Oleh Muhammad Fawaid, seorang akademisi pemerhati sosial dan ekonomi, dosen di Institut Sains dan Teknologi NU (STINUBA) Denpasar, yang juga Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Bali. Kini aktif menciptakan konten melalui akun Tiktok @m..fawaid.al.
Seruput kopi dulu, Bung...
Biasanya kalau mendengar kata Aparat Sipil Negara (ASN), yang terbayang adalah abdi negara yang sabar menunggu tanggal gajian sambil berharap tunjangan cair lebih cepat.
Tapi kasus yang satu ini beda kelas. Saking bedanya, angka yang muncul bukan lagi jutaan, bukan miliaran pecahan kecil, melainkan Rp366,7 miliar!
Ya, Anda tidak salah baca. Tiga ratus enam puluh enam miliar rupiah lebih. Angka yang cukup untuk membeli ratusan rumah, puluhan mobil mewah, atau mungkin membuat rakyat biasa bertanya: "Ini ASN atau pemilik kerajaan kecil?"
Menurut data Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 35 ASN Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang diduga terlibat.
Mereka memiliki transaksi fantastis melalui 96 rekening sepanjang periode 2019-2025.
Yang bikin publik tercekik kopi adalah sumber uangnya. Dari total Rp366,7 miliar itu, yang berasal dari gaji dan tunjangan resmi hanya sekitar Rp9,7 miliar. Artinya? Hanya sekitar 3%.
Sisanya? Sekitar Rp357 miliar atau 97% diduga berasal dari pihak-pihak yang mengurus visa, izin tinggal, paspor, dan berbagai layanan keimigrasian.
Kalau ini pertandingan sepak bola, skor gaji melawan sumber lain adalah 3 lawan 97. Telak tanpa perlawanan.
Setiap Klik Ada Harganya
KPK mengungkap modus yang terdengar seperti layanan premium berbayar. Pemohon izin tinggal disebut dipersulit. Setelah sampai loket verifikasi daerah, harus bayar. Masuk verifikasi pusat, bayar lagi.
Seolah-olah dokumen sedang bermain game online. Mau naik level? Top up dulu.
Menurut penyidik, muncul istilah yang sangat kreatif: "Setiap klik ada harganya." Kalimat yang mungkin cocok menjadi slogan aplikasi pembayaran digital, tetapi ternyata muncul dalam perkara korupsi.
Bayangkan saja. Dokumen bergerak. Klik. Bayar. Masuk tahap berikutnya. Klik lagi. Bayar lagi. Kalau diteruskan, mungkin printer pun ikut meminta komisi.
Yang lebih mengejutkan lagi, uang hasil dugaan pemerasan itu disebut dibagikan rutin setiap Jumat. Bukan pembagian sembilan bahan pokok (sembako). Bukan pembagian zakat. Melainkan pembagian "jatah".
KPK menyebut ada kode-kode rahasia yang terdengar seperti persiapan konser musik. Ada istilah vokalis. Gitaris. Backing vocal. Koreografer. Bahkan ada kode bernama "malaikat".
Sayangnya ini bukan konser amal. Dan "malaikat" yang dimaksud bukan penghuni langit. Melainkan kode distribusi uang kepada pihak tertentu.
Netizen pun langsung berkomentar: "Kalau begini, band paling kaya di Indonesia ternyata bukan band musik."
Dari Visa ke Mobil Mewah
Penyidik menduga uang tersebut kemudian berubah wujud menjadi aset pribadi, kendaraan mewah, hingga berbagai usaha yang digunakan untuk menyamarkan aliran dana.
Uang yang awalnya berasal dari pengurusan izin tinggal diduga bertransformasi menjadi bisnis, properti, dan gaya hidup kelas sultan.
Sementara masyarakat biasa masih sibuk menghitung cicilan motor, kasus ini justru memperlihatkan bagaimana sebuah "klik" bisa berubah menjadi miliaran rupiah.
Kini KPK telah menetapkan delapan tersangka, termasuk pejabat tinggi di lingkungan Imigrasi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi tidak selalu datang dengan koper hitam dan transaksi gelap di parkiran.
Kadang ia hadir memakai seragam resmi, duduk di balik meja pelayanan, dan menyapa dengan ramah sebelum berkata dalam hati: "Silakan lanjut ke tahap berikutnya... tentu saja ada biayanya."
Dan dari sinilah kita belajar satu hal: Kalau ada rekening ASN yang isinya ratusan miliar sementara gajinya hanya menyumbang 3%, maka yang perlu diperiksa bukan kalkulatornya. Melainkan jalan tol uang yang masuk ke rekening tersebut.
Kopinya sudah habis? Kasusnya belum.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStanceID.
