#impor gula

Pengakuan Jokowi Beri Perintah Impor Gula Buktikan Ada Kriminalisasi Tom Lembong

Pengakuan Jokowi menunjukkan bahwa kasus Tom Lembon memang kriminalisasi. Cuci tangan seolah tidak terlibat dalam kriminalisasi tersebut, Jokowi justru mengorbankan jaksa penuntut dan para hakim, seolah-olah menjadi pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Tom Lembong.

Fakta Terabaikan dan Dinilai Terlalu Kapitalis, Tom Lembong Dipenjara 4,5 Tahun

Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Tom Lembong terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam impor gula. Namun, Tom menilai hakim mengabaikan hampir semua fakta persidangan terutama keterangan para saksi ahli. Politik dinilai telah menjadi panglima.

Cacat Logika dan Cacat Hukum Perhitungan Kerugian BPKP dalam Kasus Tom Lembong

Tim audit BPKP diduga telah melakukan rekayasa dalam menetapkan kerugian keuangan negara dalam kasus impor gula Tom Lembong, dengan menciptakan kerugian keuangan negara yang “fiktif.” Perbuatan seperti ini masuk kategori perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana.

Lima Bukti Kriminalisasi Impor Gula Tom Lembong dan 8 Perusahaan Gula Rafinasi

Tidak ada peraturan yang melarang impor gula dilakukan dalam bentuk Gula Kristal Merah (GKM) untuk diolah menjadi GKP. Tetapi, jaksa mencari-cari, bahwa impor gula wajib dilakukan dalam bentuk gula kristal putih (GKP), dengan menggunakan dasar hukum Pasal 4 Permendag No 117/2015.

Jaksa & Hakim Harus Paham, Impor Gula Kristal Putih Rugikan Ekonomi & Negara

Defisit gula kristal putih, atau GKP, nasional semakin lama semakin membesar. Impor gula dalam bentuk gula jadi (GKP) merugikan perekonomian dan negara. Siswa SMP juga tahu, bahwa impor gula wajib dilakukan dalam bentuk GKM untuk diolah menjadi GKP. Nilai tambah bagi ekonomi pun muncul.

Kerugian Negara dalam Kasus Tom Lembong Versi BPKP Diduga Rekayasa

Tanpa ada kerugian keuangan negara (atau perekonomian negara) maka Tom Lembong tidak dapat dijadikan tersangka. Oleh karena itu, jaksa bermanuver. Tim investigasi BPKP menyampaikan laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada 20 Januari 2025. Artinya, sewaktu Tom ditahan 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung sebenarnya belum memiliki, dan belum tahu, apakah ada kerugian keuangan negara, dan berapa besar?