#Koalisi Masyarakat Sipil

Daftar Pasal-Pasal Kriminalisasi di KUHP dan KUHAP Baru

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi berlaku 2 Januari 2026. Masyarakat sipil menganggap banyak pasal di dalamnya yang mengancam privasi, kebebasan berpendapat, dan mengerdilkan hak-hak minoritas.

Regulasi dan Aparat Belum Siap, Koalisi Sipil Desak Prabowo Tunda Pemberlakuan KUHAP Baru

Prabowo sudah menandatangani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan akan mulai berlaku 2 Januar 2026. Meski demikian, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Prabowo menunda pemberlakuan KUHAP karena faktor aturan pelaksanaan dan kesiapan aparat penegak hukum.

Tiga Demonstran Hilang. Koalisi Masyarakat Sipil Desak Prabowo Bentuk TGPF Demo Agustus

Enam lembaga negara (LN) bidang HAM membentuk tim independen pencari fakta terkait kekerasan saat demo Agustus 2205 lalu. Tiga demonstran hingga kini masih hilang dan belum kembali ke rumah.

Prinsip Keadilan Setara Dinilai Masih Absen dalam RKUHAP

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur soal peradilan, sejauh ini belum mengatur prinsip Equality of Arms (Kesetaraan dalam Proses Peradilan) yang memungkinkan semua warga negara memiliki kesempatan dan perlakuan imbang dalam proses peradilan.