Impor KRL Bekas dari Jepang Dibatalkan, Siap-Siap Gerbong Makin Sesak

Jakarta, The Stance – PT Kereta Api Indonesia (KAI) membatalkan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang setelah menemukan sejumlah risiko terkait usia dan kondisi armada.

Di tengah keputusan tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta KAI segera memenuhi kebutuhan delapan rangkaian kereta rel listrik (KRL) tambahan untuk meningkatkan layanan transportasi masyarakat.

Kementerian Perhubungan juga menekankan pengadaan armada harus memastikan masyarakat memperoleh layanan kereta yang memenuhi standar keselamatan.

Keputusan pembatalan impor KRL bekas dari Jepang ini tentu saja membuat kecewa pengguna KRL yang selama ini harus merasakan gerbong sesak dan armada terbatas.

Sebagai catatan, kenaikan jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) tak sebanding dengan tambahan armada. Keluhan demi keluhan soal sesaknya gerbong pada jam sibuk terus mengemuka dari tiap-tiap jalur kereta.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, keputusan pembatalan impor diambil setelah tim perusahaan melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi kereta di Jepang.

Hasil evaluasi menunjukkan, rata-rata usia kereta telah mencapai 28 tahun, sehingga menimbulkan pertimbangan terkait keselamatan, keberlanjutan pemeliharaan, dan risiko kelelahan material pada struktur kereta.

"Rata-rata umurnya 28 tahun. Nah, dengan pertimbangan 28 tahun ini kita melihat lagi, satu seperti yang saya sampaikan tadi, perintah kita itu adalah safety, safety, safety," ujar Bobby dalam keterangannya, Selasa 10 November 2026.

Menurut Bobby, KAI mengelompokkan kereta berusia 10 tahun sebagai armada yang masih muda, 20 tahun sebagai separuh baya, dan lebih dari 20 tahun sebagai kereta tua.

Dengan rata-rata usia mencapai 28 tahun, KRL bekas Jepang dinilai kurang ideal untuk kebutuhan operasional jangka panjang. Ia menegaskan penambahan kapasitas angkut tidak boleh mengorbankan keselamatan penumpang.

"Jangan sampai faktor safety ini terabaikan karena kita hanya mau mengangkut volume. Itu bahaya," kata Bobby.

Sebagai alternatif impor KRL bekas, KAI berencana mengadakan 23 rangkaian kereta baru dalam 2-3 tahun mendatang. "Banyak, jadi ada 8 yang urgent, kemudian total 23 trainset. Kita akan percepat 2-3 tahun, 23 trainset baru," ucapnya.

Pengadaan tersebut akan melibatkan PT Industri Kereta Api (INKA), sekaligus membuka peluang kerja sama dengan produsen luar negeri. Dari rencana itu, delapan rangkaian menjadi prioritas untuk segera dipenuhi.

Sebelum membatalkan impor, KAI mempertimbangkan tiga opsi memenuhi kebutuhan armada, yakni mempercepat produksi kereta INKA, memperpanjang masa operasional kereta yang ada, dan impor KRL bekas dari Jepang--yang akhirnya dibatalkan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan keselamatan penumpang menjadi pertimbangan utama dalam pengadaan KRL, menyusul keputusan KAI membatalkan rencana impor KRL bekas dari Jepang.

Dudy mengaku belum membahas pembatalan impor tersebut bersama Direktur Utama KAI. Ia mengatakan pembahasan mengenai rencana pengadaan kereta masih perlu dilakukan bersama pihak terkait.

"Saya belum apa. Belum bicara sama KAI soal yang rencana mereka untuk mengimpor, kemudian tidak jadi," kata Dudy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 10 November 2026.

Menurut Dudy, pengadaan armada harus memastikan masyarakat memperoleh layanan kereta yang memenuhi standar keselamatan.

"Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik, sesuai dengan standar keselamatan," ucapnya.

Dudy juga menyinggung pertimbangan KAI untuk menggunakan produk industri dalam negeri. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari pemberitaan, KAI mempertimbangkan penggunaan kereta produksi INKA.

