Pemerintah memberi kelonggaran kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel. Kebijakan ini dalam rangka mendorong sektor perhotelan nasional yang lagi lesu.
Saat ini hanya DIY yang berstatus Daerah Istimewa. Penambahan daerah istimewa akan memicu kecemburuan dari daerah lain. Apalagi, tak sedikit daerah di Indonesia memiliki sejarah kerajaan.
Pasal 76 ayat 1 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin menteri.
Polisi dibawahi kementerian di Inggris, Amerika, Hongkong. Indonesia, Malaysia, dan Thailand memilih beda.