#KUHAP

Remake 'Saksi Mahkota' di RKUHAP: Rawan Disalahgunakan, Minim Perlindungan HAM

Sejak awal, penyusunan RKUHAP banyak dipengaruhi praktik peradilan dan tarik-menarik kepentingan antar lembaga penegak hukum. Hukum acara pidana lebih dilihat sebagai aturan main antar kekuasaan, bukan perlindungan hak azasi manusia (HAM). Posisi saksi dipandang penting hanya untuk pembuktian, tapi tidak dengan perlindungan haknya.

Polemik Proses Rancangan KUHAP: Partisipasi Masyarakat Sudah Meaningful?

Tanpa partisipasi publik yang signifikan dalam proses penyusunannya, RKUHAP berisiko menjadi alat kontrol penguasa terhadap publik yang berisiko mengerdilkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). DPR diserukan mendatangi kampus, dan mengundang tokoh masyarakat yang berkompeten.

RUU KUHAP: Mengejar Waktu, Cenderung Mengorbankan Substansi

RKUHAP memberikan kewenangan tanpa batas pada penyidik, termasuk penyidik dari unsur TNI, memungkinkan tersangka "menolak" pendampingan hukum dan tak wajib didampingi pengacara. Pemerintah dan DPR ngotot mengesahkan RUU KUHAP akhir tahun, jelang implementasi UU KUHP baru.

Partisipasi Publik Dimanipulasi, Muncul Petisi ”Tolak Revisi KUHAP Abal-Abal”

Penolakan terhadap RKUHAP menguat setelah Komisi III DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan ribuan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RKUHAP hanya dalam 2 hari. Alih-alih memperbaiki kelemahan fundamental dalam hukum acara pidana, ada 11 poin bermasalah di Rancangan KUHAP.