8 artikel ditemukan
Sasaran pertumbuhan ekonomi menuju 8% sangat sulit dicapai jika lingkungan bisnisnya rusak seperti kasus hukum yang terjadi sekarang ini.
Kekek Mujiran akhirnya bisa bebas dari dakwaan setelah melalui mekanisme Restorative Justice. Sebelumnya, dia diproses hukum akibat mengambil sisa getah karet di area perkebunan PTPN Lampung.
Komisi III DPR siap menjadi penjamin pengajuan penangguhan penahanan videografer Amsal Sitepu. Modus perhitungan kerugian negara dalam kasus ini dinilai menghina profesi pekerja kreatif.
Nalar publik pun tergelitik ketika melihat penegakan hukum tak sesuai prosedur. Feri menyoroti kasus Tom Lembong dan Nadiem Makarim sebagai contoh ketidaktertiban hukum acara, berujung penafsiran bahwa proses hukum telah berbau politik.
Profesionalisme penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan, di tengah maraknya dugaan kriminalisasi yang menimpa para pelaku usaha dan pengambil kebijakan. Kasus "BBM oplosan" yang sempat digembar-gemborkan kini disorot, karena tak muncul dalam dakwaan pengadilan.
Komisi III DPR berpandangan tidak perlu ada restorative justice (RJ) dalam kasus Hogi Minaya karena tidak ada tindak pidana. Kapolres Sleman, Kombes Edy Setyanto akui salah terapkan pasal dan minta maaf. Dia akhirnya dinonaktifkan sementara.
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi berlaku 2 Januari 2026. Masyarakat sipil menganggap banyak pasal di dalamnya yang mengancam privasi, kebebasan berpendapat, dan mengerdilkan hak-hak minoritas.
Mengambil 5 potongan kayu tak bertuan untuk memenuhi kebutuhan makan, justru memenuhi maksud pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Di sisi lain, pengusaha yang mengambil sumber daya alam Indonesia ribuan bahkan ratusan ribu hektar malah difasilitasi dan dilegalisasi dengan regulasi & UU.