Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Tom terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam impor gula. Sementara Tom Lembong menilai hakim mengabaikan hampir semua fakta persidangan terutama keterangan para saksi ahli. Politik dinilai telah menjadi panglima.
Wacana revisi UU MK ditengarai sebagai serangan balasan DPR setelah beberapa produk legislasi mereka dibatalkan di MK karena bermasalah dalam aspek tata negara. Lembaga yudikatif ini dituding mengambil kewenangan legislatif terkait open legal policy yang menjadi ranah DPR dan pemerintah.
MK putuskan pemilu 2029 tidak lagi dlakukan serentak. Setelah pemilu nasional, ada jeda 2 tahun sebelum digelar pilkada. Ini demi meningkatkan kualitas demokrasi yang terpuruk akibat pemilu serentak. Tapi putusan ini juga menimbulkan tantangan baru. Dari jabatan kepala daerah dan DPRD yang terpaksa diperpanjang, hingga anggaran pemilu yang diprediksi bengkak dua kali lipat.
Putusan MK belum tentu berujung egalitarianisme dan kestabilan politik jika masyarakat sipil tak mengawalnya.