Ijazah, Kekuasaan, dan Martabat Republik
Membaca polemik dokumen publik dengan pendekatan ontologi, epistemologi, aksiologi, teleologi, dan E-OAT (Ethics, Outcome, Accountability, Transparency) dalam Islam.
13 artikel ditemukan
Membaca polemik dokumen publik dengan pendekatan ontologi, epistemologi, aksiologi, teleologi, dan E-OAT (Ethics, Outcome, Accountability, Transparency) dalam Islam.
Dulu ia berdiri di podium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjelaskan kepada publik bagaimana koruptor diburu. Kini, ia berdiri di depan ruang pemeriksaan, membela mereka yang sedang diburu.
Wacana memasukkan karya jurnalistik ke revisi Undang-Undang Hak Cipta ((UUHC) muncul bagaikan fatamorgana oase yang menjanjikan cuan dari royalti dan melindungi karya jurnalistik. Namun di balik janji manis tersebut, tersimpan risiko sistemik.
Skema kuota hangus adalah model bisnis yang menghilangkan tak hanya hak kepemilikan, melainkan juga hak memilih (fleksibilitas) konsumen. Mereka tak bisa membeli sesuai kebutuhan, melainkan harus menyesuaikan diri dengan paket yang dirancang pelaku industri.
Sebuah model bisnis tak serta-merta bisa dicap ilegal hanya karena dianggap tidak menyenangkan bagi sebagian konsumen. Namun problem dari praktik kuota hangus adalah konsumen tidak bisa menolak kontrak produk yang kini dirasakan telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Sebagai seseorang yang berkartu anggota Partai NasDem, bekerja di lingkungan yang didominasi kader-kader Partai Gerindra. Jika ada yang pertama kali bergembira jika merger ini benar-benar terjadi, tentu adalah saya.
Secara konstitusional, wilayah udara di atas teritori Indonesia belum atau tidak pernah secara eksplisit dinyatakan sebagai bagian dari wilayah kedaulatan negara pada konstitusi kita, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dapat dinilai menguntungkan perwira tinggi (Pati) Polri yang tidak harus mengundurkan diri ketika mendapat tugas dari Presiden sebagai JPT utama dan JPT madya (jabatan struktural eselon 1 di pemerintah pusat).
Jika membaca perjalanan produk regulasi tersebut, maka pelaku utama dari problem ketidakpatuhan konstitusional yang melahirkan polemik polisi pada jabatan sipil sebenarnya adalah pembuat UU itu sendiri, yaitu pemerintah dan DPR.
Warga berdemo menolak proyek geothermal di Gunung Gede Pangrango berdalih bisa mengancam kelestarian air. Padahal, teknologi panas bumi tak mengambil air permukaan yang dipakai masyarakat. Warga di sekitar proyek adalah petani, yang mata pencahariannya bisa terganggu oleh proyek itu.
Memenangkan China yang jelas-jelas lebih mahal US$4,51 miliar dari penawaran Jepang merupakan tindakan merugikan keuangan negara secara nyata dan pasti. Dengan kurs Rp16.300 per US$, kerugian keuangan negara setara Rp73,5 triliun, belum termasuk dugaan markup senilai US$2 miliar.
Nilai strategis Kereta Cepat Jakarta-Bangun (KCJB) tidak hanya pada rute pertamanya, tetapi pada potensi pengembangannya: menghidupkan Bandara Kertajati, pengembangan wilayah & TOD (transit-oriented development), dan alih teknologi serta pembelajaran bagi insinyur nasional.