#Pemilihan Kepala Daerah

Jatah Preman untuk Gubernur Riau dan Tebang Pilih KPK

Gubernur Riau Abdul Wahid menerima uang Rp4,05 miliar 'jatah preman' dari enam Kepala UPT Dinas PUPR Riau. Mahalnya biaya politik dalam Pilkada dinilai akar banyaknya kasus korupsi kepala daerah. Meski demikian, KPK dinilai tebang pilih, tidak berani menyentuh kepala daerah terkait keluarga Jokowi.

MK Hapus Pemilu Serentak, Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pemilu Nasional

MK putuskan pemilu 2029 tak lagi serentak. Setelah pemilu nasional, ada jeda 2 tahun sebelum digelar pilkada, demi meningkatkan kualitas demokrasi. Tapi putusan ini juga menimbulkan tantangan baru: jabatan kepala daerah dan DPRD terpaksa diperpanjang, hingga bengkaknya anggaran pemilu.

TIPS KEBIJAKAN: Cara Menyumpal Politisi Seksis Macam Ahmad Dhani

Masyarakat harus memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik dalam mendukung kesetaraan gender.

Putusan MK soal Sengketa Pilkada: Paslon PDI-P Gugur, Gerindra Aman

Pemungutan suara ulang adalah harga mahal akibat ketidakprofesionalan penyelenggara dan kecurangan.

Wacana Perubahan Pilkada: Pilih Efisien atau Amputasi Partisipasi Publik?

Mau Pilkada langsung maupun tak langsung, hasilnya sama jika kualitas parpol dan penegakan hukum masih buruk.