#perpol

Pemerintah Membangkang Putusan MK, Atur Rangkap Jabatan Polisi Hanya dengan PP

Putusan terbaru MK menegaskan penempatan polisi di jabatan sipil harus diatur dalam undang-undang. Tapi pemerintah membangkang dan ngotot cukup mengatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Hierarki perundang-undangan jadi kacau.

Polemik "Dwifungsi Polisi" & Putusan MK (2): MK Tak Jalankan Peran Optimal

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dapat dinilai menguntungkan perwira tinggi (Pati) Polri yang tidak harus mengundurkan diri ketika mendapat tugas dari Presiden sebagai JPT utama dan JPT madya (jabatan struktural eselon 1 di pemerintah pusat).

Polemik "Dwifungsi Polisi" & Putusan MK (1): Polisi Tak Sepenuhnya Salah

Jika membaca perjalanan produk regulasi tersebut, maka pelaku utama dari problem ketidakpatuhan konstitusional yang melahirkan polemik polisi pada jabatan sipil sebenarnya adalah pembuat UU itu sendiri, yaitu pemerintah dan DPR.