Jakarta, The Stance – Sertifikasi tanah tidak serta merta menjadi kunci keberhasilan mengatasi persoalan agraria di Indonesia, terbukti dari masih banyaknya sengketa pertanahan. Kepastian seputar data pencatatan masih menjadi tantangan utama agraria.
Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia berada di angka 0,68. Sementara berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN), angkanya berada di 0,41.
Di sisi lain, konflik agraria masih sangat marak. Sepanjang 2025, terjadi 341 letusan konflik agraria dengan luas areal sekitar 914.574 hektare dan berdampak terhadap 123.612 keluarga.
Konflik paling banyak terjadi di sektor perkebunan, infrastruktur, pertambangan, properti, kehutanan, dan militer. Artinya, konflik agraria bukan persoalan insidental, melainkan berkaitan dengan persoalan struktural penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Majelis Pakar KPA Iwan Nurdin menegaskan persoalan pertanahan harus dilihat dari perspektif hak dasar manusia meliputi hak atas tempat tinggal, hak atas pangan dan hak atas lingkungan hidup.
"Karena itu, persoalan tanah tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administrasi atau komoditas ekonomi,” kata Iwan dalam diskusi bertajuk ‘Melihat Lebih Dekat Tata Kelola Pertanahan dalam Mendorong Ekonomi Nasional' di Jakarta, Rabu (18/11).
Ia berharap terbitnya Undang-Undang (UU) No. 10/2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi angin segar dan harapan ke depan dalam mengatasi ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.
Tiga Hal Penting dan Tiga Masalah Utama Agraria

Menurut Iwan, terdapat tiga pilar penting dalam tata kelola pertanahan, yakni kepastian hak, keadilan dalam struktur penguasaan tanah, serta pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan.
Kepastian hak tidak cukup hanya ditandai dengan keberadaan sertifikat. Negara harus memastikan objek tanah, subjek pemegang hak, batas bidang, serta riwayat perolehan dan penguasaannya dapat ditelusuri.
Iwan menyebut ada tiga kegagalan belum tercapainya reforma agraria.
Pertama, integrasi data pertanahan, tata ruang, dan perizinan di Indonesia masih lemah. Data yang tersebar di berbagai lembaga tidak saling terhubung dan dapat membuka ruang terjadinya tumpang tindih klaim maupun ketidakjelasan status tanah.
Kedua, kegagalan kelembagaan, terutama di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat menghadapi persoalan klaim hak tanah yang saling bertentangan atau tumpang tindih, tidak seharusnya penyelesaian hanya diarahkan melalui pengadilan.
“Kalau ada dua sertifikat yang saling bertentangan, jangan kemudian masyarakat hanya disuruh berperkara ke pengadilan. Lembaga pertanahan juga harus bisa menjelaskan bagaimana riwayat tanah itu, bagaimana proses penerbitannya,” tegas Iwan.
Ketiga, redistribusi yang belum berjalan dengan baik. Iwan berpendapat, reforma agraria seharusnya berfokus pada pembagian tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah.
Hal ini yang kemudian menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui UU No. 10/2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan pada September lalu.
Sengketa Tanah Berdampak Juga ke Ekonomi Makro

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai semakin banyaknya persoalan agraria dan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia dapat berimplikasi terhadap sektor ekonomi.
Ketidakpastian dalam tata pengelolaan tanah berpotensi menghambat investasi, menahan pembangunan, menghilangkan kesempatan kerja, serta membuat aset yang seharusnya produktif justru terbengkalai.
“Penguasaan lahan oleh segelintir kalangan menyebabkan akses terhadap ekonomi jadi sulit. Selain itu, biaya kerugian dari lahan yang tertidur seperti aset yang mangkrak, pajak hilang, produktivitas kerja tertahan,” ujar Nailul.
Reforma agraria harus dipahami sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan tanah, bukan sekadar bagi-bagi sertifikat. Legalitas tanah tak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan jika tak termanfaatkan akibat ketakpastian hukum.
“Legalisasi tanah saja tidak cukup. Setelah masyarakat mendapatkan kepastian hak, harus ada upaya agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai ekonomi,” paparnya.
Nailul menambahkan, ketidakpastian hukum pertanahan dapat menciptakan kerugian ekonomi yang jauh lebih luas daripada nilai tanah yang sedang disengketakan.
Tanah yang tak bisa dimanfaatkan karena konflik kepemilikan berpotensi menghambat pembangunan, kegiatan usaha, dan investasi. Padahal, aktivitas itu bisa menciptakan lapangan kerja dan memberikan efek ganda bagi perekonomian di sekitarnya.
Pemerintah juga berpotensi kehilangan penerimaan dari pembatalan aktivitas ekonomi. Karena itu, penyelesaian konflik pertanahan semestinya tidak hanya dipandang sebagai urusan administratif melainkan juga urusan hukum.
Sengketa Lahan Bahkan di Ibu Kota

Meski sudah ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), karut marut penguasaan lahan di Indonesia masih marak, bahkan di Ibu Kota. Salah satunya, terjadi antara PT Surya Prima Pratama (SPP) dengan PT Graha Metropolitan Nuansa (GMN).
Kuasa hukum PT Surya Prima Pratama (SPP), Muchibi SH, MH membagikan kisah sengketa tanah seluas 5.700 meter persegi, di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 68, Jakarta yang telah berlangsung selama 36 tahun dan belum putus juga hingga saat ini.
SPP mengeklaim tanah itu menurut Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor 24 dan Nomor 25, yang berkaitan dengan Girik C 778 Persil 20 D2 seluas sekitar 4.500 meter persegi dan Girik C 530 Persil 21 D1 seluas sekitar 1.200 meter persegi.
Namun, GMN juga mengeklaim hak atas tanah yang dikaitkan dengan Girik C 778. Menurut penjelasan Muchibi, klaim perusahaan merujuk pada Persil 18 B D2 yang disebut berada di kawasan Jalan Senopati.
Perbedaan nomor persil tersebut menjadi salah satu titik penting dalam sengketa. Sebab, kesamaan nomor girik tidak otomatis membuktikan bahwa dua pihak sedang mengeklaim bidang tanah yang sama.
Selain itu, PT SPP menegaskan telah memiliki bukti Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lahan di koridor Jalan Jenderal Sudirman Kavling 63–68.
Izin tersebut diyakini sebagai bentuk persetujuan dan penguatan tentang status hak atas lahan tersebut dari pemerintah daerah. Namun, bukti tersebut ternyata tak menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, sengketa penguasaan lahan ini masih berlanjut.
Baca Juga: UU Reforma Agraria, Harapan Bersejarah Akhiri Ketimpangan Penguasaan Tanah
SPP kini menggugat GMN dan BPN Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk memperoleh kepastian mengenai status tanah di Sudirman Kavling 68.
Dalam gugatan terbarunya, PT SPP menyampaikan bukti tambahan yakni pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tetap dilakukan sejak 1996 hingga 2026.
Nilainya pada awalnya sekitar Rp300 ribu-Rp400 ribu dan terus naik hingga pada 2006 mencapai Rp1,6 miliar.
"Bagi kami, pembayaran PBB tersebut menjadi salah satu bukti pendukung bahwa PT SPP secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan atas objek tanah yang disengketakan,” jelas Muchibi.
Dalam gugatan perkara tersebut, PT SPP mengajukan total kerugian materiil dan immateriil mencapai Rp86 miliar ditambah bunga sebesar 2% setiap bulan sampai perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.
Oleh karena itu, Majelis Pakar KPA Iwan Nurdin menegaskan bahwa ukuran keberhasilan reforma agraria bukan semata-mata berapa banyak sertifikat yang diterbitkan atau berapa luas tanah yang dibagikan.
Ukurannya adalah apakah negara mampu menjamin hak masyarakat, mengurangi konflik, memperbaiki distribusi tanah, dan memastikan sumber daya agraria memberikan manfaat bagi kesejahteraan bersama. (adv)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance