#DPRD

Tembus Rp70 Juta per Bulan, Tunjangan Perumahan DPRD Harus Dievaluasi

Di beberapa daerah, nilai tunjangan perumahan DPRD sangat fantastis, tembus Rp70 juta per bulan. Angka ini bahkan melampaui tunjangan rumah DPR yang sempat dianggarkan Rp50 juta per bulan. Banyak pendapat agar tunjangan rumah DPRD dievaluasi. Dinilai hanya akal-akalan dan tidak sensitif dengan kesulitan ekonomi masyarakat.

Krisis Tata Negara: Tolak Putusan MK soal Pemilu, Parpol Ancam Revisi UU MK

Wacana revisi UU MK ditengarai sebagai serangan balasan DPR setelah beberapa produk legislasi mereka dibatalkan di MK karena bermasalah dalam aspek tata negara. Lembaga yudikatif ini dituding mengambil kewenangan legislatif terkait open legal policy yang menjadi ranah DPR dan pemerintah.

MK Hapus Pemilu Serentak, Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pemilu Nasional

MK putuskan pemilu 2029 tak lagi serentak. Setelah pemilu nasional, ada jeda 2 tahun sebelum digelar pilkada, demi meningkatkan kualitas demokrasi. Tapi putusan ini juga menimbulkan tantangan baru: jabatan kepala daerah dan DPRD terpaksa diperpanjang, hingga bengkaknya anggaran pemilu.

Wacana Perubahan Pilkada: Pilih Efisien atau Amputasi Partisipasi Publik?

Mau Pilkada langsung maupun tak langsung, hasilnya sama jika kualitas parpol dan penegakan hukum masih buruk.