Jakarta, The Stance – Aturan hak pensiun bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden di Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 7/1978 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika dikabulkan, pensiun Gibran Rakabuming Raka Rp20 juta/bulan hilang.

Gugatan itu diajukan tiga pemohon yakni Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. Norma yang diuji adalah sbb:

Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun."

Para pemohon menilai tafsir pasal tersebut yang berlaku saat ini belum memberikan batasan objektif mengenai pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, permohonan tersebut dilayangkan karena aturan pemberian hak pensiun bagi kepala negara yang berhenti menjabat dinilai rawan terjebak pada kompromi politik di parlemen.

Permohonan mereka teregistrasi di kepaniteraan MK dengan Nomor 428/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 16 November 2026.

gibran - mpr

Pasal penjelasan menyebutkan bahwa setiap pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.

Dalam pokok permohonannya, para pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UU Dasar (UUD) 1945.

Pasal itu dinilai tidak memberikan klasifikasi maupun syarat objektif mengenai dasar pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara tidak dengan hormat, melainkan mendelegasikannya sepenuhnya kepada diskresi politik MPR.

"Ketika suatu pemberhentian dikembalikan kepada ruang diskresi politik MPR, maka mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari ranah constitutional adjudication (peradilan konstitusi yang objektif dan terukur) menjadi political bargaining (kompromi dan kalkulasi politik kekuasaan) yang sangat rentan terhadap subjektivitas," tulis para pemohon dalam berkas permohonannya.

Minta Ada Kriteria 'Pemberhentian Dengan Hormat'

Dalam dokumen permohonan itu, para pemohon menyinggung dinamika ketatanegaraan terkini terkait wacana pemakzulan Gibran dari kursi Wakil Presiden RI yang sempat bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Belakangan, Gibran memilih berhenti sehingga proses di parlemen tidak dilanjutkan. Para pemohon mempertanyakan alat ukur yuridis yang dipakai untuk menentukan status pemberhentian dalam peristiwa ketatanegaraan semacam itu.

Apakah situasi demikian dapat dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, mengingat tidak ada instrumen hukum yang mengatur batasannya secara rinci?

Dalam petitum-nya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Para pemohon menghendaki adanya penjelasan lebih terperinci mengenai kondisi yang termasuk pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Mereka mengusulkan kriteria pemberhentian dengan hormat dibatasi pada: meninggal dunia; mengundurkan diri secara sukarela dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; diberhentikan akibat perampingan atau alasan non-pelanggaran.

Sementara itu, pemberhentian tidak hormat diusulkan berlaku jika terkait tindak pidana baik kejahatan jabatan atau pidana berencana dengan ancaman pidana minimal 2 tahun, melanggar sumpah atau janji jabatan, dan melakukan perbuatan tercela.

Melalui gugatan ini, para pemohon berharap terdapat batasan hukum yang lebih tegas sehingga pemberian hak pensiun kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden tidak semata-mata bergantung pada keputusan politik.

Kepastian Status Hukum Menjadi Dasar Administrasi Pensiun

King Faisal Sulaiman

Status pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden (wapres), baik secara hormat maupun tidak dengan hormat memiliki dampak terhadap hak dan fasilitas negara yang bakal diterima.

Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), King Faisal Sulaiman, menjelaskan bahwa Pasal 6 UU No. 7/1978 mengatur hak pensiun bagi presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Besaran pensiun pokok tersebut ditetapkan sebesar 100% dari gaji pokok terakhir setiap bulan seumur hidup (besaran pensiun pokok sekitar Rp20,16 juta per bulan).

Selain gaji pokok, Pasal 7 mengatur hak lain meliputi tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan, biaya rumah tangga terkait penggunaan air, listrik, telepon dan biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden atau wapres dan keluarganya.

Sementara itu, Pasal 8 mengatur penyediaan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta kendaraan milik negara dengan pengemudi bagi mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.

King menambahkan bahwa penjelasan Pasal 6 juga memberikan landasan mengenai pemberhentian dengan hormat yakni apabila tidak ditetapkan secara tegas oleh MPR bahwa pemberhentian tersebut tidak dengan hormat.

Berdasarkan ketentuan umum dan pemahaman administratif, pemberhentian secara tidak hormat atau melalui pemakzulan oleh MPR mengakibatkan mantan pejabat tidak berhak menerima uang pensiun serta berbagai fasilitas negara.

Namun, ada syarat administratif yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum Gibran mendapatkan hak pensiun, yakni surat keputusan presiden yang diterbitkan melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Harus Mempertimbangkan Lama Masa Jabatan

Achmad Nur Hidayat

Pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, justru mempertanyakan aturan pensiun wapres yang tidak memperhitungkan lama masa jabatan.

Menurut Achmad, UU No. 7/1978 yang mengatur bahwa mantan wapres berhak menerima pensiun sebesar 100% dari gaji pokok terakhir merupakan hal yang rancu.

“Persoalan mendasarnya adalah sistem pensiun tidak membedakan pengabdian dua tahun dengan lima tahun,” kata Achmad dalam keterangannya, Jumat, 13 November 2026.

Berdasarkan gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20,16 juta per bulan, Gibran berpotensi menerima pensiun dengan nominal tersebut setiap bulan apabila memenuhi ketentuan pemberhentian dengan hormat.

Achmad menilai perlindungan bagi mantan pejabat negara memang diperlukan. Namun, pemberian hak pensiun tetap harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemampuan keuangan negara.

“Penghargaan negara tetap harus memiliki ukuran proporsionalitas dan kemampuan pembiayaan yang masuk akal,” ujarnya.

Selain itu, Achmad juga mempertanyakan kewajaran pemberian hak pensiun yang sama kepada pejabat dengan masa pengabdian berbeda, sementara masih banyak masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.

“Apakah wajar masa jabatan yang berbeda menghasilkan hak pensiun pokok yang sama, sementara jutaan rakyat masih berjuang memperoleh penghasilan dan perlindungan sosial yang layak?”tuturnya.

Baca Juga: MPR Ubah Jadwal Sidang Paripurna demi Ikuti Keinginan Presiden

Untuk itu, Achmad mendorong pemerintah dan DPR merevisi UU No. 7/1978. Dia mengusulkan agar formula pensiun pejabat negara turut mempertimbangkan masa pengabdian.

“Formula pensiun dapat dikaji mempertimbangkan masa pengabdian tanpa mengabaikan tanggung jawab konstitusional,” tegasnya.

Senada, King menyebut penentuan hak pensiun perlu memperhatikan status pemberhentian serta ketentuan hukum yang menjadi dasar pemberian fasilitas negara. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance