#penegakan hukum

Headline

Kasus Kakek Mujiran Berakhir Restorative Justice, PTPN Diminta Benahi Mafia Internal

Kekek Mujiran akhirnya bisa bebas dari dakwaan setelah melalui mekanisme Restorative Justice. Sebelumnya, dia diproses hukum akibat mengambil sisa getah karet di area perkebunan PTPN Lampung.

Redaksi • May 27, 2026

5 min read

#restorative justice #melanggar hukum #PTPN

Pop Culture

Kasus Videografer Amsal Sitepu: Ketika Harga Sebuah Ide Disebut Mark Up

Komisi III DPR siap menjadi penjamin pengajuan penangguhan penahanan videografer Amsal Sitepu. Modus perhitungan kerugian negara dalam kasus ini dinilai menghina profesi pekerja kreatif.

Redaksi • Mar 31, 2026

6 min read

#DPR #kriminalisasi #KUHAP baru

Now You Know

Hukum Acara, Acuan Penting Menilai Ada Tidaknya Distorsi Penegakan Hukum

Nalar publik pun tergelitik ketika melihat penegakan hukum tak sesuai prosedur. Feri menyoroti kasus Tom Lembong dan Nadiem Makarim sebagai contoh ketidaktertiban hukum acara, berujung penafsiran bahwa proses hukum telah berbau politik.

Redaksi • Feb 27, 2026

4 min read

#korupsi politik #penegakan hukum #hukum acara

Now You Know

Indikasi Kriminalisasi Menguat, Perberat Prospek Usaha dan Investasi 2026

Profesionalisme penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan, di tengah maraknya dugaan kriminalisasi yang menimpa para pelaku usaha dan pengambil kebijakan. Kasus "BBM oplosan" yang sempat digembar-gemborkan kini disorot, karena tak muncul dalam dakwaan pengadilan.

Redaksi • Feb 05, 2026

8 min read

#profesionalisme #kriminalisasi #pengusaha

Headline

Komisi III Hentikan Kasus Hogi Minaya, Kapolresta Sleman Dicopot

Komisi III DPR berpandangan tidak perlu ada restorative justice (RJ) dalam kasus Hogi Minaya karena tidak ada tindak pidana. Kapolres Sleman, Kombes Edy Setyanto akui salah terapkan pasal dan minta maaf. Dia akhirnya dinonaktifkan sementara.

Redaksi • Jan 30, 2026

7 min read

#hogi minaya #Komisi III #penegakan hukum

Now You Know

Daftar Pasal-Pasal Kriminalisasi di KUHP dan KUHAP Baru

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi berlaku 2 Januari 2026. Masyarakat sipil menganggap banyak pasal di dalamnya yang mengancam privasi, kebebasan berpendapat, dan mengerdilkan hak-hak minoritas.

Redaksi • Jan 03, 2026

6 min read

#diskriminasi #kebebasan #kementerian hukum

Social Podium

Ironi Gunungkidul; Gagal Jalankan Konstitusi, Cukong Pembalak Liar Difasilitasi

Mengambil 5 potongan kayu tak bertuan untuk memenuhi kebutuhan makan, justru memenuhi maksud pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Di sisi lain, pengusaha yang mengambil sumber daya alam Indonesia ribuan bahkan ratusan ribu hektar malah difasilitasi dan dilegalisasi dengan regulasi & UU.

Redaksi • Dec 25, 2025

3 min read

#Gunungkidul #mencuri kayu #pencurian kayu