaha, hingga insan pers adalah bentuk pelanggaran privasi yang sangat serius.
Persoalan data tidak sekadar menentukan siapa yang berhak menerima fasilitas kesehatan atau bansos, melainkan telah masuk ke ranah politik praktis.
"Apakah data kita selama ini benar-benar aman? Sudah adakah batasan yang membuat kita merasa aman secara privasi?" tanyanya.
Iwan mengkhawatirkan data pribadi masyarakat maupun pejabat publik rentan diperjualbelikan, disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, atau bahkan dimanfaatkan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik secara tidak sah.
Menurutnya, jaminan perlindungan data pribadi dan keandalan lembaga pengelola data menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan informasi nasional saat ini.
Data kini telah menjadi komoditas vital yang posisinya setara dengan energi atau bahan bakar minyak (BBM) dalam menggerakkan roda pemerintahan dan kemasyarakatan. Iwan menilai Indonesia memiliki kelimpahan data yang sangat besar.
Namun, masalah utama yang kerap timbul adalah belum terintegrasinya sistem pendataan antar-lembaga. Selama ini, setiap kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (pemda) berjalan sendiri-sendiri dengan sistem pendataan masing-masing.
"Masalahnya adalah data-data ini tidak terintegrasi. Objek persoalannya sama, tetapi menghasilkan angka yang berbeda-beda," ujar Iwan.
Baca Juga: Listyo Sigit Disebut Jadi End User Penyadapan, Komisi III DPR Dorong Pasal Makar
Dampak dari ketidakselarasan data ini sangat krusial, terutama pada penyaluran bantuan sosial (bansos), kelayakan penerima BPJS, hingga penetapan tingkat kesejahteraan (desil).
Iwan mencontohkan banyak warga yang seharusnya berhak menerima bansos justru luput dari bantuan akibat data yang tidak akurat. Ada warga kurang mampu yang tercatat sebagai orang kaya hanya karena statusnya pengurus masjid.
"Integrasi data ini sangat penting. Jika data salah, hak rakyat bawah yang berada di garis kemiskinan menjadi tidak terpenuhi," tegasnya.
Terkait pelaksanaan integrasi data, Iwan juga menyoroti kendala klasik berupa kuatnya ego sektoral di instansi pemerintah.
Dia menilai kinerja kementerian dan lembaga yang ada selama ini belum memberikan perubahan signifikan untuk menyelesaikan benang kusut pendataan yang berulang dari tahun ke tahun.
Oleh karena itu, sesuai dengan amanat UU Satu Data Indonesia, Iwan memandang pembentukan lembaga baru yang khusus mengelola dan mengkoordinasikan data nasional merupakan langkah yang tepat dan mendesak. (par)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance