Pilpres Satu Putaran (2): Selain Revisi UU Pemilu, Perlu Amandemen UUD 1945
Pilpres satu putaran tidak dapat diterapkan hanya melalui revisi UU Pemilu. Pasal 6A UUD 1945 perlu diubah untuk mengakomodasi sistem pilpres satu putaran.
5 artikel ditemukan
Pilpres satu putaran tidak dapat diterapkan hanya melalui revisi UU Pemilu. Pasal 6A UUD 1945 perlu diubah untuk mengakomodasi sistem pilpres satu putaran.
Tak hanya menggagalkan tujuan mulia program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo, pembiaran kasus keracunan MBG sama artinya melanggar konstitusi dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan tak boleh hanya ditutup tapi juga harus dijerat hukum.
Total anggaran pendidikan di RAPBN 2026 mencapai Rp757,8 triliun. Tapi ternyata sebesar Rp355 triliun atau setara 44% dari alokasi itu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengamat menilai postur anggaran itu melanggar konstitusi. Anggaran untuk pembiayaan pendidikan justru dikalahkan demi program MBG,
Wakil Menteri menjabat komisaris perusahaan adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Tapi pemerintah seperti mengabaikan undang-undang dan terus menjalankan praktik ini.
Putusan MK tentang UU Pilkada dianulir untuk menjegal pencalonan Anies dan mengakomodir usia Kaesang.