#rangkap jabatan

Membangkang Putusan MK, Kapolri Terbitkan Aturan Polisi Aktif Bisa Jabat di 17 Kementerian

Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan yang intinya anggota Polri aktif tak bisa lagi menduduki jabatan sipil di luar tugas kepolisian. Polri malah membuka jalan polisi aktif menjabat di 17 kementerian/lembaga. Perpol ini dinilai melampaui Putusan MK dan cederai semangat reformasi kepolisian.

MK Setengah Hati Larang Polisi Rangkap Jabatan Sipil

Putusan MK tidak melarang polisi merangkap jabatan sipil seluruhnya, hanya untuk jabatan sipil yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas polisi. Batasan jabatan yang 'tidak ada sangkut pautnya itu' yang masih kabur.

Turun Kasta Jadi Badan, Kementerian BUMN Berisiko Tumpang Tindih dengan Danantara

DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana status Kementerian BUMN diturunkan jadi badan. Perubahan ini berisiko menciptakan dualisme pengelolaan yang berujung pada inefisiensi dan pemborosan anggaran, atau kontraproduktif dengan tujuan revisi yang ingin BUMN jadi lebih efisien.

Koreksi Istana, MK Tegaskan Wamen Setara Menteri Tak Boleh Merangkap Komisaris

Hingga kini ada 30 wakil menteri (wamen), dari total 56 posisi wamen, yang merangkap jadi komisaris di sejumlah BUMN ataupun anak usaha BUMN. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wamen adalah seperti menteri, tak boleh merangkap jadi komisaris di BUMN dan perusahaan swasta.