Kebiasaan Pamer Kekayaan Pejabat Indonesia

Jakarta, TheStance – Para pejabat dan keluarganya yang suka pamer harta alias flexing di media sosial, mulai harus berhati-hati, karena mata warganet saat ini ada dimana-mana. Boleh jadi tingkah polah mereka bakal masuk akun @cabinetcouture_idn.

Akun Instagram ini populer setelah menguliti satu persatu gaya hidup mewah pejabat Indonesia dan keluarganya.

Akun tersebut mengategorikan diri sebagai toko kelontong, menggunakan foto politisi NasDem Ahmad Sahroni sedang bercelana pink di lapangan golf sebagai foto profil.

“Dari pajak rakyat hingga barang-barang peragaan busana, dari hutan yang ditebang hingga tas tangan yang dipamerkan,” tulis akun tersebut di profilnya, dikutip Senin (19/9/2025).

Unggahan pertama akun tersebut membeberkan gaya hidup Diah Pikatan, anggota Komisi XI DPR RI PDI Perjuangan yang merupakan putri dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam postingan itu, Diah nampak menggunakan kain batik duduk di sebuah tangga penginapan mewah, Amanjiwo Hotel dan Resort. Biaya menginap di tempat tersebut Rp18 juta sampai Rp85 Juta.

Unggahan itu mendapat atensi besar dari publik Aktivis Hak Asasi Manusia yang juga mantan Ketua KontraS, Fatia Maulidiya turut menanggapi.

“Enak ya staycation pake duit gue (pajak),” tulis Fatia.

Ada juga unggahan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Astrid Kuya, yang mengenakan tas mewah Hermes. Tampil bersama suaminya, Uya Kuya, yang baru saja dinonaktifkan sebagai anggota DPR, tas Astrid di unggahan itu pun disorot lantasan harganya yang fantastis dan ditaksir mencapai Rp635 juta.

Tidak ketinggalan, ada juga istri Presiden ke-7 Jokowi, Iriana Jokowi. Dalam unggahan itu, mantan ibu negara ini mengenakan baju merah dengan sejumlah perhiasan bernilai fantastis. Kalungnya, ditaksir mencapai Rp1.4 miliar. Kemudian gelang Rp948 juta, dan anting Rp430 juta.

Sampai saat ini, akun itu sudah memiliki 185 ribu pengikut dengan total 29 unggahan. Semua berhubungan dengan gaya hidup mewah para pejabat Indonesia dan keluarganya.

Postingan yang menguliti gaya mewah pejabat dan keluarganya itu mendapat banyak respon dari warganet.

Salah satunya adalah Hendy Dion Utama, seorang Content Creator yang juga reviewer clothing, baju, atau apparel spesialis produk-produk lokal.

Lewat sebuah konten, Hendy menyarankan para pejabat yang masuk di akun @cabinetcouture_idn untuk beralih flexing menggunakan brand produk lokal.

"Flexing para outfit pejabat menggunakan brand lokal kayaknya lebih oke. Membangun mengenalkan fashion designer lokal, brand lokal, UMKM, ke masyarakat Indonesia dan juga ke internasional 👌🏻. Jadi, dari lokal untuk lokal 👌🏻," tulis akun Instagram @hendydion dalam postingannnya, Rabu (17/9/2025).

Tidak ketinggalan, Hendy juga sempat mereview pakaian para pejabat dalam kontennya itu.

Salah satunya, pakaian Bima Nata, Ketua Komisi 1 DPRD Badung Provinsi Bali periode 2024-2029 yang merupakan putra dari I Nyoman Giri Prasta, Wakil Gubernur Bali saat ini.

Dalam unggahan di akun @cabinetcouture_idn, tampak Bima memakai t-shirt merk Balenciaga yang ditaksir seharga Rp15 juta-Rp16 juta.

Hendy pun merekomendasikan Bima untuk mencoba brand lokal di Bali yang jauh lebih murah dan tak kalah keren sekaligus bisa menggerakkan ekonomi lokal Bali.

"Karena dari Bali, (Bima) bisa pake brand local Televisi Star itu juga oke, dan itu bisa membantu brand lokal dan tentunya perputaran uang disana," katanya.

Terkait fenomena flexing di media sosial ini, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sebelumnya sudah mengeluarkan perintah agar kepala daerah dan keluarganya untuk tidak memamerkan kemewahan.

"Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan. Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif," kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara daring di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Tito juga meminta para pejabat daerah untuk menggelar acara-acara pribadi secara sederhana. Ia mengingatkan, jangan sampai acara yang digelar pejabat justru menjadi alat provokasi jika dinilai publik terlalu mewah.

