#jabatan sipil

Pemerintah Membangkang Putusan MK, Atur Rangkap Jabatan Polisi Hanya dengan PP

Putusan terbaru MK menegaskan penempatan polisi di jabatan sipil harus diatur dalam undang-undang. Tapi pemerintah membangkang dan ngotot cukup mengatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Hierarki perundang-undangan jadi kacau.

Membangkang Putusan MK, Kapolri Terbitkan Aturan Polisi Aktif Bisa Jabat di 17 Kementerian

Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan yang intinya anggota Polri aktif tak bisa lagi menduduki jabatan sipil di luar tugas kepolisian. Polri malah membuka jalan polisi aktif menjabat di 17 kementerian/lembaga. Perpol ini dinilai melampaui Putusan MK dan cederai semangat reformasi kepolisian.

MK Setengah Hati Larang Polisi Rangkap Jabatan Sipil

Putusan MK tidak melarang polisi merangkap jabatan sipil seluruhnya, hanya untuk jabatan sipil yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas polisi. Batasan jabatan yang 'tidak ada sangkut pautnya itu' yang masih kabur.

Pendulum Militerisme, Demiliterisasi & Tantangan Tata Kelola di Indonesia

Legitimasi dalam demokrasi berasal dari mandat rakyat, bukan sejarah pertempuran. Pemerintahan yang baik bukan sekadar mengenang jasa masa lalu, tapi juga membangun institusi yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Irjen Polisi Iqbal Jadi Sekjen DPD, Terang-terangan Langgar Undang-Undang

Pengangkatan M Iqbal menjadi Sekjen DPD menambah daftar panjang perwira polisi yang duduk di jabatan sipil. Masyarakat sipil menilai penempatan perwira Polri ini tidak hanya bermasalah dari sisi aturan perundangan, tapi juga dari sisi profesionalisme.