Jakarta, The Stance – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diminta meninjau ulang jadwal sidang paripurna dengan agenda pemilihan calon wakil presiden (wapres) pada 9 Desember 2026.

Sebab, mengacu pada peraturan perundang-undangan, jika sidang digelar pada tanggal tersebut, batas pengiriman dua nama calon wakil presiden oleh presiden ke MPR seharusnya jatuh pada 19 November 2026 bukan 25 November 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani seusai rapat gabungan yang membahas jadwal pemilihan cawapres, 16 November lalu, mengatakan bahwa tenggat penyerahan nama cawapres dari Presiden maksimal pada 25 November 2026.

Dengan kata lain, MPR menghitung 14 hari sebelum sidang 9 Desember, termasuk hari libur di dalamnya. Sejumlah pengamat hukum tata negara menilai paripurna pemilihan wakil presiden pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah.

Pakar pun menyarankan supaya jadwal sidang paripurna melantik wapres baru yang sebelumnya ditetapkan Rabu 9 Desember 2026 diundur supaya sesuai dengan konstitusi yang ada.

Dua Nama Cawapres Disetor 25 November 2026

Prabowo - Gibran

Ketua Tim Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto (Pacul) memastikan Presiden Prabowo Subianto akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) ke MPR RI pada Rabu 25 November 2026 mendatang.

"Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November," kata Bambang Pacul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 November 2026.

Pimpinan MPR RI akan menerima kehadiran Presiden Prabowo dengan kehormatan penuh. Selain pimpinan MPR, ada pimpinan fraksi hingga alat kelengkapan dewan (AKD) MPR dalam agenda tersebut.

"Kami semua akan menerima di ruang delegasi, di ruang rapat, ruang rapat gabungan itu dengan kehormatan penuh," ungkapnya.

Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR RI, Benny K Harman turut menegaskan Presiden Prbowo bakal menyerahkan dua nama tersebut langsung ke MPR. "Tanggal 25 itu Bapak Presiden bakal menyerahkan dua nama itu ke pimpinan majelis."

Menurut dia, ketentuan soal waktu pelaksanaan paripurna pemilihan dan pelantikan wapres juga telah diatur dalam Peraturan MPR No. 1/2024 tentang Tata Tertib.

Pasal 136 ayat 1 menyebutkan, Presiden paling lambat harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden dua pekan sebelumnya. Jika dihitung mundur 14 hari sebelum 9 Desember, dua nama usulan cawapres harus diterima Rabu, 25 November.

"Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR", ujarnya.

Aturan 14 Hari Kerja Jadi Persoalan

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI Titi Anggraini menyebut tenggat waktu Presiden Prabowo mengusulkan dua nama cawapres ke MPR jatuh pada 19 November 2026.

Secara aturan, Prabowo wajib menyerahkan dua nama cawapres ke MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

Peraturan soal tenggat pengiriman calon itu disebutkan dalam UU No. 17/2014 tentang MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DPR Daerah (DPRD) dan Peraturan MPR No. 1/2024 tentang Tata Tertib (Tatib) MPR.

Berdasarkan Pasal 46 Ayat 2 UU MD3, Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden (cawapres) beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR pemilihan cawapres.

Begitu pula dalam peraturan turunannya, Tatib MPR. Pada Pasal 136 Ayat 1 disebutkan, Presiden mengusulkan dua cawapres beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.

Titi menjelaskan hari yang dimaksud dalam UU MD3 ataupun Tatib MPR tersebut adalah hari kerja. Ini seperti ditegaskan pada Pasal 1 Angka 9 UU MD3 serta Pasal 1 Angka 22 Tatib MPR.

Dengan demikian, jika sidang digelar pada 9 Desember, tenggat 14 hari kerja pengiriman cawapres oleh Presiden Prabowo Subianto jatuh pada Kamis (19 November), bukan pada Rabu (25 November).

Baca Juga: MPR Ubah Jadwal Sidang Paripurna demi Ikuti Keinginan Presiden

Titi mencermati kemungkinan kekeliruan MPR dalam menghitung tenggat penyerahan nama cawapres itu. Maka, jadwal sidang pemilihan cawapres perlu disesuaikan jika memang Presiden hendak menyerahkan dua usulan cawapresnya pada 25 November.

Menurutnya, hal ini menjadi ujian perdana ihwal kepatuhan prosedural oleh pemerintah dan parlemen. Titi menekankan merujuk pada dua aturan tersebut, 'hari' yang dimaksud dalam hal ini merupakan hari kerja.

"Di Pasal 1 angka 9 Undang-Undang MD3, di ketentuan ketentuan umum didefinisikan hari adalah hari kerja," ucap dia.

Titi yang juga Dewan Pembina Perludem ini mengingatkan bahwa Gibran berhenti dari jabatannya sebagai wapres karena dipicu persoalan menyangkut kepatuhan terhadap persyaratan prosedural dan kelengkapan dokumen.

Pengalaman tersebut semestinya menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara negara agar setiap proses politik dijalankan dengan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap hukum.

Untuk itu, Ia pun mengingatkan agar persoalan serupa ini tidak terulang lagi ke depannya, salah satunya dengan tertib secara prosedural.

"Kebayang nggak, kalau misalnya itu baru diajukan 25 November, buat apa ada Undang-Undang MD3? Buat apa ada Tatib MPR? Jadi dari sini, masa kita harus mengulangi lagi problem ketidakpatuhan prosedural," ucapnya.

Berpotensi Tidak Sah, Mahfud Usul Paripurna Pemilihan Wapres Diundur

Mahfud MD

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD berpendapat bahwa rencana pelaksanaan paripurna pemilihan wapres baru pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah.

Ia mengatakan status hukum itu terjadi karena hingga Kamis 19 November 2026 malam, Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama usulan cawapres yang akan dipilih di Paripurna.

"Jika sampai kemarin jam 00.00 [WIB], Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," ujar Mahfud dalam unggahannya di Instagram, Jumat 20 November 2026.

Mahfud juga merujuk pada ketentuan tenggat 14 hari penyerahan dua nama cawapres sebelum tanggal 9 Desember yang telah ditetapkan MPR. Namun, Mahfud menggarisbawahi, tenggat waktu 14 hari itu mengacu pada hari kerja, bukan 14 hari kalender.

"(Ternyata) di dalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah "hari kerja", bukan hari kalender," katanya.

Oleh sebab itu, Mahfud menyarankan agar jadwal pelaksanaan Paripurna pada 9 Desember diundur, sebab hingga kini Presiden belum menyerahkan dua nama ke MPR.

"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," katanya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance