Senin, 04 Agustus 2025
Term of Use Media Guidelines

TIPS KEBIJAKAN: Cara Menyumpal Politisi Seksis Macam Ahmad Dhani

Masyarakat harus memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik dalam mendukung kesetaraan gender.

By
in Pop Culture on
TIPS KEBIJAKAN: Cara Menyumpal Politisi Seksis Macam Ahmad Dhani
Ilustrasi penolakan terhadap politisi yang gemar memberikan pernyataan seksis di ruang publik. (Sumber: TheStanceID)

TheStanceID - Politisi cum artis Ahmad Dhani menambah panjang daftar politisi yang membuat pernyataan bernada seksis dan cenderung rasis. Publik sebenarnya bisa mencegah politisi demikian agar tak mendapat tempat di daftar pembuat kebijakan.

Biduan yang mendapatkan tiket sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra itu disorot lantaran idenya untuk mendorong perkawinan pemain bola naturalisasi dengan perempuan Indonesia, dalam rangka pembenihan (breeding) gen unggulan mereka.

"Bisa juga, misalnya, pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga," ujarnya, Rabu (5/3/2025).

Pernyataan serupa berseliweran dalam pemilihan kepala daerah 2024. Misalnya, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah yang mengatakan agar perempuan jangan diberi beban berat, terutama menjadi gubernur.

Berdasarkan penelusuran TheStanceID, ditemukan sejumlah situs web dan program pemerintah daerah yang masih menggunakan nama-nama yang tampak mengobjektifikasi perempuan.

Salah satunya, situs web layanan kesehatan Cirebon, Jawa Barat. Situs itu diberi nama 'Sipepek', yang dalam bahasa Indonesia biasa digunakan untuk merujuk pada alat kelamin perempuan.

Ada juga pemilihan nama 'Simontok' untuk aplikasi pemantau stok pangan Surakarta, Jawa Tengah, serta 'Siska Ku Intip' untuk sistem integrasi komoditas dan peternakan di Kalimantan Selatan.

Membasmi Pemikiran Seksis

TheStanceID menggunakan gen AI (artificial intelligence) untuk merunut dan memproses pangkal persoalan di balik pernyataan seksis para pejabat publik, guna mendapatkan solusi untuk mengatasinya berdasarkan pengolahan big data.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk mencegah suburnya pola pikir dan perilaku seksis serta diskriminatif di kalangan pejabat publik kita:

  1. Pendidikan dan Kesadaran Sejak Dini

    Pendidikan Keluarga:

    • Orang tua perlu mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender kepada anak-anak sejak usia dini

    • Memberikan contoh nyata tentang bagaimana menghormati perempuan dalam kehidupan sehari-hari

    Pendidikan di Sekolah:

    • Sekolah harus memasukkan pendidikan tentang kesetaraan gender dalam kurikulum.

    • Menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari diskriminasi dan seksisme.

  2. Pengawasan dan Kritik Publik

    Pemantauan Media Sosial:

    • Masyarakat perlu aktif memantau pernyataan dan tindakan pejabat publik di media sosial.

    • Memberikan kritik yang membangun terhadap pernyataan atau tindakan yang seksis dan diskriminatif.

    Pelaporan dan Advokasi:

    • Melaporkan tindakan seksisme dan diskriminasi kepada lembaga terkait, seperti Komnas Perempuan atau Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

    • Mengadakan kampanye atau petisi untuk menuntut tindakan tegas terhadap pejabat publik yang bersangkutan.

    Literasi Media:

    Meningkatkan pemahaman dalam menyaring informasi yang didapat, sehingga mampu membedakan informasi yang mengandung unsur seksisme dan diskriminatif.

  3. Peran Aktif dalam Pemilu

    Pemilihan yang Cermat:

    • Masyarakat perlu memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik dalam mendukung kesetaraan gender.

    • Menghindari calon pemimpin yang memiliki riwayat pernyataan atau tindakan seksis dan diskriminatif.

    Partisipasi dalam Debat Publik:

    • Aktif berpartisipasi dalam debat publik untuk menanyakan visi dan misi calon pemimpin terkait isu kesetaraan gender.

    • Menuntut klarifikasi terhadap pernyataan atau tindakan yang kontroversial

  4. Penegakan Hukum dan Kebijakan

    Penegakan Hukum yang Tegas:

    • Pemerintah perlu menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku seksisme dan diskriminasi, termasuk pejabat publik.

    • Memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan keadilan.

    Kebijakan yang Berpihak pada Perempuan:

    • Mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak pada perempuan dan mendukung kesetaraan gender.

    • Mengawal implementasi kebijakan tersebut agar berjalan efektif.

    Peran Media:

    • Media memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang isu-isu kesetaraan gender.

    • Media harus menghindari pemberitaan yang seksis dan diskriminatif.

  5. Kolaborasi dan Solidaritas

    Membangun Jaringan:

    • Masyarakat perlu membangun jaringan dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kesetaraan gender.

    • Bekerja sama untuk mengadvokasi perubahan dan melawan seksisme.

    Solidaritas Antar Perempuan:

    • Perempuan perlu saling mendukung dan memberdayakan satu sama lain untuk melawan diskriminasi.

    • Membangun solidaritas untuk menciptakan perubahan yang lebih besar.

    Keterlibatan Laki-Laki:

    • Mengajak laki-laki untuk ikut serta dalam gerakan melawan seksisme dan diskriminasi.

    • Mendorong laki-laki untuk menjadi sekutu dalam perjuangan kesetaraan gender.

Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih adil dan setara bagi semua orang, tanpa diskriminasi gender dan kebijakan yang seksis. (ags)

Untuk menikmati berita peristiwa di seluruh dunia, ikuti kanal TheStanceID di Whatsapp dan Telegram.

\