#Komisi III

RUU Perampasan Aset Diproses Setelah 12 Tahun Mangkrak, Publik Harap Waspada

DPR mulai membahas RUU Perampasan Aset bersama Badan Keahlian DPR pada Kamis lalu (15/1/2026). Publik perlu memantau dan mengawal prosesnya, karena RUU tersebut memiliki kewenangan besar yang berisiko diwarnai penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik.

RUU KUHAP: Mengejar Waktu, Cenderung Mengorbankan Substansi

RKUHAP memberikan kewenangan tanpa batas pada penyidik, termasuk penyidik dari unsur TNI, memungkinkan tersangka "menolak" pendampingan hukum dan tak wajib didampingi pengacara. Pemerintah dan DPR ngotot mengesahkan RUU KUHAP akhir tahun, jelang implementasi UU KUHP baru.