"Karena, sekali lagi, situasi yang tidak bagus, sensitif, nanti akan dipotong, dibuat tulisan gambar, video, yang kemudian, gampang sekali masyarakat terprovokasi," kata dia.

Tito juga menyorot soal penggunaan media sosial yang kerap dijadikan alat menyampaikan provokasi.

"Ini saat ini, kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan media sosial. Terutama TikTok. Jadi, hati-hati. Menjarah juga ada live. Live-nya pakai TikTok. Ini gampang sekali masyarakat diprovokasi," tambah Tito.

Sekadar informasi, flexing di media sosial merupakans salah satu pendorong demonstrasi besar di Nepal pada 8 September 2022 lalu yang akhirnya berujung pada kerusuhan dan penggulingan pemerintahan.

Rayat Nepal geram melihat anak-anak para elitik politik Nepal yang lazim disebut "nepo kid" yang hidup mewah karena koneksi keluarga, sementara rakyat biasa banyak miskin.

Himbauan agar pejabat dan keluarganya tidak flexing juga disampaikan sejumlah ketua omum partai politik kepada kadernya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, bahkan mengeluarkan maklumat yang isinya mewanti-wanti para anggota legislatif PAN agar berhati-hati dalam melakukan tindak tanduk, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial.

“Kepada seluruh anggota DPR dan DPRD Partai Amanat Nasional bertindak, berpenampilan, dan berbicaralah sesuai kepatutan,” ujar Zulhas dalam maklumat yang diunggah di akun Instagram resmi PAN @amanatnasional tersebut.

Zulhas menegaskan, anggota legislatif dari PAN harus peka dengan kondisi masyarakat. Ia meminta agar tiap anggota legislatif bisa mendengar aspirasi rakyat dengan rendah hati.

“Peka terhadap situasi, penuh empati, jangan flexing, jangan arogan,” katanya.

Senada, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan seluruh anggota Fraksi Gerindra di kediamannya Kertanegara Jakarta Selatan, juga mengeluarkan arahan yang sama.

"Arahannya banyak. Cuma tadi satu yang paling penting, jadi Bapak Prabowo menyarankan supaya anggota DPR Gerindra itu tidak boleh flexing," kata Anggota DPR Ahmad Dhani, Senin (8/9/2025).

Bahkan, dalam pertemuan itu, Dhani mengaku sempat mengusulkan kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad agar UU anti-flexing dibahas di DPR.

"Saya juga iya-iya saja. Wong saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan, Bang Dasco, bahwa harus ada undang-undang anti-flexing seperti di China dan Bang Dasco setuju," ujar Dhani.

Menanggapi, usulan Ahmad Dhani tersebut, pengamat media sosial yang juga pendiri analisa sosial media Drone Emprit, Ismail Fahmi, menilai UU anti flexing belum diperlukan.

Alasannya, pembuatan undang-undang itu hanya akan memboroskan anggaran karena adanya penambahan biaya dan juga pengawasan yang harus dilakukan.

"Tujuan awal publik itu kan merasakan ketidakadilan, bukan karena flexing. Maka solusinya yang sempat diusulkan itu cukup dengan gerakan moral," kata Fahmi dalam keterangannya kepada TheStance.

Apalagi, menurutnya, batasan terkait pencapaian dan flexing berbeda tipis. Sehingga yang dapat menilai adalah perspektif individu masing-masing.

"Pada dasarnya kan pamer kekayaan juga tidak bagus. Jadi lebih ke algoritma media sosial yang mengangkat dari penilaian moral," katanya.

Sekjen Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, juga berpendapat yang sama. Ia menilai tak semua hal perlu dibuatkan aturan dalam bentuk Undang-Undang.

"Saya belum membayangkan ya (UU anti-flexing). Hal yang sederhana tidak perlu diatur, ruwet ya. Jangan semua diatur Undang-Undang gitu loh," kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Menurutnya, tiap partai dapat membuat semacam code of conduct atau pedoman terkait hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh anggotanya. Nantinya, pedoman itu harus selalu diingatkan kepada para anggota.

Selain itu, yang terpenting anggota DPR haruslah sensitif terhadap masyarakat,

"Ini kan masalah ukuran kepatutan diri saja. Pasti masing-masing partai bisa membuat code of conduct, bisa membuat landasan etis, supaya masing-masing anggotanya itu memiliki ukuran kepatutan diri, dan itu perlu terus-menerus diingatkan kepada anggota DPR RI," jelasnya.

"Rapat-rapat begini efektif saya pikir, karena mereka takut sama pimpinan fraksinya," katanya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance