#Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pembaruan KUHAP

Regulasi dan Aparat Belum Siap, Koalisi Sipil Desak Prabowo Tunda Pemberlakuan KUHAP Baru

Prabowo sudah menandatangani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan akan mulai berlaku 2 Januar 2026. Meski demikian, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Prabowo menunda pemberlakuan KUHAP karena faktor aturan pelaksanaan dan kesiapan aparat penegak hukum.

Partisipasi Publik Dimanipulasi, Muncul Petisi ”Tolak Revisi KUHAP Abal-Abal”

Penolakan terhadap RKUHAP menguat setelah Komisi III DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan ribuan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RKUHAP hanya dalam 2 hari. Alih-alih memperbaiki kelemahan fundamental dalam hukum acara pidana, ada 11 poin bermasalah di Rancangan KUHAP.