"Tapi kalau yang saya lihat di media, Dirut KAI menyampaikan bahwa menjadi pertimbangan untuk menggunakan produk INKA ya. Untuk memajukan industri dalam negeri," ujarnya.

Dudy menegaskan, kebutuhan delapan rangkaian KRL yang belum terpenuhi harus menjadi prioritas.

Baca Juga: Tragedi Bekasi Timur: Potret Kelam Sistem Keamanan Perkeretaapian Nasional

Pemerintah, kata Dudy, masih perlu membahas skema pengadaannya dengan mempertimbangkan kecepatan pemenuhan kebutuhan, standar keselamatan, dan keberlangsungan industri kereta nasional.

"Delapan (rangkaian KRL) itulah yang paling tidak harus segera dipenuhi sesuai dengan rencana yang sudah disetujui pada saat itu," ujar Dudy.

Dia menjelaskan, rencana pengadaan sebelumnya mencakup sekitar 30 rangkaian KRL. Sebanyak 11 rangkaian berasal dari China, sementara sebagian lainnya diproduksi di dalam negeri.

Namun, masih terdapat delapan rangkaian yang pengadaannya belum terselesaikan.

Kebutuhan penambahan kereta semakin mendesak seiring tingginya jumlah pengguna KRL Jabodetabek, yang mencapai 1,1 juta penumpang per hari pada semester pertama 2026.

Di sisi lain, rata-rata usia kereta yang dioperasikan KAI telah melampaui 41 tahun, sementara 13 rangkaian harus dikonservasi atau dipensiunkan sepanjang tahun ini.

Dudy meminta KAI memilih skema pengadaan yang paling cepat dan tepat untuk memastikan kebutuhan penumpang tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kualitas layanan.

"KAI harus melihat mana yang lebih cepat dan mana yang terbaik buat KAI. Tapi yang paling penting, kereta-kereta itu harus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi supaya masyarakat bisa mendapatkan layanan dengan kereta yang baik," ujarnya.

KAI Commuter mencatat mobilitas pengguna Commuter Line saat ini dari area penyangga menunjukkan peningkatan. Selama periode Januari hingga Oktober 2026 total pengguna mencapai 303.792.024 orang.

Saat ini, KAI Commuter mengoperasikan 22 trainset dengan susunan 8 kereta (SF8), 34 trainset dengan SF10, dan 33 trainset dengan SF12 di seluruh lintas. Ketiganya tersebut masih terus dioptimalkan guna melayani pengguna yang kian meningkat.

Pada Oktober 2026, KAI Commuter mencatatkan volume pengguna sebanyak 32.312.018 orang, meningkat 1,68% dibandingkan periode Oktober 2025 yang sebanyak 31.776.933 pengguna.

Baca Juga: DPR Minta Penegakan Hukum Tabrakan Kereta di Bekasi Tak Berhenti di Masinis

Data itu menjadi acuan KAI Commuter dalam melihat tingginya kebutuhan publik atas moda transportasi itu dan mempersiapkan apa saja yang dapat membantu pelayanan agar layanan semakin optimal.

Berdasarkan data statistik per bulan volume pengguna Commuter Line, dari Januari hingga Oktober tercatat sebanyak 303,79 juta orang, angka ini naik 5,7% dari tahun sebelumnya di angka 287,29 juta orang.

Peningkatan juga terjadi di masing-masing lintas Commuter Line, Januari-Oktober volume lintas Bogor di angka 133,78 Juta orang naik 4,8% dari tahun sebelumnya, lintas Cikarang di angka 74,88 juta orang naik 6,1%.

Sedangkan pada lintas Rangkasbitung tercatat sebanyak 68,09 juta orang atau naik 6,7% dari tahun lalu, dan pada lintas Tangerang sebanyak 24 juta atau naik 7,1% dari tahun sebelumnya.

Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Sumatera Selatan Joni Martinus menilai, KAI perlu mengantisipasi potensi penurunan kualitas pelayanan apabila kereta lama dipensiunkan sebelum rangkaian baru tersedia.

“Keputusan mengutamakan produk dalam negeri merupakan langkah strategis untuk memperkuat industri perkeretaapian nasional. Namun, kebutuhan armada KRL Jabodetabek mendesak,” ujar Martinus kepada The Stance.

Dia menilai, keterlambatan ketersediaan kereta baru ketika armada lama mulai dipensiunkan berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kapasitas angkut KRL yang dibutuhkan untuk melayani mobilitas penumpang di kawasan Jabodetabek.

“Dalam jangka pendek ini sangat berisiko mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Jika kereta lama dipensiunkan sementara kereta baru belum tersedia, maka kualitas pelayanan kepada masyarakat menurun,” kata Joni.

Oleh karena itu, menurut Joni, impor KRL bekas dari Jepang sebenarnya dapat menjadi alternatif sementara untuk menutup kekurangan rangkaian, sembari menunggu kesiapan pasokan kereta baru dari industri dalam negeri.

“Jadi impor kereta bekas dari Jepang merupakan solusi sementara yang tepat guna menutup kekurangan rangkaian KRL Jabodetabek sehingga dapat memenuhi kapasitas angkut,” ungkapnya.

Pembatalan impor KRL bekas dari Jepang membuat sejumlah komuter, sebutan bagi pengguna KRL Commuter merasa kecewa. Mereka menilai kebijakan itu belum menjawab kebutuhan mendesak akan tambahan kereta di tengah kepadatan penumpang.

Eki (42), pekerja kantoran yang setiap hari bepergian dari Depok ke Jakarta, mengeluhkan gerbong yang semakin sesak. Ia mengaku jarang mendapatkan rangkaian berisi 10 atau 12 kereta sehingga harus berdesakan, terutama pada jam sibuk.

"Akhir-akhir ini lebih padat, meskipun kita enggak naik (kereta) yang delapan gerbong", ujar Eki, Selasa 10 November 2026.

Kenaikan jumlah penumpang KRL tak sebanding dengan tambahan armada. Keluhan demi keluhan soal sesaknya gerbong di jam sibuk terus muncul dari tiap jalur kereta. Rangkaian 12 kereta saja terisi penuh. Apalagi yang kebagian rangkaian 8 kereta.

Kepadatan penumpang KRL Jabodetabek menjadi perhatian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dalam kondisi tertentu, jumlah penumpang dalam 1 gerbong bisa mencapai 480 orang atau setara kepadatan 8 orang per meter persegi.

Satu gerbong KRL memiliki panjang 20 meter dan lebar 3 meter, sehingga luasnya sekitar 60 meter persegi. Dengan kepadatan sekitar 8 orang per meter persegi, jumlah penumpang dalam satu gerbong dapat mencapai 400-an hingga sekitar 480 orang.

Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, terutama dari sisi kenyamanan dan keselamatan penumpang.

Menurut Rio, kepadatan hingga 480 penumpang dalam satu gerbong tentu bukan kondisi ideal, terutama ketika terjadi pada jam sibuk. "Penumpang membutuhkan ruang yang layak selama perjalanan," ujarnya.

Ia menilai kapasitas maksimal yang secara teknis masih dapat diangkut oleh kereta tidak seharusnya otomatis menjadi ukuran kenyamanan bagi penumpang.

Menurut Rio, operator perlu membedakan antara kapasitas teknis yang masih memungkinkan untuk mengangkut penumpang dengan kualitas layanan yang tetap memberikan rasa nyaman dan aman bagi konsumen.

Dengan semakin banyak masyarakat yang mengandalkan KRL untuk beraktivitas setiap hari, persoalan kepadatan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan layanan transportasi publik.

Selain kenyamanan, YLKI menyoroti aspek keselamatan. Kepadatan penumpang membuat ruang gerak di dalam gerbong semakin terbatas.

Kondisi ini menjadi semakin penting ketika terjadi situasi darurat yang mengharuskan penumpang bergerak atau keluar dari gerbong dengan cepat.

"Pada prinsipnya, pertumbuhan jumlah pengguna KRL harus diikuti peningkatan kualitas layanan," kata Rio. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance