
Oleh Didik J. Rachbini, tokoh Partai Amanat Nasional (PAN) yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2004-2009. Kini menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina dan aktif sebagai ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
Negara (penguasa) yang masuk terlalu dalam di dunia usaha bisa menimbulkan komplikasi, yang bisa menyebabkan ekonomi mandeg.
Praktik ekonomi dimana negara yang terlalu “berkuasa” di dalam dunia usaha, maka kebijakan yang dilakukan hanya akan mengulangi sistem sosialisme terpusat.
Jika Indonesia melakukan hal yang sama dimana negara (penguasa) masuk ke alam dunia usaha maka ekonomi akan menuju ke titik pertaruhan risiko ekonomi politik yang cukup barat dan bahkan fatal.
Pemimpin di negara sosialis komunis punya persepsi teoritis ideologis bahwa pasar bebas dan swasta adalah biang kerok kesenjangan.
Demi rakyat dan semboyan keadilan ekonomi maka negara harus berperan besar dalam ekonomi dan mengambil alih aktivitas ekonomi.
Dalam pengalaan negara sosialis yang gagal, politbiro menjalankan ekonomi dengan keyakinan ekonomi berjalan lebih adil. Politbiro juga yakin dapat mendistribusikan gandum, beras dan kebutuhan pokok rakyat dari pusat ke daerah.
Ketika dijalankan maka aktivitas ekonomi dan distribusi bahan pokok melalui politbiro tersebut macet di tengah dan tidak mengucur ke rakyat bawah. Macet di tengah artinya korupsi di politbiro. Akhirnya semua negara sosialis komunis bangkrut.
Negara Ambil-alih Bisnis Swasta

Selama setahun terakhir ini satu per satu negara mengambil alih aktivitas ekonomi, yang sebelumnya dilakukan oleh swasta.
Pola seperti ini diyakini harus berjalan dengan ideologi etatisme dimana negara harus berperan besar tetapi pada akhirnya akan menghadapi paradok kritis.
Dalam perspektif dan analisis Ekonomi Politik, kegagalan perencanaan negara yang serba besar dan terpusat dan negara (penguasa) masuk terlalu dalam di dunia usaha, maka birokrasi dan aparatnya cenderung menjadi ancaman bagi dunia usaha, pasar dan ekonomi secara keseluruhan.
Sekarang negara (penguasa) melakukan tindakan menyita banyak perusahaan swasta secara langsung, tidak melalui proses hukum. Aset-aset tersebut disita oleh negara karena berbagai alasan karena melanggar hukum, demi keadilan, dan demi rakyat.
Logika yang mendasarinya adalah perubahan ideologis bahwa swasta sudah terlalu bangak mengambil sumber daya negara dan mengabaikan pasal 33 konstitusi.
Perspektif kebijakan seperti ini landasannya adalah bahwa kepemilikan swasta yang besar dianggap sebagai eksploitasi dan sumber ketimpangan. Negara ingin mengambil aktivitas ekonomi tersebut untuk menghilangkan dominasi para kapitalis besar.
Negara kemudian berperan besar dalam produksi dan distribusi yang direncanakan oleh presiden secara terpusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Partai berkuasa dan birokrasi negara diberi kewenangan mengalokasikan sumber daya.
Keadilan ekonomi diharapkan tercapai melalui distribusi yang dikendalikan negara. Tapi asumsi ini mengandung paradoks yang merupakan indikasi kegagalan.
Keberadaan Entitas Swasta Dijamin Hukum

Swasta ada dalam domain privat dimana keberadaannya dijamin hukum. Konstitusi juga melindungi setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun--termasuk negara.
Jika ada kesalahan dan kelalaian privat, maka negara bisa mengambil tindakan secara adil melalui hukum yang sah, bukan tindakan yang sewenang-wenang.
Tindakan mengambil perusahaan-perusahaan tersebut didasarkan pada persepsi ideologi realisme, yang berbeda dengan ideologi sosialisme seperti dalam pasal 33.
Ideologi realisme tersebut didasarkan pada pandangan bahwa di luar kekuasaan dan luar negara ada ancaman sehingga negara harus bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan terus mengejar kekuasaan (power) demi bertahan hidup.
Peranan negara sebagai aktor otomatis menjadi sangat besar dan berkuasa. Negara cenderung menjalankan kewenangan tanpa batas sehingga dengan mudah masuk ke dunia usaha, hak privat.
Ini bukan membela swasta yang melanggar hukum tetapi hukum dan demokrasi perlu ditegakkan di dalam menjalankan kebijakan ekonomi.
Baca Juga: Anomali Kebijakan Moneter: Suku Bunga Naik, Permintaan Domestik Dikorbankan
Tindakan negara (penguasa) yang berusaha mewujudkan keadilan ekonomi dengan dominasi yang berlebihan dan masuk ke dalam dunia usaha dengan mengambil alih banyak aktivitas ekonomi dapat menghadapi paradoks besar.
Kekuasaan ekonomi dan aset bisa dengan mudah terkonsentrasi di tangan negara, tetapi tak otomatis bisa mencapai kesejahteraan rakyat.
Alih-alih menghilangkan ketimpangan, sistem tersebut berisiko menciptakan kelas penguasa baru yang menguasai distribusi sumber daya.
Kritik ini tidak bisa diartikan membenarkan korupsi, bisnis ilegal dan penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian swasta besar, yang sering disebut oligarki.
Tetapi, kebijakan yang dilakukan dengan cara menghilangkan dasar-dasar rasional dari ekonomi mengandung paradoks yang beresiko dan sangat berbahaya.
Ini bisa menjadikan ekonomi terpuruk, mandeg dan mundur menjadi negara miskin. Paradoksnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk mengoreksi ketidakadilan ekonomi justru dapat menghancurkan sumber-sumber kesejahteraan itu sendiri.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance