Jakarta, The Stance – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis 12 November 2026 siang, mengakhiri spekulasi mengenai kelanjutan jabatannya.
Sebelumnya, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu didesak mundur setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terpisah bulan lalu yang menyatakan ijazahnya tak memenuhi syarat pemilu.
Menindaklanjuti pengunduran diri Gibran tersebut, MPR akan menggelar rapat gabungan pada Jumat 13 November 2026 untuk membahas jadwal paripurna pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran.
MPR memiliki waktu 60 hari hari untuk menunjuk wakil presiden baru.
Gibran: Keputusan Mundur Tak Berkaitan dengan Ijazah
Melalui keterangan video yang tayang di Youtube Sekretariat Wakil Presiden, Gibran menyatakan keputusannya mundur dari jabatan Wakil Presiden RI bukan karena polemik ijazahnya.
Ia menegaskan dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan.
"Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan," kata Gibran dalam keterangan video, Kamis 12 November 2026.
Ia berharap ke depan tidak ada hal seperti itu. Demokrasi menurutnya perlu ditata lebih baik, begitu juga administrasi pemerintah harus bisa memberi kepastian.
"Karena masa depan Indonesia bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi yang akan memimpin esok hari," kata Gibran.
Gibran menyatakan keputusan mundur dari jabatan Wapres diambil setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran. Ia mengatakan keputusan itu juga diambil karena kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia.
"Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik," ujarnya.
Tak Terkait Ijazah tapi Juga Tak Terkait Kinerja
Gibran juga menepis keputusan mundur atas ketidaksanggupannya mengemban tugas sebagai wakil presiden RI. Namun, agar pemerintahan lebih tenang dan fokus kepada rakyat.
"Keputusan untuk berhenti ini juga bukan pernyataan sikap ketidaksanggupan, justru sebuah langkah besar yang harus saya tempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah sehingga dapat melangkah jauh ke depan," ungkapnya.
Setelah menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR, Gibran kembali ke Istana Wapres, Kebon Sirih Jakarta. Ia disambut stafnya dan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai tim relawan Gibran.
Mereka berusaha mendekati Gibran, menyalaminya hingga mengajak foto bersama. Sebagian relawan mengaku datang ke Istana Wapres untuk memberikan dukungan kepada Gibran.
Pada Kamis (12/11) malam, usai acara perpisahan, relawan dan pegawai berbaris di selasar Istana Wapres untuk bersalaman dengan Gibran.
Nama Gibran sempat delu-elukan sejumlah relawan pendukungnya. Gibran lalu naik ke mobil Toyota Innova hitam untuk meninggalkan Istana Wapres terakhir kalinya.
Bantah Gibran, Prabowo Sebut Pengunduran Diri Terkait Ijazah
Sekitar tiga jam setelah menyerahkan surat pengunduran diri di MPR, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Negara, Jakarta. Hadir pula dalam pertemuan itu pimpinan MPR, DPR, serta beberapa menteri.
Menanggapi pengunduran diri Gibran, Prabowo menjelaskan bahwa Gibran telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai wapres pada Kamis 12 November 2026 pagi, sebelum menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR.
Membantah Gibran, Prabowo bilang mundurnya Gibran terkait dengan sistem dan pemenuhan syarat pendidikan. "Keputusan ini diambil berkaitan dengan adanya perbedaan sistem pendidikan luar negeri dengan sistem pendidikan di Indonesia," ujarnya.
"Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia," tambahnya.
Prabowo mengatakan putusan hukum menyebutkan ada ketidaksesuaian pemenuhan syarat pendidikan Gibran terhadap sistem konstitusional Indonesia.
"Di sisi lain, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan di dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita," jelasnya.
Meski dengan berat hati, kata Prabowo, dia menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah diambil.
"Bagi saya, beliau menunjukkan sikap ksatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan," ujarnya.
Jokowi: Jabatan itu Sementara
Sementara itu, Jokowi mengatakan telah membahas keputusan penguduran diri tersebut bersama Gibran sebelumnya. Dia menilai jabatan adalah sesuatu yang bersifat sementara dan merupakan hal yang lumrah dalam dinamika pemerintahan.
"Ya, dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa," ujarnya di Solo, Kamis, 12 November 2026.
Jokowi menyatakan telah menyampaikan pesan tersebut kepada Gibran, sekaligus menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintahan Prabowo.
"Jadi, saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara dan kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak," katanya.
Poin soal kepentingan rakyat ini sejalan dengan pernyataan Prabowo ketika menyatakan apresiasinya kepada Gibran yang banyak membantunya dalam dua tahun terakhir, termasuk saat kampanye pilpres.
"Beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan dari wakil presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia," ujarnya.
Prabowo menyatakan akan terus memberikan dukungan dan berdoa untuk Gibran. "Semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberi kekuatan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini."
Disinggung terkait langkah politik yang akan diambil Gibran selanjutnya setelah resmi melepaskan jabatan, Jokowi mengaku belum mengetahuinya. "Ya, enggak tahu, kan belum resmi," ujarnya.
Siapa Wapres Pengganti Gibran?
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Azasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut proses pengisian jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2026.
Tahapan pengisian kursi wapres akan dimulai setelah MPR mengirimkan surat kepada presiden, yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk menyiapkan surat dan menggelar rapat terkait kekosongan jabatan tersebut.
Setelah menerima surat dari MPR, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan 2 nama calon wapres. Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih dan menetapkan wapres pengganti.
"Kalau MPR sudah mengirim surat kepada presiden, maka presiden punya waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 12 November 2026.
Menurut Yusril, Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR. Namun, Presiden juga dapat mempertimbangkan aspirasi partai politik pendukung pemerintah sebelum menentukan nama yang akan diajukan.
"Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu," jelasnya.
Prabowo dapat berkonsultasi dengan pihak mana pun dalam menentukan calon pengganti Gibran, kata Yusril. Meski, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.
Nantinya, proses pencalonan tetap perlu memerhatikan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) No. 17/2014 tentang MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DPR Daerah (DPRD)--yang sering disingkat UU MD3.
Baca Juga: Perlawanan Gibran demi Kuasa: Coba Bertarung di PTUN Meski Kans Kecil
Dalam hal ini, calon wapres pengganti Gibran harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024.
“Jadi, calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3,” tuturnya.
Sementara itu, soal kemungkinan Prabowo mengajukan kader Partai Gerindra sebagai calon pengganti Gibran, Yusril menyebut hal itu tidak menjadi persoalan. Sebab, Gerindra merupakan salah satu partai pengusung utama Prabowo dalam Pilpres 2024.
“Sudah barang tentu partai Bapak Presiden sendiri merupakan partai pengusung. Bahkan, partai pengusung utama. Jadi, tidak ada larangan apapun sekiranya beliau mengajukan calon dari partai Pak Presiden sendiri,” jelas Yusril. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
