Isu Nama Besar di Balik Kisruh Federasi Futsal dan PSSI

Jakarta, The Stance – Pemberhentian Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024–2028 memicu spekulasi terkait konflik internal di Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PPSI).

Keputusan pemecatan Michael tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada Kamis 12 November 2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

Dalam SK tersebut, PSSI sekaligus menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco), Vivin Cahyani Sungkono, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.

Konflik internal yang terjadi di kubu FFI disinyalir menjadi penyebab pencopotan posisi ketua umum, di mana PSSI menerima surat permohonan Kongres Luar Biasa (KLB) dari 48 anggota sah pemilik suara FFI atau AFI (Asosiasi Futsal Indonesia).

Melalui pernyataan yang diunggah Instagram resmi FFI, Michael Sianipar mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak atas kemajuan futsal Indonesia, terutama di tengah banyaknya prestasi yang diraih Timnas FFI selama kepemimpinannya.

Secara tegas, dia menolak keputusan pemberhentiannya oleh PSSI. Ia menganggap kepengurusan yang dipimpinnya masih sah berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum (Kemenkum) dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI.

"Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," kata Michael, dikutip Antara pada Kamis 12 November 2026 malam.

Dia mengaku belum berkomunikasi langsung dari PSSI, tetapi menegaskan akan menempuh jalur hukum. Jika sengketa berlanjut, keabsahan prosedur pemberhentian, dasar penerbitan SK, dan kedudukan Plt akan menjadi persoalan utama.

Michael juga meminta PSSI memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi persoalan yang menjadi dasar keputusan tersebut.

"Saya berharap jika memang ada hal-hal yang memang dirasa perlu untuk saya klarifikasi, panggil saya. Saya siap dipanggil menjelaskan apa pun pertanyaan dari A sampai Z secara terbuka. Panggil saya," kata Michael, pada Jumat 13 November 2026.

Baca Juga: Futsal Indonesia Berjaya di Asia, Prestasi yang Dibangun Tidak dalam Sekejap

Meski tak menyebut secara pasti masalah yang terjadi, dia menyinggung futsal bukan milik individu melainkan milik bersama.

"Futsal bukan milik seorang individu, bukan milik satu institusi, bukan milik saya sebagai ketua federasi futsal, tapi adalah milik kalian, milik kita semua, dan kita perlu jaga bersama-sama," tegas Michael.

Dia mengakui bahwa dirinya hanya orang biasa, tanpa nama besar, yang ini memajukan futsal di Indonesia. "Yang saya berikan kepada federasi sampai dengan hari ini adalah ketulusan saya, itikad baik saya, ikhtiar saya untuk terus memajukan futsal."

Meski begitu, ia tak menampik memang ada "orang-orang besar" yang mulai masuk ke dalam federasi. Namun, Michael percaya bisa menuntaskan mimpi untuk tranformasi futsal Indonesia.

"Kami hanyalah ikan kecil di antara ikan-ikan besar. Banyak kekuatan besar yang sedang bergerak dan mengganggu keutuhan Futsal Indonesia. Jangan gentar, tetap jaga harapan dan tekad, kita akan lalui badai ini bersama," katanya.

Pergantian kepengurusan FFI ini tentu saja menjadi perhatian karena berlangsung ketika futsal Indonesia tengah mencatatkan sejumlah prestasi internasional.

Di bawah kepemimpinan Michael, Timnas Futsal Putra Indonesia menjuarai Piala AFF Futsal 2024, meraih medali emas SEA Games 2025, dan mencapai final Piala Asia Futsal 2026 untuk pertama kalinya.

Indonesia akhirnya harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Iran melalui adu penalti.

Federasi juga mengembangkan agenda internasional melalui Four Nations Series yang menghadirkan Jepang, Argentina, Arab Saudi, Belanda, Latvia, dan Tanzania.

Timnas Futsal Indonesia turut menjalani pemusatan latihan dan pertandingan uji coba di Spanyol pada Agustus 2026 serta mengikuti Copa das Nações de Futsal di Brasil pada Oktober 2026.

Meski begitu, prestasi tim nasional tidak otomatis menggambarkan seluruh kondisi tata kelola federasi.

Keluhan klub mengenai jadwal kompetisi, komunikasi dengan daerah, dan akses laporan keuangan menunjukkan persoalan organisasi yang perlu diselesaikan secara terpisah.

Permasalahan mulai mencuat setelah sejumlah klub peserta Pro Futsal League (PFL) mengeluhkan hadiah kompetisi 2025/2026 yang belum dibayarkan. Padahal musim 2026/2027 sudah dimulai pada September 2026.

Selain hadiah kompetisi, klub juga mempersoalkan subsidi liga yang belum diterima. Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan terhadap pengelolaan kompetisi dan komunikasi di tubuh federasi.

Pada 3 November 2026, Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) menyatakan seluruh subsidi dan kontribusi untuk klub peserta PFL serta Women's Pro Futsal League (WPFL) telah dilunasi. Namun, persoalan internal organisasi belum selesai.

Ketegangan semakin meningkat setelah Michael memberhentikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Budi Setiawan pada 4 November 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026.

Michael menyebut pemberhentian itu sebagai bagian dari penataan dan peningkatan efektivitas kepemimpinan federasi. Namun, Budi mempertanyakan prosedur pemberhentiannya.

"Organisasi harus terus berkembang dan bergerak maju. Setiap keputusan kepemimpinan harus menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu," kata Michael dalam keterangan resminya.

Namun, Budi menilai keputusan tersebut harus mengacu pada Statuta PSSI dan peraturan organisasi, termasuk mekanisme persetujuan PSSI. Polemik mengenai keabsahan keputusan tersebut kemudian memperbesar ketegangan di internal FFI.

Sebanyak 40 voters FFI kemudian mendesak menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Hal itu bagian dari bentuk kekecewaan terhadap tata kelola organisasi dan pengelolaan kompetisi futsal nasional.

Michael dituduh tak transparan terkait pengelolaan keuangan. Dalam salah satu unggahannya di media sosial, ia mempersilakan audit terkait penggunaan uang APBN.

Namun Asisten Manajer Bintang Timur Surabaya Andhika Amorinno punya pandangan tambahan. Menurut dia, persoalan jadwal kompetisi menjadi salah satu keluhan klub, yang mendorongnya untuk mendukung pelaksanaan KLB.

"Hal tersebut juga sudah berulang kali kami sampaikan. Namun, selama 3 tahun kepengurusan ini, belum ada perubahan berarti, baik dari sisi tata kelola organisasi maupun kompetisi," kata Andhika, dikutip Antara.

Ia menambahkan, jadwal pertandingan kerap diumumkan terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan. "Salah satu masalahnya adalah jadwal kompetisi yang sering baru keluar 2 minggu atau 1 bulan sebelum pertandingan dimulai," ujarnya.

Gejolak juga diikuti pengunduran diri lima anggota Exco, yakni Andri Paranoan, Celni Pita Sari, Wibi Andrino, Dimas Bagus Kurniawan, dan Herman.

Puncak dari kegaduhan dalam futsal Indonesia adalah diberhentikannya Michael oleh PSSI pada 12 November 2026.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memastikan kompetisi futsal nasional tetap berjalan di tengah polemik yang melanda Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI, Vivin Cahyani Sungkono, mengatakan keberlangsungan kompetisi menjadi salah satu hal yang harus dijaga di tengah proses evaluasi tata kelola organisasi.

"Apa yang sudah berjalan harus tetap berjalan sambil kita evaluasi tata kelolanya bagaimana," kata Vivin di Jakarta, Jumat 13 November 2026.

Salah satu kompetisi yang menjadi perhatian adalah Pro Futsal League (PFL). Vivin menyebut masih terdapat dua seri PFL yang belum digelar hingga akhir 2026.

Untuk memastikan kompetisi tetap terlaksana, PSSI akan berkoordinasi dengan operator liga sepak bola, I.League. Selain itu, konsolidasi juga dilakukan bersama klub-klub profesional agar jadwal pertandingan dapat berjalan sesuai rencana.

PSSI juga memastikan posisi pelatih kepala timnas putra dan putri tidak mengalami perubahan.

Hector Souto tetap menangani Timnas Futsal Putra Indonesia, sedangkan Luis Estrela dipertahankan sebagai pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia.

Keduanya dinilai telah menunjukkan peningkatan kualitas dan prestasi tim nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Pengamat olahraga Anton Sanjoyo mengkritik keras langkah PSSI yang memberhentikan Michael Sianipar secara sepihak.

Ia menilai, keputusan kongres yang memilih Michael sebagai Ketum FFI periode 2024–2028 semestinya hanya bisa dibatalkan melalui forum kongres pula sesuai Statuta PSSI, bukan lewat surat keputusan di bawahnya.

"Apa yang diputuskan oleh kongres harus dibatalkan oleh kongres juga, bukan oleh mekanisme lain di bawah kongres. Hal ini ada dalam Statuta PSSI. Mosok Erick dkk gak paham soal ini?" kata Anton dikutip dari Tirto, Jumat 13 November 2026.

Ia mengingatkan, penyelesaian konflik kepengurusan harus mengikuti mekanisme internal FFI karena federasi tersebut memiliki AD/ART sendiri.

"Harus pakai mekanisme internal federasi futsal karena mereka punya AD/ART sendiri," katanya.

Menurutnya, anggota FFI dapat mengajukan permohonan KLB. Jika mendapat dukungan dua pertiga anggota pemilik suara, setelah itu KLB dapat digelar untuk memilih ketua umum baru.

Ia menegaskan, khusus untuk pergantian ketua umum, proses tersebut tidak dapat dilakukan tanpa KLB. "Untuk ketum saja, tanpa KLB penggantian ketum tidak sah," tegasnya.

Senada, pengamat sepak bola sekaligus Koordinator Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali, menilai PSSI seharusnya memberikan ruang bagi FFI untuk menyelesaikan konflik kepengurusan melalui mekanisme internal organisasi.

Menurut di, FFI merupakan organisasi khusus di bawah naungan PSSI yang memiliki independensi dalam menyelesaikan persoalan internal, sebagaimana asosiasi sepak bola wanita, asosiasi pemain profesional, asosiasi wasit, dan asosiasi pelatih.

"Amat disayangkan kalau PSSI langsung reaktif dengan kemudian memberhentikan Michael Sianipar dan kemudian menggantikannya dengan Ibu Vivin sebagai Plt," kata Akmal, Jumat 13 November 2026.

PSSI seharusnya lebih bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan penyelesaian konflik, bukan langsung mengambil keputusan pergantian kepemimpinan.

"Jadi menurut saya dalam konteks konflik internal di futsal, PSSI offside. Terlalu cepat mengambil keputusan," ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian melalui mekanisme internal akan memberikan legitimasi lebih kuat terhadap kepengurusan baru.

Kepastian prosedur dibutuhkan agar konflik kepemimpinan tidak menghambat kompetisi, pembinaan daerah, dan persiapan tim nasional.

Di ujungnya, transparansi tata kelola, kepastian mekanisme pergantian pengurus, dan keberlanjutan pembinaan menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan agar prestasi futsal Indonesia tidak terhenti di tengah konflik internal. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance