Analisis: Mengapa Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Menurun Drastis Setahun Terakhir?

Jakarta, The Stance - Dalam dua tahun masa kepresidenannya, Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan popularitas yang cukup signifikan.

Data survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tren penurunan tajam tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerjanya.

Pada November 2025, angka kepuasan masih sangat tinggi di level 81,2%. Namun, angka itu terus merosot menjadi 66,4% pada Februari-Maret 2026, 51,1% pada Juli 2026, dan akhirnya hanya 44,5% pada survei 1–10 Oktober 2026.

Sebaliknya, proporsi responden yang merasa kurang atau tidak puas melonjak dari 16% menjadi 53,4%. Ini merupakan titik terendah sejak Prabowo menjabat.

Survei SMRC itu melibatkan 1.213 responden dengan margin of error sekitar ±2,9%. Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menjelaskan bahwa penurunan ini terutama dipicu persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Sebanyak 50,8% responden menilai kondisi ekonomi buruk, sementara 43,1% merasa situasi ekonomi memburuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Harga kebutuhan pokok yang tinggi menjadi keluhan utama, disusul isu korupsi dan kemiskinan.

Program unggulan pemerintahan Prabowo juga menjadi sumber ketidakpuasan.

Sekitar 62% responden tidak puas dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sempat diwarnai kasus keracunan pangan yang melibatkan puluhan ribu orang serta tuduhan tata kelola yang lemah.

Sementara itu, 71,4% meragukan keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Alih-alih meningkatkan popularitas Prabowo di mata publik, program-program tersebut justru membuatnya kurang diapresiasi. Ini semacam paradoks,” kata Deni Irvani.

Meskipun SMRC mencatat angka terendah, lembaga survei lain menunjukkan hasil yang lebih moderat, namun tetap meneguhkan tren penurunan.

Survei Poltracking Indonesia periode akhir September-Oktober 2026 mencatat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran di level 55,3% (turun dari 78,1% setahun sebelumnya), dengan kepercayaan publik masih relatif lebih tinggi di 64,8%.

Parameter Politik Indonesia (PPI) bahkan mencatat kepuasan terhadap kinerja pribadi Prabowo sebesar 65,2%.

Perbedaan angka ini mencerminkan metodologi dan penekanan pertanyaan yang berbeda, tetapi arah tren secara keseluruhan jelas: masa bulan madu pemerintahan telah berakhir.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini saling terkait.

Di bidang ekonomi, tekanan inflasi pada bahan pokok, kelangkaan subsidi energi di beberapa daerah, dan ketidakpastian pasar (termasuk ancaman reklasifikasi Morgan Stanley Capital International/MSCI dan pelemahan rupiah) memperburuk persepsi publik.

Di sisi politik, kritik terhadap ruang kebebasan sipil, penanganan aksi demonstrasi, serta persepsi otoritarianisme ikut berperan.

Krisis kabut asap dan kebakaran hutan-lahan yang melanda Sumatra dan Kalimantan sepanjang 2026, yang merupakan yang terparah dalam lebih dari satu dekade, semakin memperburuk citra pemerintah.

Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menggelar aksi besar-besaran di berbagai kota, menuntut penetapan status bencana nasional dan evaluasi prioritas anggaran.

Elektabilitas Prabowo dalam simulasi calon presiden juga ikut anjlok. Dalam survei SMRC Oktober 2026, elektabilitasnya hanya 9,8% dalam simulasi semi-terbuka 24 nama, jauh di bawah Dedi Mulyadi (35,5%) dan Anies Baswedan (10,3%).

Ini menandai perubahan drastis dari posisi dominan setahun sebelumnya. Pemerintah telah merespons dengan menekankan capaian pertumbuhan ekonomi, program sosial, dan upaya penanganan kebakaran.

Namun, hasil survei mengindikasikan bahwa pesan tersebut belum sepenuhnya tersampaikan atau diterima oleh publik luas.

Para pengamat menilai bahwa popularitas Prabowo yang awalnya tinggi, didukung warisan dukungan dari pemerintahan Joko Widodo dan janji-janji populisme, kini diuji oleh pelaksanaan kebijakan.

Baca Juga: RUU Perubahan Iklim Dibahas November, Jadi Payung Hukum Tunggal Isu Krisis Iklim

Ke depan, kemampuan pemerintahan untuk memperbaiki persepsi ekonomi, meningkatkan transparansi dan efektivitas program unggulan, serta menangani isu lingkungan secara lebih responsif akan menjadi kunci.

Penurunan approval rating ini tidak serta-merta berarti krisis legitimasi, tetapi menjadi sinyal penting bahwa ekspektasi publik terhadap kepemimpinan Prabowo semakin kritis.

Jika tren ini berlanjut tanpa koreksi kebijakan yang signifikan, tantangan politik di sisa masa jabatan dan menjelang pemilihan berikutnya bisa makin kompleks.

Prabowo memenangi pemilihan presiden karena mayoritas pemilih memiliki persepsi dialah orang yang tepat.

Kini, dia dan kabinetnya dihadapkan pada tugas untuk mengubah persepsi menjadi kepercayaan, melalui hasil konkret yang dirasakan masyarakat. (ipn)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance